Pelantikan Wakil Wali Kota Pematangsiantar  Susanti Dewayani Masih Berpolemik 

MEDAN I Sumut24.co

Baca Juga:

• GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
• Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina
• Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

Hingga kini belum ada progres soal pelantikan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani. Menjembatani polemik ini, Pemprov Sumut kembali berupaya menggelar pertemuan antara DPRD Siantar dengan Kementerian Dalam Negeri secara virtual.

“Jadi (jembatani pertemuan dengan Kemendagri). Sedang kita persiapkan,” kata Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga menjawab wartawan, Rabu (18/8).

Mengenai waktunya, Rasyid menyebut akan disesuaikan dengan pihak Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

“Segera, menunggu jadwal dengan pihak Kemendagri,” ucapnya.

Polemik dimaksud, menurut pihaknya, masih berkutat lantaran belum digelarnya paripurna pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Hefriansyah Noor-Togar Sitorus, oleh DPRD setempat. Sehingga prosesnya belum bisa pihaknya tindaklanjuti ke Dirjen Otda Kemendagri.

“Iya, masih belum paripurna DPRD Siantar. Bagaimanapun SK (surat keputusan) dari Mendagri belum juga turun,” katanya.

Rencana ini sebelumnya pernah disampaikan oleh pihaknya pada awal Juli lalu, sembari menunggu progres di DPRD Siantar untuk melaksanakan paripurna pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Siantar. Di sisi lain, belum terselenggaranya pertemuan secara daring tersebut, karena DKI Jakarta menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Aktivitas perkantoran seperti di lingkungan Kemendagri, diketahui ikut terganggu karena kebijakan tersebut.

Kesempatan itu, Rasyid mengungkapkan, untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu terpilih, Erik Adtrada Ritonga–Ellya Rosa Siregar (ERA), serta Wakil Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu, belum bisa dilakukan lantaran masih menunggu SK dari Kemendagri. “Ya, belum,” katanya. red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat

Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi