LSM DPP SS-PAMA Dorong Penyelidikan Dugaan Mark-Up Barcode Absensi Desa di Asahan

sumut24.co -ASAHAN, Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Sosial Pendukung Aspirasi Masyarakat (LSM DPP SS-PAMA) Kabupaten Asahan terus mendesak penuntasan dugaan kelebihan harga atau mark-up pembelian alat barcode absensi yang dibebankan ke 177 desa di Kabupaten Asahan. Dugaan pembelian yang dibandrol seharga Rp3,5 juta per unit ini diduga kuat melibatkan koordinir oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Diduga Mark-up dan Transaksi Fiktif, Pembelian Video Profil dan Barcode Desa Diusut Inspektorat Asahan
• Forum U25 Leaders, Rektor USU Dorong Optimalisasi Aset Kampus
• Terima HNSI, Wali Kota Tanjungbalai Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Nelayan

Ketua DPP LSM SS-PAMA Kabupaten Asahan, Hery Noto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Kejaksaan Negeri Asahan sejak tahun 2025 lalu. Langkah tersebut kini mulai membuahkan hasil setelah Kejari Asahan mengeluarkan surat perintah pemeriksaan khusus kepada Inspektorat Kabupaten Asahan guna menelusuri kebenaran dugaan tersebut.

"Tanggal 22 September 2026, kami menyurati Inspektorat Asahan dan meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pembelian yang dinilai sangat mencurigakan ini. Kemudian pada 7 Oktober 2026, Inspektorat mulai menindaklanjuti dengan memeriksa para Kepala Desa yang telah membeli alat tersebut," ungkap Hery Noto saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2026).

Pemeriksaan khusus ini dilakukan atas dasar surat permintaan Pidsus Kejari Asahan Nomor: B-2833/L.2.23/Fd.1/04/2026 tertanggal 13 April 2026. Sejak Rabu (21/10/2026) kemarin, sejumlah Kepala Desa terlihat mendatangi Kantor Inspektorat Asahan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran untuk dimintai keterangan.

Abdul Rahman, pihak yang mengonfirmasi perkembangan pemeriksaan kepada media, membenarkan bahwa pemeriksaan hanya ditujukan kepada Kepala Desa yang benar-benar melakukan pembelian alat tersebut.

"Benar, Inspektorat sedang memeriksa para Kades yang membeli barcode absensi. Ini atas perintah pihak Pidsus Kejari Asahan agar dilakukan audit secara menyeluruh. Kades yang tidak membeli, tidak diperiksa," jelasnya.

Sementara itu, Khaidir Butar-butar, Ketua APDESI Kabupaten Asahan sekaligus Kades Silau Maraja, juga membenarkan adanya pemeriksaan bergilir oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia menyebutkan ada desa yang memasukkan pengadaan ini ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun ada pula yang ternyata tidak dianggarkan sebelumnya.

Dugaan kerugian keuangan negara dari praktik ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, mengingat harga pasar alat serupa jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dipasarkan kepada desa-desa. Hery Noto berharap pemeriksaan ini tidak berhenti di tingkat pemeriksaan saja, tetapi juga menelusuri siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik penetapan harga yang diduga dimanipulasi tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Kasi Pidsus Kejari Asahan dan Inspektorat Kabupaten Asahan. Semoga kasus yang mencekik leher desa-desa ini segera terungkap tuntas dan kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Jangan sampai dugaan mark-up ini hanya berhenti di pemeriksaan Kades, sementara pihak yang memaksakan dan mengatur transaksi ini tetap berjalan bebas," tegas Hery.

Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih berjalan dan pihak Inspektorat menyatakan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Kejari Asahan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (tec)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Diduga Mark-up dan Transaksi Fiktif, Pembelian Video Profil dan Barcode Desa Diusut Inspektorat Asahan

Forum U25 Leaders, Rektor USU Dorong Optimalisasi Aset Kampus

Terima HNSI, Wali Kota Tanjungbalai Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Nelayan

Mendiktisaintek Dorong USU Jadi Pusat Unggulan Iptek di Sumatera

Hadiri Workshop BPK RI, Wali Kota Tanjungbalai Dorong Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Wakil Bupati Asahan Dorong Gerakan Gemar Makan Ikan sebagai Bentuk Pencegahan Stunting