Honorer PDAM Tirtanadi Tidak mau Tandatangan PHK Sepihak, PC IKA PMII  Medan : Itu Bukan Perjanjian Kontrak Tapi Jebakan

 

Baca Juga:

• RSUD dr. Djasamen Saragih membuka kembali layanan Cathlab dengan Penjaminan BPJS Kesehatan. Cath Lab merupakan ruang tindakan medis canggih dengan tek
• Nusakambangan yang Bersih dan Bayang-Bayang yang Belum Selesai
• Telkomsel Raih Pengakuan Employee Experience Awards 2026 Tingkat Pan-Asia

Medan I Sumut24.co

Semakin hari PDAM Tirtanadi Sumatera Utara semakin mengalami kemunduran. Baik dari segi pelayanan maupun dari segi management. Hal ini disampaikan oleh ketua PC IKA PMII kota Medan, Safrizal Elbatubara melalui keterangan tertulisnya Kamis, (23092021).

Menurut aktifis anti korupsi ini, selama ini diduga PDAM Tirtanadi selalu dipimpin oleh orang yang bermasalah hukum dan semena mena berkuasa dan berjabatan. “Jangankan rakyat pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik management di tubuh institusi plat merah itu juga kacau. Contoh dengan dipaksanya semua honorer menandatangani kesepakatan pemberhentian kontrak secara sepihak dan dengan paksaan,” beber Rizal.

Lebih jauh rizal menilai dengan dipaksakannya pembuatan kesepakatan pemberhentian kontrak kerja kepada seluruh honorer PDAM Tirtanadi dengan bahasa tidak menuntut apapun, tidak lain hanyalah akal akalan pihak PDAM untuk menghapus pesangon, “tahun sebelumnya tidak ada yang namanya kesepakatan pemberhentian kontrak kerja. Yang diminta hanya dua; pertama, surat permohonan perpanjangan kontrak dan kedua, surat pernyataan siap diberhentikan jika bermasalah. “Nah itu kok ada muncul lagi yang lain. Itu bukan perjanjian kontrak kerja tapi jebakan namanya. Karena dengan surat itu pihak PDAM bisa kapan saja memberhentikan para honorer.” Pungkas Wakil Sekretaris PCNU kota Medan ini.

Safrizal yang juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Relawan Bertuhan (Relawan Jokowi) mendesak pihak PDAM Tirtanadi agar segera membatalkan perjanjian yang menjebak dan merugikan para honorer itu. Dan membatalkan biaya administrasi air yg pernah PMII tuntut batalkan dan dibatalkan Gubernur Rizal Nurdin kala itu dan sekarang terbit lagi. “Demi keadilan. Batalkan itu. Jika tidak ini akan kami viralkan sampai istana negara,” tegas Rizal.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

RSUD dr. Djasamen Saragih membuka kembali layanan Cathlab dengan Penjaminan BPJS Kesehatan. Cath Lab merupakan ruang tindakan medis canggih dengan tek

Nusakambangan yang Bersih dan Bayang-Bayang yang Belum Selesai

Telkomsel Raih Pengakuan Employee Experience Awards 2026 Tingkat Pan-Asia

Turnamen Sepak Bola Antar Club se-Sumatera Barat Tahun 2026 Resmi di Buka‎ Bupati Solok.

Silaturahmi Alumni HMI Sumut Se-Jabodetabek, Musa Rajekshah: Saya Bangga Menjadi Bagian dari KAHMI

Kabar Permintaan Damai Rp1,2 Miliar Terdengar, Penyebab Gagalnya Proses Mediasi