Oleh : Ismail Nasution
Wartawan SUMUT24.co
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah menapaki 76 tahun berdiri di Indonesia, dan telah merasakan manis, asin dan asamnya dalam memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat secara maksimal. Di usia 76 tahun ini berharap Polri lebih baik lagi kedepannya serta terus mengayomi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk Indonesia lebih baik lagi kedepannya.
“Saat ini Polri sedang dihadapkan masih ada tindakan prilaku kriminal, narkoba dan penyakit masyarakat (Pekat), namun sepertinya Polri sudah mampu mengatasinya dengan baik dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat sehingga sangat kita apresiasi.
“Polri saat ini memang sudah berubah menjadi Polri yang presisi dekat dengan masyarakat berkat pendekatan hingga ke akar rumput sehingga masyarakat menjadi aman dan nyaman.
Apalagi Polri akan terus berubah menjawab harapan masyarakat. Apalagi Kapolri merespons kontrol dari masyarakat dengan baik. Kapolri justru menjadikan masukan masyarakat untuk meningkatkan kinerja Polri.
“Komitmen Kapolri kita lihat sangat jelas. Kapolri ingin kinerja Polri harus semakin baik, Polri harus semakin profesional dan Polri harus menjadi lembaga yang semakin dipercaya masyarakat.
Memang tidak mudah membuat seluruh anggota Polri yang berjumlah sekitar 472.000 personel bekerja baik. Namun, satu saja oknum polisi salah dalam menjalankan tugasnya dan lalu viral, persepsi publik terhadap Polri ketika itu bisa berubah.
“Namun demikian, dengan Kapolri menerapkan funismant and reward yang ketat, kami yakin Kapolri akan bisa membawa Polri pada polisi yang Presisi sesuai dengan programnya. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat terus mendukung polri semakin baik dan profesional dalam tugasnya.
Seperti halnya tiga kebijakan yang digulirkan Polri yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media cukup berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Namun demikian, Polri tidak cepat berpuas diri. Meningkatnya kepercayaan masyarakat hendaknya menjadi pelecut seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan pelayanan dan kapasitas sumber daya manusianya.
“Sesuai dengan salah satu amanat Presiden pada saat upacara HUT Bhayangkara yaitu Polri harus terus melakukan reformasi diri secara total, membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta membangun kultur kerja Polri yang profesional, modern dan terpercaya.
Masyarakat Indonesia tentunya mendambakan kesatuan Polri yang semakin profesional sekaligus merakyat, yang terpantul dari pelayanan terbaiknya. transformasi Polri harus menyentuh seluruh aspek, mulai dari organisasi, operasional, pelayanan publik, hingga pengawasan.
Apalagi tantangan Polri ke depan tidak mudah seiring dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi digital yang makin cepat dan disruptif. “Jajaran Polri dituntut semakin adaptif, lincah, transparan dan profesional, sehingga Polri dapat menjadi andalan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
Begitujuga, Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme dan kepekaan terhadap hak asasi manusia (HAM) pada setiap anggota kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan.
Dengan adanya Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri diselenggarakan secara bersama-sama oleh Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, LPSK, KPAI, dan Kedutaan Besar Uni Eropa untuk Indonesia merupakan pintu awal perbaikan Polri kedepannya.
“komitmen Polri ke depan untuk terus, yang pertama, menjaga dan mengemban amanat reformasi Polri yang semakin profesional, akuntabel dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.nilai-nilai dan prinsip HAM adalah salah satu pilar utama sistem pemerintahan demokratis yang harus dijunjung, dihormati dan dilindungi negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat martabat dan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Kita menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa pada kisi-kisi lompatan perubahan yang terjadi di era globalisasi ada celah transisi yang saling beririsan. Di satu sisi lompatan perubahan menimbulkan gejolak gangguan keamanan termasuk kejahatan dimensi terbarukan yang melanggar hak-hak warga sehingga Polri harus melakukan kewenangannya sebagai perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan stabilitas keamanan, namun disisi lain Polri juga harus menjalankan tugasnya dengan tetap memegang teguh pada koridor-koridor yang menghormati HAM.“Sejak reformasi 1998, penghormatan HAM menjadi prioritas utama negara.
Polri harus menjalankan perannya dalam sistem demokrasi, menjamin amanat reformasi yang memastikan dihormatinya HAM setiap warga negara yang disisi bersamaan dilakukan oleh Polri yang mewakili hadirnya pengaturan, pembatasan dan pengenaan wewenang negara terhadap individu.
Sebagai bagian dan tanggung jawab untuk menjalankan amanat reformasi tersebut, prinsip HAM secara general telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang pada intinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya Polri berkewajiban menghormati dan melindungi HAM.
“Bahkan jauh sebelum UU ini hadir, KUHAP telah lebih dahulu menghormati prinsip-prinsip HAM dan semuanya itu dipatuhi oleh Polri. Apalagi Polri telah menerbitkan peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Peraturan Kapolri ini semakin mendorong implementasi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan menggunakan prinsip-prinsip yang diadili secara adil. Di dalamnya juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 angka G-B, ihwal bahwa untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam dan merendahkan martabat sehingga inisiatif kerja sama untuk pencegahan penyiksaan.
Apalagi dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selalu mengajak masyarakat untuk memberikan kritik, saran dan masukan demi perbaikan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke depan. Tentu, hal ini untuk mewujudkan Polri Presisi yakni prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.“Kita bebas menerima saran, masukan, kritik, koreksi sekali pun dalam rangka satu frame perbaikan Polri ke depan sehingga sangat diapresiasi masyarakat. Ditambah lagi, Kapolri selalu membuka ruang diskusi, demokrasi dan komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Sebab, semua masukan dan saran akan dijadikan perhatian sebagai upaya perbaikan Polri ke depan untuk Indonesia lebih baik.
Survei Kepercayaan Masyarakat kepada Polri Meningkat
Sebagaimana Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai angka 86,2 persen berdasarkan hasil Survei Timur Barat Research Center (TBRC).
“Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat tinggi. Berdasarkan survei Timur Barat Research Center (TBRC), Polri mendapat angka 86,2 persen.
Persentase itu,berbeda tipisdi bawah TNI yang memperoleh kepercayaan masyarakat sebesar 88,7 persen dan berada di atas KPK dengan perolehan angka 60,2 persen.
Kemudian, ia juga menyampaikan hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo yang mencapai angka 92,7 persen.
Selain merekam tingkat kepercayaan masyarakat, bahwa surveiyang dilakukan pihaknya ikut pula menilai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.
Hasil survei menunjukkan sebanyak 88,2 persen masyarakat merasa sangat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Sebanyak 88,2 persen responden merasa sangat puas, 9,3 persen tidak puas dan kecewa, serta 2,5 persen tidak memberikan penilaian. Hasil survei kepuasan publik terhadap program-program strategis pemerintah di saat masa pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.
Pertama, sebanyak 87,8 persen masyarakat merasa puas dengan program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah.
Selanjutnya, ada 67,8 persen masyarakat yang merasa puas dengan program pemerintah terkait pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Kemudian, sebanyak 76,8 persen masyarakat merasa puas dengan program pemberian bantuan sosial.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan harapan masyarakat agar Polri menjadi institusi yang dicintai.
“Tantangan sejak awal kepemimpinan saya yaitu menghadapi pandemi COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan.
Refleksi di tengah pandemi bertujuan untuk semakin membenahi Korps Bhayangkara, apalagi masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang belum tercapai.
PR tersebut di antaranya adalah peningkatan sinergitas, perbaikan proses penegakan hukum dan penyelesaian masalah HAM.
Semua hal yang belum tercapai) akan terus kami jadikan sasaran yang harus dicapai,” semoga pembenahan akan terus dilanjutkan karena masih ditemukan pelayanan kepolisan yang kurang responsif, tebang pilih, berbelit-belit di lapangan yang dapat menimbulkan kebencian di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, Polri dengan laporan publik harus dapat menjadi institusi yang mengakomodasi segala harapan masyarakat.
“Polri membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung semua kritik, saran dan masukan, baik melalui Polri atau diskusi seperti hari ini, sehingga Polri dapat berbenah.
Bahwa Polri memiliki empat pilar kebijakan, 16 program prioritas, 51 kegiatan, 177 rencana, dan delapan komitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya.
Transformasi menjadi hal penting yang diperlukan Polri untuk menerapkan semua itu, katanya.
Transformasi yang sudah dilakukan, antara lain penerapan keadilan restoratif (restorative justice) yang membuat 11.811 perkara sepanjang 2021 selesai dengan baik tanpa membuang banyak waktu dan tenaga.
Perubahan struktural dengan program Polres Likuidasi juga dilakukan terhadap 1.062 kepolisian sektor (polsek) yang kini tidak lagi memiliki kewenangan penyelidikan.”Sehingga restorative justice untuk penyelesaian perkara dapat dilakukan.
