Tanah Lapang Desa Kuta Babo Sumber Dana ADD/ DDS Thn 2019 Diduga Legalitasnya Belum Jelas

 

Baca Juga:

• Dunia Akui Orientasi State-Driven Prabowo Subianto
• GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
• Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Pakpak Bharat I Sumut24.co

Salah seorang Masyarakat berinisial EP menyampaikan kepada Awak Media bahwa sanya kalau dirinya dijanjikan, tanah yang ia miliki akan diberikan ganti rugi oleh Mantan Kepala Desa Kuta babo akan tetapi sampai saat ini beliau hanya mendapat janji-janji saja.

Beliau juga mengatakan sudah pernah memasang tapal batas tanahnya tersebut di hadapan team Auditor Insfektorat kab. Pakpak Bharat diwaktu team Audit tersebut turun ke tanah lapang tersebut beberapa waktu yang lalu.

Beliau juga mengatakan kepada Awak media bahwa sanya dirinya tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak, dan tidak akan pernah lagi memberikan tanahnya tersebut.

Setelah menerima informasi dari EP Awak media langdung konfirmasi dengan mantan Kaur Keuangan desa Kuta babo berinisial HP sebab saat kegiatan tersebut dilaksanakan/ dikerjakan beliau masih menjabat sebagai Kaur Keuangan yang aktif.

Beliau juga menuturkan seharusnya ukuran tanah lapang tersrbut 50m×50m ditambah 10m keliling tempat penonton dengan pagu anggaran lebih kurang duaratus tiga puluh dua juta rupiah akan tetapi diduga tidak sesuai dengan fakta real di lapangan,tapi nyatanya team Auditor Insfektorat diduga sampai saat ini tidak ada tindakan dan mengabaikan saja,  ungkap HP.

Awak media juga konfirmasi dengan PJ Kepala Desa Kuta babo berinisial DB perihal polemik tanah lapang dan kantor desa tersebut beliau mengatakan “Sepengetahuan saya tanah lapang dan kantor desa sampai sekarang tidak jelas Legalitasnya sebab saat Serah Terima Jabatan (Sertijab) saya dengan Mantan Kepala Desa Kuta Babo,tanah lapang dan kantor desa tersebut tidak ada tercantum dalam Aset Desa “tapi mana tau tanpa sepengetahuan saya SPJ tanah lapang tersebut sudah ada,bapak konfirmasi saja langsung ke Insfektorat Kab. Pakpak bharat ungkap PJ Kepala Desa.

Dilain tempat Awak media konfirmasi langsung ke Insfektur Insfektorat Kab.Pakpak bharat bapak Sumantri Bancin Rabu (23/06/2021) terkait tanah lapang dan beberapa item kegiatan lainnya, beliau mengatakan “Saya masih baru menjabat sebagai Insfektur di Insfektorat ini jadi saya belum tau tentang masalah ini akan tetapi saya akan menindaklanjutinya dan akan memanggil team Auditor dan melakukan rapat untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja mereka, dan apabila belum di Audit saya akan perintahkan team Auditor turun ke lapangan untuk mengaudit kegiatan tersebut ungkapnya”. (HBM)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dunia Akui Orientasi State-Driven Prabowo Subianto

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat