Rusunawa yang Berdiri Megah di Asahan Belum Berpenghuni

KISARAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah, Rico Waas Minta Perangkat Daerah Terapkan ASB Secara Konsisten
• Pemkab Solok Teken Kerja Sama Dengan Kemenkumham dan PLN, Dorong UMKM dan Optimalisasi PAD.
• Wali Kota Medan Raih Penghargaan LPM Award 2026, Komitmen Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Menuju Indonesia Mau

Gedung Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang telah selesai dibangun berdiri megah di Jalan Jend Sudirman persis di belakang kantor PDAM sampai saat ini belum juga berpenghuni. Bagi Masyarakat Asahan yang tidak mampu harus bersabar, karena sampai saat ini bangunan tersebut belum dapat difungsikan sebab belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.

Wakil Ketua Badan Pembantukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Asahan Ebenejer Sitorus, kepada wartawan, Selasa (19/7) membenarkan kalau bangunan tersebut telah selesai dibangun sejak akhir 2014 lalu dan belum menjadi milik Pemkab Asahan dikarenakan berita acara serah terima Rusunawa dari Kementrian Perumahan Rakyat kepada Pemkab belum ada.

“Jadi belum ada Perda yang menjelaskan bangunan itu. Pansus B, telah menolak Ranperda Rusunawa yang diusulkan Pemkab Asahan pada Maret 2015 yang lalu, karena tidak melampirkan berita acara serah terima Rusunawa dari Kemenpera kepada Pemkab Asahan,” ujarnya.

Ebenejer Sitorus menjelaskan, gedung Rusunawa merupakan hibah fisik dari Kemenpera kepada Pemkab Asahan yang bersumber dari dana APBN tahun 2014. Sementara, Pemkab Asahan hanya menyediakan lahan untuk bangunan gedung.

“Karena ada nomenkelatur yang menyebutkan bahwa harus ada berita acara serah terima dari Kemenpera, sebagai salah satu instrumen dalam pengesahan Perda (Peraturan Daerah),” ujarnya.

Selain itu, politisi dari partai Hanura itu menambahkan kondisi fisik bangunan Rusunawa juga dinilai belum sempurna. Plafon di sejumlah ruangan masih banyak yang belum terpasang, Keramik lantai pecah pecah dan banyak ditemukan retakan pada dinding gedung, khususnya di Tower 3 dan 4. “Itu kita ketahui dari hasil peninjauan ke Rusunawa beberapa bulan yang lalu,” kata Eben.

Pembangunan rusunawa ini berasal dari APBN melalui Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, sementara proyek tersebut dikerjakan oleh PT Gariand Niagatama. Untuk pembangunan 4 twin block rusunawa menelan biaya sebesar Rp 28 miliar lebih di mana masing masing twin block terdiri dari 5 lantai, 96 unit hunian, 1 unit kamar jaga, 2 unit bagi penyandang cacat. Selain itu bangunan ini memiliki fasilitas ruang serbaguna, musholla dan ruang parkir motor.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Asahan, Syahrul Efendy Tambunan ketika dikomfirmasi via seluler membenarkan adanya pengembalian ranperda tersebut. Demikian dianya menyatakan, persoalan tersebut bukan menjadi kewenangannya lagi karena sudah menyangkut serahterima bangunan.

“Kalau persoalan ranperdanya sudah kita ajukan dan dilengkapi berkasnya. Hanya saja jika yang menjadi masalah acara serahterima bangunan coba tanyakan kepada Bappeda,” ujarnya. (teci)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah, Rico Waas Minta Perangkat Daerah Terapkan ASB Secara Konsisten

Pemkab Solok Teken Kerja Sama Dengan Kemenkumham dan PLN, Dorong UMKM dan Optimalisasi PAD.

Wali Kota Medan Raih Penghargaan LPM Award 2026, Komitmen Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Menuju Indonesia Mau

Menjaga Setiap Rupiah Dana BOS, Bank Sumut dan Disdik Dorong Tata Kelola Sekolah Berbasis Digital

Penanaman Tanaman Pohon Pelindung MPW PP Sumatera Utara, Ijeck Ajak Jaga Lingkungan dan Perkuat Kader dengan Pelatihan SAR

Ketum GARUDA 08 Syamsul Rizal Apresiasi Kinerja Menko Perekonomian Ir. Airlangga Hartarto