Di sisi internal, Polri melakukan perekrutan anggota berbasis talenta di bidang intelektual, spiritual, dan sains, sehingga bisa meningkatkan pelayanan ke publik.
Polri berharap bisa mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengawal kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional, dan mendukung pemekaran wilayah demi pemerataan sosial.
“Penindakan dalam menghadapi pandemi juga telah diberikan mulai dari pengawalan kebijakan 5M, penyemprotan di ruang publik, hingga menjadi garda terdepan untuk mempercepat vaksinasi supaya tercapai herd immunity.
Terapkan 15 Aplikasi
Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri telah menerapkan 15 aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses pelayanan polisi.
Listyo mengeklaim, dengan adanya 15 aplikasi tersebut, masyarakat akan semakin mudah untuk mengakses pelayanan dari Polri selayaknya memesan piza.
“Terkait dengan pelayanan cepat yang terukur dengan berbasis teknologi informasi, kami (telah menerapkan) 15 aplikasi pelayanan publik dengan online system dan delivery system sebagaimana janji kami untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat semudah memesan piza, yakni,
Aplikasi-aplikasi yang telah diterapkan itu adalah SIM Internasional Online, SIM Nasional Presisi, Ujian Teori SIM Online, E-PPSI, E-Rikkes, dan Dumas Online System. Kemudian, Polri TV Radio, Samsat Digital Nasional, SKCK Online, pelayanan masyarakat, aduan SPKT, SP2HP online, Patroli Siber, Dumas Presisi, dan Propam Presisi. Yang kesemuanya demi memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
Begitujuga konsep “Presisi” kepolisian masa depan. Presisi adalah singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. pendekatan kepada masyarakat membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.
“Konsep transformasi Polri yang ‘Presisi’ hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemolisian yang prediktif diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah masyaraka.
Adapun 8 Komitmen Perbaiki citra Polri,
Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (PRESISI),
Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional,
Menjaga soliditas internal, Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI Polri, serta bekerjasama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah, Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia, Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.
Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving.
Perbaiki Citra Polri
Kapolri dibawah pimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ingin menghilangkan citra negatif di masyarakat terhadap kepolisian. Beberapa citra negatif di antaranya seperti arogan, menarik pungutan liar (pungli), dan pelayanan yang berbelit.
“Pelayanan Polri yang dirasakan sebagai masyarakat mungkin masih berbelit, ucapan, sikap dan perilaku anggota kasar atau arogan yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, citra negatif yang dirasakan masyarakat adalah suka mencari kesalahan dan mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga publik sering merasa bahwa kinerja kepolisian tak terlalu baik dan berimplikasi pada kepercayaan mereka.
Citra negatif tersebut menjadi faktor penting yang akan dibenahinya ketika diamanatkan menjadi Kapolri. Ia ingin masyarakat merasa terayomi dengan kehadiran polisi di wilayahnya.
“Harapan masyarakat merupakan faktor utama dan penting untuk diwujudkan. Meski banyak hal yang harus dihadapi, mulai tantangan bersumber dari lingkungan strategis, baik tatanan global, regional, domestik.
Penegakan hukum di bawah kepemimpinannya akan mengutamakan rasa humanis dan keadilan. Agar ke depannya tak lagi ada prasangka penegakan hukum yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
“Saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum.
Sebagaimana konsep visi dan misi Polri yang Presisi, yeng merupakan kepanjangan dari prediktif, resposibilitas, dan transparan berkeadilan. “Niat pemikiran dan operasional disertai dengan rencana yang real dan rasional dari Polri yang Presisi ini akan menjadi dasar dan kekuatan untuk mewujudkan harapan masyarakat.
Konsep tersebutlah yang akan diharapkan dapat mentranformasikan wajah Polri ke depan untuk lebih baik. Serta menekankan perbaikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.
“Pemerliharaan kamtibmas dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan dan menjamin rasa keadilan masyarakat.
Tingkatkan Kepercayaan Kepada Masyarakat
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat atas berbagai peristiwa yang melibatkan kepolisian. mengacu analisis emosional para pengguna berbagai platform media sosial (medsos) di internet, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri cuma 10 persen. Analisis emosional masyarakat di medsos, didominasi dengan anggapan negatif terhadap anggota kepolisian. Bahkan, dari analisa emosional tersebut, ada yang merasa jijik dengan keberadaan anggota Polri.
