Target Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Sumut Terealisasi

MEDAN I SUMUT24 Masa perpanjangan waktu program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah berakhir pada 15 Desember 2020 kemarin.

Baca Juga:

• Tingkatkan Mutu Layanan, PLN Luncurkan New AP2T Wave 5 Untuk Sumatera Utara, Banten Dan Jakarta Raya
• Sekda Asahan Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Tegaskan Peran Santri Menuju Indonesia Emas
• Diduga Mark-up dan Transaksi Fiktif, Pembelian Video Profil dan Barcode Desa Diusut Inspektorat Asahan

Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Riswan mengungkapkan, bahwa realisasi target penerimaan dari PKN dan BBNKB dari program yang dimulai sejak 15 Oktober 2020 lalu telah terealisasi. Namun, ia belum dapat merinci total penerimaan tersebut.

Sebelumnya dari program pemutihan denda ini, BPPRD Sumut ditargetkan untuk dapat menghimpun dana dari wajib pajak sebesar Rp 200 miliar.

“Sudah terealisasi, tapi sedang direkap,” kata Riswan, Rabu (16/12/2020).

Senada, Kepala Bidang (Kabid) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) BPPRD Sumut, Syaiful Bahri pun menyebutkan bahwa target penerimaan dari program pemutihan denda PKB dan BBNKB sudah terealisasi.

Terkait besaran nominal penerimaan yang diperoleh dari program itu, Syaiful belum bisa berkomentar, lantaran tengah melakukan studi banding ke Kota Surabaya, Jawa Timur.

Ia pun berjanji akan menyampaikan angka pasti penerimaan dari program pemutihan denda PKB dan BBNKB pada akhir pekan ini.

“Secara rincian saya belum bisa sampaikan. Nanti hari Jumat sudah bisa kami sampaikan rinciannya. Karena masih studi banding di Surabaya, persiapkan aplikasi e-commerce sesuai intruksi pak gubernur,” sebut Syaiful melalui sumbangan telepon.

Sementara itu, pada Sabtu (14/12/2020) lalu PAD yang terealisasi masih 85 persen atau Rp 170 miliar.

Sehingga, ketika itu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menilai perpanjangan masa berlaku pemutihan denda pajak kendaraan tahap II hingga 15 Desember 2020.

Pemutihan denda pajak kendaraan yang berlaku tahun ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 45 tahun 2020.

Pemprov Sumut melakukan program tersebut, karena sangat membutuhkan penerimaan yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan di Sumut, termasuk juga untuk penanganan covid-19 Sumut saat ini dan ke depannya.

“Dan karena itu, kami terus mengoptimalkan pertambahan penerimaan dari keringanan pajak ini.kami telah menambah bus samsat keliling 11 unut lagi, penambahan jam pembayaran pajak, hingga sosialisasi masif,” ungkap Syaiful saat itu. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tingkatkan Mutu Layanan, PLN Luncurkan New AP2T Wave 5 Untuk Sumatera Utara, Banten Dan Jakarta Raya

Sekda Asahan Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Tegaskan Peran Santri Menuju Indonesia Emas

Diduga Mark-up dan Transaksi Fiktif, Pembelian Video Profil dan Barcode Desa Diusut Inspektorat Asahan

LSM DPP SS-PAMA Dorong Penyelidikan Dugaan Mark-Up Barcode Absensi Desa di Asahan

KH Marahalim Pimpin Upacara Hari Santri Nasional 2026 di UNUSU bersama Ratusan Kader NU

Sempat Diwarnai Perlawanan, Firma Hukum Budi Dharma Berhasil Kembalikan Penguasaan Aset PT KAI di Medan