Tim Advokat Aliansi Pembela Wartawan Indonesia Minta Perkara ITE Dihentikan, Demi Kepentingan Orang Banyak

Medan I Sumut24.co Tim advokasi Aliansi Pembela Wartawan Indonesia mengapresiasi proses mediasi yang dilaksanakan Subdit V Direskrimsus kepada klien mereka Ismail Marzuki, Pimpinan Umum/Perusahaan PT. Mudanews.com yang menjadi penerbit media online mudanews.com. Dengan pelapor HP dan N, dengan sangkaan ITE, terkait pasal-pasal tentang fitnah, pencemaran nama baik, informasi bohong dan hoax.

Baca Juga:

• GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
• Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina
• Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

Hal tersebut disampaikan tim Advokasi diantaranya yang hadir dalam temu pers di Abadi Cooffe Jalan Abadi Kecamatan Medan Sunggal, (7/6/2021) yakni M. Sa’i Rangkuti, SH, MH, Muhammad Ilham, SH, Rahmad Makmur, SH, MH, Rizky Fatimantara Pulungan, SH dan Imam Munawir Siregar, SH,.

“Kita memberikan apresiasi kepada penyidik Polda Sumut unit Dirkrimsus yang sudah menjalankan SE Kapolri tentang penanganan kasus ITE dengan melakukan mediasi, baik kepada klien kami sebagai terlapor. Juga pelapor H dan N yang dalam mediasi dihadiri kuasa hukumnya AKBP (Purn). Amwizar, SH, MH,” ujar M. Sa’I Rangkuti SH, MH. Menyikapi “Kegiatan Mediasi Dalam Rangka Restorative Justice Laporan Polisi No. LP/294/II/2021/Sumut/SPKT-1, tanggal 9 Februari 2021, dan Laporan Polisi No LP/62/I/2021/Sumut/SPKT 1, tanggal 12 Januari 2021 atas nama pelapor Heriza Putra Harahap. Yang dilaksanakan pada 27 Mei 2021 lalu.

“Kami selaku Kuasa Hukum Ismail Marzuki mengapresiasi mediasi, dan semoga mediasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan kekeluargaan guna kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar M. Sa’I Rangkuti SH, MH, dalam temu pers yang tetap mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19.

M. Sa’I Rangkuti, SH, MH, juga berharap dengan adanya mediasi tersebut, perkara itu layak untuk segera dihentikan. Sebab sebut Sa’i, media dan jurnalis merupakan mitra strategis pemerintah. Jika ada informasi yang berhubungan dengan publik, sebaiknya digunakan hak jawab, hak bantah, dan klarifikasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pers No 40 tahun 1999 tentang Pers. Yang menjadi Umbrella Act (payung hukum) jurnalis dan media dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta kode etik jurnalistik.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat

Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi