F.SPTI-K.SPSI Pimpinan CP Nainggolan Tidak Sah, Ini Penyebabnya

LANGKAT | SUMUT24

Baca Juga:

• Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat
• Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat
• Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50 : Harmoni Emas 5 Dekade, Buka Peluang Baru Kesejahteraan Asahan

Dualisme kepemimpinan organisasi Forum Serikat Pekerja Transport (F.SPTI) dan Komite Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) yang selama ini terjadi di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat, akhirnya terjawab sudah dengan berlangsungnya Munas Ke-VI F.SPTI-K.SPSI di Golden Boultique Hotel Jakarta tanggal 14-16 Desember 2020 kemarin.

Hal ini dikatakan Sekretaris DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten .Langkat, Bambang S, kepada SUMUT24 di Stabat, Minggu (20/12/2020)

Menurut Bambang, saat berlangungnya Munas Ke-VI yang dibuka oleh Ketua Umum K.SPSI Pusat, Yoris Raweyai itu, pihaknya bertemu dengan Samsul Bahri, selaku pihak yang membuat surat pernyataan terkait Munas organisasi pekerja yang sama pimpinan CP Nainggolan, tidak sah karena tidak Korum serta telah melanggar AD/ART organisasi.

Pada pertemuan saat Munas Ke-VI tersebut, Samsul Bahri yang juga merupakan salah satu saksi hidup itu, dengan tegas mengatakan jika organisasi F.SPTI-K.SPSI di bawah kepemimpinan CP Nainggolan status legalitasnya, ilegal.

“Jadi, status organisasi pekerja serupa di bawah kepemimpinan CP Nainggolan statusnya ilegal. Saya siap memberikan keterangan dan penjelasan jika memang dibutuhkan,” ujar Bambang, menirukan ucapan Samsul Bahri.

Selain Samsul Bahri, Bambang juga bertemu dengan saksi hidup lainnya yang menyatakan tentang legalitas CP Nainggolan adalah ilegal, yakni Antoni Pasaribu.

“Bang Antoni Pasaribu dengan gamblang mengatakan, jika organisasi pekerja pimpinan CP Nainggolan mengklaim sah, tapi mengapa saat Munas yang mereka laksanakan dulu tidak dihadiri pengurus DPP, serta tidak dihadiri pengurus DPD dan DPC seluruh Indonesia?” ujar Bambang lagi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat F.SPTI (Serikat Pekerja Transportasi Indonesia) melaksanakan Munas Ke-VI, bertempat di Golden Boultique Hotel Jakarta, Selasa (14/12/2020).

Munas tersebut dibuka oleh Ketua Umum K.SPSI (Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Yoris Raweyai.

Tampak hadir pada acara Munas tersebut, Perwakilan Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Buyung Lalana, Perwakilan Menteri Tenaga Kerja oleh Dr.Aswansah dan Perwakilan Menteri Koperasi, Andro Bagus.

Adapun tema Munas tahun 2020 ini adalah “Bersatu-padu Dalam Membangun Kebersamaan, Keharmonisan dan Kebulatan Tekad Untuk Memajukan F.SPTI – K.SPSI”.

Pada Munas Ke-VI tersebut, Surya Bhakti Batubara, SH, MM, masih terpilih tetap menjadi Ketua Umum DPP K.SPTI.

“Kedepan F.SPT-K.SPSI akan merubah pola kepemimpinan, baik spirit beroganisasi dan peningkatan kualitas kepemimpinan. Adapun perubahan spirit kerja adalah kata dengan perbuatan harus sama, taat dan patuh pada AD/ADRT. Jadikan masa lalu jadi motivasi.

Terkait peningkatan kualitas kepemimpinan, kepengurusan yang akan datang harus memenuhi kriteria untuk menjadi Ketua PUK, harus memiliki sertifikasi pendidikan yang dikeluarkan DPP F.SPTI-K.SPSI, mampu menegakkan konstitusi organisasi, dan meningkatkan konsolidasi,” paparnya.(wit)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50 : Harmoni Emas 5 Dekade, Buka Peluang Baru Kesejahteraan Asahan

Perkuat Sinergi dan Budaya Keselamatan, Direksi Inalum Tinjau Operasional Smelter Kuala Tanjung

Rokok Polosan Tanpa Cukai Kian Marak di Medan

Musa Rajekshah Ajak Kader HMI Jaga Idealisme dan Persatuan Bangsa dalam LK II Nasional HMI Korkom UNJ