Usut Dugaan Korupsi Keterlibatan Kabid Fakir Miskin Dinsos Paluta

 

Baca Juga:

• PT Lencana Bayangkara Indonesia Sepakat Menghentikan Seluruh Aktivitas Perusahaan, Proses Administrasi Pembubaran Ditindaklanjuti
• Diduga Hendak Edarkan Sabu, Pria di Timbangan Padangsidimpuan Diciduk Polisi
• Kapolres Padang Lawas Pimpin Penggerebekan Pagi Hari, Pria 45 Tahun Diamankan Bersama Sabu 1,12 Gram

Medan I Sumut24.co

Terkait adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan Modul PPKK dengan Anggaran Biaya sekitar RP. 42.000.000 yang mana dalam realisasi dana anggaran tersebut diduga tidak sesuai dengan pengadaan barang dan jasa yang telah di tetapkan.

Dewan Pengurus Pusat Pergerakan Mahasiswa Dan Masyarakat (DPP PERMA) Indonesia Maju menyebutkan akan melalukan unjuk rasa sampai masalah ini tuntas. Pasalnya kasus ini sudah mengarah kepada kerugian Negara dan kami akan kawal kasus ini sampe benar penegak hukum clear dalam menindak lanjutinya, tegas Ucok Sipiongot (Dedi) selaku Ketua Umum DPP PERMA Indonesia kepada wartawan (26/08).

Yang mana seharusnya modul dicetak 35 X 5 dengan hasil 175 Modul namun pada kenyataannya tidak seesuai, yang di cetak hanya sedikit saja dengan tujuan untuk mendapatkan uang tambahan untuk pribadi sendiri, lanjut Dedi

Kegiatan PPKK yang seharusnya 12 Kecamatan namun dalam hal ini Kabid Fakir Miskin (FM) membuat skenario sehingga yang dilakukan sosialisasi menjadi 2 Kecamatan saja. Yang tentunya dana anggaran untuk 10 Kecamatan bisa masuk dalm kantong pribadi yakni Kabid FM di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selanjutnya Dedi menyampaikan bahwa, dana keseluran kegiatan Optimalisasi PKH berjumlah sekitar Rp.142.000.000-, yang kami menduga kuat bahwa otak dibalik semua ini adalah Kabid Fakir Miskin (FM) Dinas Sosial Kab. Padang Lawas Utara.

Dedi juga menyampaikam aksi yang akan segera dilakukan adalah bentuk keprihatinan atas maraknya kasus korupsi terlebih di Dinas Sosial Kab. Paluta yang notabenenya bertugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, namun malah merisaukan masyarakat, jelas Dedi.

“Kami juga Berharap Penegak Hukum segera andil dalam menindak lanjuti kasus ini yang mana kami menduga ini sudah merugikan Negara dan sesuai dengan Dasar Hukum Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo Pasal 18, Pasal 7 (1) huruf a jo Pasal 18 yaitu ancaman hukuman 20 Tahun Penjara”, tutup Dedi.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT Lencana Bayangkara Indonesia Sepakat Menghentikan Seluruh Aktivitas Perusahaan, Proses Administrasi Pembubaran Ditindaklanjuti

Diduga Hendak Edarkan Sabu, Pria di Timbangan Padangsidimpuan Diciduk Polisi

Kapolres Padang Lawas Pimpin Penggerebekan Pagi Hari, Pria 45 Tahun Diamankan Bersama Sabu 1,12 Gram

Sentuhan Humanis AKBP Noval Desky di HUT ke-75 Humas Polri, Anak-anak Panti Asuhan Hayat Terima Bantuan Sembako

Jangan Nekat! Jalinsum Sipirok–Tarutung Masih Berbahaya, Kapolres Tapsel Sarankan Jalur Alternatif

Bupati Solok Bagikan Masker dan Vitamin untuk Pelajar.