1 Januari 2021, UMK T.Tinggi Rp 2,5 Juta, Pengusaha Wajib Patuhi SK Gubsu

Tebingtinggi|Sumut24

Baca Juga:

• Tingkatkan Mutu Layanan, PLN Luncurkan New AP2T Wave 5 Untuk Sumatera Utara, Banten Dan Jakarta Raya
• Sekda Asahan Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Tegaskan Peran Santri Menuju Indonesia Emas
• Diduga Mark-up dan Transaksi Fiktif, Pembelian Video Profil dan Barcode Desa Diusut Inspektorat Asahan

Terhitung 1 Januari 2021,upah minimum kota (UMK) Kota Tebingtinggi sebesar Rp 2.537.875 dengan waktu kerja 8 (delapan) jam dalam satu hari. Penetapan UMK itu berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor : 111.44/574/KPTS/2020 dan berlaku 1 Januari 2021

Demikian disampaikan Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan kepada Wartawan,Kamis (17/12).

Dimintanya kepada seluruh pengusaha untuk dapat mematuhi ketentuan UMK yang telah ditetapkan pemerintah provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Gubsu Nomor : 111.44/574/KPTS/2020.

“Pihak pengusaha juga harus memenuhi hak-hak pekerja diantaranya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan,” tegas Wali Kota.

Dikatakannya, Pemko Tebingtinggi sangat peduli terhadap pekerja dan salah satunya adalah memperhatikan perlindungan terhadap pekerja, hak-hak pekerja harus diperhatikan pengusaha agar memiliki jaminan kesehatan dan tenaga kerja.

“Unuk upah minimum (UMK) Tebingtinggi tidak ada kenaikan dikarena situasi covid-19, sehingga mengakibatkan perekonomian tidak tumbuh secara positif dan ini menjadi tantangan berat yang kita hadapi,” ujarnya.

Wali Kota menjelaskan, di masa pandemi covid-19 di Kota Tebingtinggi tidak ada para pekerja yang di PHK dan kita juga merekomendasikan ke Gubsu agar upah tetap. Hal ini kita lakukan untuk menjaga kestabilan dan tidak terjadi PHK. (tav)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tingkatkan Mutu Layanan, PLN Luncurkan New AP2T Wave 5 Untuk Sumatera Utara, Banten Dan Jakarta Raya

Sekda Asahan Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Tegaskan Peran Santri Menuju Indonesia Emas

Diduga Mark-up dan Transaksi Fiktif, Pembelian Video Profil dan Barcode Desa Diusut Inspektorat Asahan

LSM DPP SS-PAMA Dorong Penyelidikan Dugaan Mark-Up Barcode Absensi Desa di Asahan

KH Marahalim Pimpin Upacara Hari Santri Nasional 2026 di UNUSU bersama Ratusan Kader NU

Sempat Diwarnai Perlawanan, Firma Hukum Budi Dharma Berhasil Kembalikan Penguasaan Aset PT KAI di Medan