Evaluasi Pelaksanaan PPKM se-Sumatera, Sumut Terus Lakukan Pembatasan Mobilitas Masyarakat

MEDAN I Sumut24 Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan Sumut terus melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, dengan memaksimalkan penjagaan pagi hingga malam, yang bekerja sama dengan TNI dan Polri. Pembatasan mobilitas tersebut akan terus dievaluasi setiap harinya.

Baca Juga:

• GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
• Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina
• Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

Hal ini disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi pada rapat secara virtual tentang evaluasi perkembangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan Covid-19 di Sumatera, bersama Menteri Kordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Kepala BNPB /Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito serta 10 Gubernur se-Sumatera.

“Kami akan melaksanakan semaksimal mungkin, baik itu pembatasan mobilitas, 3T (testing , tracing dan treatment) dan isolasi terpusat (Isoter),” ucap Edy Rahmayadi yang mengikuti rapat secara virtual dari kediaman pribadinya, Minggu (15/8).

Hadir di antaranya Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis, Liaison Officer (LO) BNPB untuk Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Dahlan Harahap, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar dan lainnya.

Mengenai Isoter di Sumut, saat ini total keseluruhan sebanyak 860 tempat tidur, dan baru 12% pasien yang dipindahkan menjalani Isoter. Untuk di Kota Medan sendiri Isoter ini dipimpin langsung oleh Walikota Medan. Begitu juga percepatan vaksinasi terus dilakukan di Kota Medan dan kabupaten/kota lainnya di Sumut.

“Namun yang perlu kami laporkan bahwa ketersedian obat-obatan seperti remdesivir, actemra dan lainnya sudah tidak tersedia di beberapa RS, dan kami minta percepatan mengenai obat-obatan ini,” katanya.

Sedangkan untuk bantuan sosial, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut hanya memberikan bantuan pada sektor produktif, seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan. Menurut Edy Rahmayadi, karena sektor konsumtif telah dilakukan pemerintah pusat dari APBN.

Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pada rapat tersebut mengevaluasi beberapa daerah di Sumut yang indeks mobilitas warga yang masih tinggi, di antaranya di Pematangsiantar sekitar 12% dan Kota Medan 1,1%. “Tentunya ini yang harus menjadi perhatian semua, ini perlu dilaksanakan pengetatan,” katanya.

Mengenai ketersediaan oksigen, Hartarto meminta Kota Medan harus terkendali, karena memiliki pabrik oksigen di daerah tersebut. Mengenai isolasi, Hartarto juga berpesan agar tidak ada lagi isolasi mandiri yang dilakukan masyarakat, akan tetapi isolasi terpusat yang telah disediakan.

Sementara Kepala BNPB/Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito, pada kesempatan itu mengingatkan pada pemerintah daerah agar terus disiplin dan tegas dalam penegakkan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker dan menjaga jarak. Kepatuhan memakai masker di pulau Sumatera dan menjaga jarak juga masih rendah,” katanya.

Selain itu, Ganip meminta seluruh Posko Satgas Covid untuk lebih serius dan meningkatkan kinerja agar penularan covid-19 dapat dikendalikan.w03

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat

Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi