Wali Kota Diminta Hapus Honor Kepling dari APBD

TANJUNGBALAI | SUMUT24 Demi menghindari terjadinya kemelut pemberhentian dan pengangkatan kepala lingkungan (kepling), Wali Kota  Tanjungbalai M Syahrial SH MH diminta agar menghapus anggaran untuk honor kepala lingkungan dari APBD Kota Tanjungbalai. Demikian diungkapkan Koordinator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai, Jaringan Sihotang kepada wartawan, kemarin .

Baca Juga:

• Enam Unit Rumah Terbakar Dilalap Sijago Merah Di Desa Majanggut 1 Natam Julu
• Dukung Ketahanan Pangan, Wali Kota Mahyaruddin Tanam Padi Perdana di Sei Raja
• Malam Hari, Wali Kota Mahyaruddin Tinjau LPJU, Ruas Jalan dan Sarana UMKM

“Agar tidak menjadi kontroversi, sebaiknya dana bantuan kepada kepling tersebut diambil dari dana operasional kepala daerah,” ujar Jaringan.

Menurutnya, kepala daerah sebenarnya tidak bisa sewenang-wenang memberhentikan kepala lingkungan, karena pengangkatan kepling dilakukan berdasarkan pilihan masyarakat. Akan tetapi, karena honor untuk setiap kepling setiap tahun dialokasikan dalam APBD yang jumlahnya cenderung meningkat, menyebabkan jabatan kepala lingkungan rawan menjadi ajang kesewenang-wenangan kepala daerah.

“Kalau honor kepling itu sudah diambil dari dana operasional kepala daerah, maka status mereka setara dengan pembantu Walikota. Dengan sendirinya, Wali Kota dapat saja memberhentikan mereka jika dianggap sudah tidak layak lagi, dan tidak akan menimbulkan kontroversi,” usulnya.

Hal senada juga diungkapkan Hakim Tjoa Kian Lie, politisi PDI Perjuangan yang juga mantan anggota DPRD Kota Tanjungbalai. Katanya, dana untuk kepling yang dialokasikan dalam APBD tersebut sebenarnya bukan honor, melainkan bersifat bantuan.

“Tugas sebagai kepling adalah tugas sukarela berdasarkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga tidak mendapatkan gaji atau honor. Namun demikian, agar mereka dapat bekerja lebih serius, akhirnya pemerintah mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan dana, bukan honor atau gaji,” ujar Hakim.

Oleh karena itu, Hakim juga mendukung, jika Wali Kota meniadakan dana bantuan bagi kepling tersebut dari APBD dan mengalokasikannya dari dana operasional kepala daerah. Sehingga, kedepan tidak ada lagi kepling yang resah, karena pengangkatan dan pemberhentiannya sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab dari kepala daerah.(iah)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Enam Unit Rumah Terbakar Dilalap Sijago Merah Di Desa Majanggut 1 Natam Julu

Dukung Ketahanan Pangan, Wali Kota Mahyaruddin Tanam Padi Perdana di Sei Raja

Malam Hari, Wali Kota Mahyaruddin Tinjau LPJU, Ruas Jalan dan Sarana UMKM

Srikandi PLN UID Sumut Dukung 35 Perempuan Kembangkan Usaha Opak di Desa Suka Raya

Bupati Asahan Resmi Buka Festival Seni Qasidah 2026 : Pelestarian Seni Budaya Islam Sejak Dini Guna Bangun SDM Berkualitas

UNPRI Sajikan Pengalaman Tak Terlupakan bagi Mahasiswa Baru di PKKMB 2026