“Muncul analisa media sosial terhadap berbagai macam peristiwa yang berkembang, yang di-upload di media sosial terhadap Polri. Ada yang netral, ada bersifat antisipasi, ada yang berbentuk trust atau percaya, ada juga yang berbentuk anger (marah), disgust, artinya jijik. Takut, supraise, senang, dan kemudian sedih. Persentase analisis emosional masyarakat di medsos terhadap Polri tersebut. Tetapi, meyakini, analisis emosional di medsos adalah gambaran dari realita, penilaian, dan anggapan publik terhadap kehadiran Polri.
“Ini tentunya menjadi tugas bagi kita semua. Ini adalah beragam persepsi dari masyarakat, karena memang saat ini adalah dunia media sosial dengan pemanfaatan teknologi informasi. Mau tidak mau, tetap terus mengikuti perkembangan dari media sosial ini.
Analisis emosional tentang Polri, di ragam medsos, tentunya harus menjadi peringatan serius bagi seluruh anggota Polri. Itu sebabnya agar setiap anggota Polri, mengintrospeksi diri atas perannya sebagai pelayan masyarakat.
“Tentunya dari angka-angka yang ada ini, harapan kita bagaimana kemudian, warna kuning, terkait dengan trust yang saat ini hanya 10 persen ini, bisa kita tingkatkan. Yang warna merah, dan warna ungu, serta warna abu-abu ini, bisa dikecilkan.
Masyarakat Dukung Rekrutmen Santri Jadi Polri
Adanya program Polri merekrut para santri sebagai calon anggota Polri. Kebijakan itu sangat tepat dan sangat strategis, karena seorang santri selain dari segi ahlak dan perilakunya baik, juga wawasan agamisnya luas sehingga bisa meredamkan masyarakat.
Apalagi mereka yang akan direkrut itu nantinya bisa diberdayakan untuk mengantisipasi faham-faham radikalisme dan intoleransi, yang belakangan ini menyusup di balik kedok dan jubah agama.
“Begitu luar biasanya jika kekuatan agama dijadikan benteng untuk melegalisir kepentingan politik tertentu. Dengan jubah agama sesuatu yang asalnya jahat pun bisa menjadi suatu kemuliaan.
Bahkan mencuri pun, sebagai sebuah perbuatan hina dengan label gonimah bisa menjadi baik. Lalu merampok dengan label fai bisa menjadi sesuatu yang heroik. Itulah pola-pola yang yang senantiasa digunakan di berbagai negara lain.
Ketika Ulama Sumut Dukung Kapoldasu
Ulama kharismatik Sumut, Mursyid Tareqat Naqsyabandiyah Serambi Babussalam Simalungun, Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. H. Ahmad Sabban Rajagukguk, MA dan Sejumlah tokoh masyarakat mendukung dan bangga dengan kinerja serta Jihad Kapolda Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak beserta jajaran petinggi Polda Sumut dalam memberantas judi dan penyakit Masyarakat lainnya.
“Parà ùĺàma dan tokoh masyarakat beserta rakyat Sumatera Utara tentu mendukung kineŕja dan upaya Jihad Kapolda Sumut dalam memberantas penyakit di masyarakat, khususnya judi dan Narkoba di wilayah Sumatera Utara. Dengan di grebek dan di tangkapnya pengelola markas judi di Komplek MMTC Jalan Willem Iskandar dan Komplek Asia Mega Mas tidak adà lagi yang berani membuka usaha judi.
TGB juga meminta agar segala bentuk judi, termasuk judi online juga agar segera di berantas karena sudah sangat massif dan merasuķi anak anak sekolah.
“Upaya Kapolda turun langsung ke làpangan memberantas judi ini luar biasa dan harus kita dukung. Selain judi kartu, permaìnan dan lainnya, kita berharap Polďa juga mulai fokus memberantas judi online karena sudah sangat massif dan merasuki anak anak sekolah dan sangat meresahkan orang tua,” himbaunya.
TGB menambahkan main game itu sebenarnya mubah (boleh) asal jangan adà unsur judi di dalamnya.
“Islam tidak melarang hiburan diri dan mendapatkan kenikmatan yang mubah dengan sarana mubah. Asal dalam permainan itu seorang pemain tidak mengambil keuntungan dari pemain yang kalah atau sebaliknya, jika ada unsur itu maka masuk dalam kategori judi yang di haramkan. Selain itu, permainan tersebut jangan sampai menghalangi kita dari melakukan kewajiban agama seperti menunaikan sholat dan amalan baik lainnya”, jelas TGB.
Sementara di tempat terpisah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darul Qur’an Deliserdang, Dr Iwan Nasution MHI mengatakan penyakit dalam permainan judi ialah dapat membuat pelakunya ketagihan dan punya efek domino kepada kejahatan lain.
“Efek judi ini luar biasa, selain ketagihan, jika pemain judi kalah maka bisa melakukan pencurian dan tindakan kriminal lainnya.
Respon Cepat Kapoldasu Wujud Polri Presisi
Respons cepat Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs RZ. Panca Putra Simanjuntak, M.Si terhadap kasus pencabulan yang menimpa anak seorang ibu dinilai sebagai wujud PRESISI Polri. Jajaran Polda Sumut diharapkan solid menangani setiap kasus sebagaimana yang dicontohkan Kapoldasu.
Hal itu diutarakan Dr Dedi Sahputra, MA dosen Fisipol Universitas Medan Area (UMA) di Medan Senin (31/1) terkait respons cepat oleh Kapoldasu atas penanganan kasus pencabulan. “Respons cepat ini adalah salah satu wujud PRESISI Polri yang dicontohkan oleh Kapoldasu dalam menangani dan melayani persoalan hukum yang dialami masyarakat,” ujarnya Dr Dedi yang juga pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ini.
Menurutnya sebuah kebijakan secara ideal memang akan lebih efektif apabila dicontohkan oleh para pimpinan secara berjenjang. “Selain menunjukkan soliditas di tingkat pimpinan organisasi, contoh tersebut akan menjadi panduan bagi jajaran di bawahnya untuk melayani berbagai kasus yang terjadi di masyarakat,” sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs RZ. Panca Putra Simanjuntak, M.Si merespons cepat pengaduan dari salah seorang ibu terkait kasus pencabulan yang menimpa anaknya.
Sifatnya tegas, tidak kompromi dengan kejahatan dan responsif atas segala keluh kesah masayarakat itulah yang ditunjukkan Irjen Pol. Drs Panca Putra Simanjuntak. Hal itu langsung yang dirasakan oleh seorang ibu bernama Juli Hasnidar Batubara warga Kaupaten Deliserdang yang mengadu melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kapolda sumut.
Bertempat di Ruang Perjamuan Lantai dua Mapolda Sumut, Kapolda didampingi Auditor Kombes Bostang Panjaitan menerima kehadiran Juli beserta anaknya.
Juli mengucapkan terimakasih sebab Kapolda Sumut telah merespons cepat pengaduannya saat dihubungi via whatsapp dimana Juli mendapatkan nomor handphone Kapolda Sumut dari salah satu masyarakat di sekitar Polda Sumut saat hendak melaporkan masalahnya. “Terimakasih pak Kapolda atas bantuannya sehingga proses hukum yang menimpa anak saya sudah selesai,” ujarnya.
Di hadapan Kapolda Sumut, Juli menuturkan, untuk menghilangkan rasa cemas dan takut dari para orang tua korban, ia meminta bantuan dari Polda Sumut agar pelaku beserta keluarganya dapat dipindahkan dari desa tersebut. Mendengar aduan tersebut, Kapolda Sumut menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa anaknya.
“Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak ibu. Polda Sumut akan bantu memberikan pendampingan trauma healing guna mengembalikan kondisi psikologis korban,” ujarnya.
Mantan Kapolda Sulut itupun berjanji akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut untuk berkoordinasi dengan Mantan Kapolda Sulut itupun berjanji akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut untuk berkoordinasi dengan Pemkab Deliserdang dan KPAI. “Polda Sumut juga akan mendorong pemerintah daerah dan KPAI untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan khawatir ya bu. Kita akan bantu semaksimal mungkin,” pungkas Kapoldasu.
Dekat Dengan Ulama
Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, menggelar silaturahmi Kamtibmas bersama tokoh agama, ulama dan Pondok Pesantren di Aula Tribrata, Mapolda Sumut.
Hadir dalam acara buka puasa bersama itu, Wakapolda Brigjen Pol Dr. Dadang Hartanto, Ketua MUI Sumut, Ketua PW Muhammadiyah Sumut, Ketua PW NU Sumut, Ketua Bhayangkari Sumut, Wakil Ketua Bhayangkari Polda Sumut, Para Tokoh Lintas Agama, perwakilan Mahasiswa serta Pejabat Utama Polda Sumut.
“Terima kasih atas kehadiran para ulama, tokoh agama, ustad, pendeta dan tamu undangan yang lainnya di tempat Polda Sumatera Utara,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengawali sambutannya.
Panca mengucapkan terimakasih kepada Tokoh Agama, Ulama, Mahasiswa, TNI dan Pemerintah daerah serya seluruh lapisan masyarakat Sumut karena terus menjaga situasi Kamtibmas Kondusif.
“Alhamdulilah selama satu terakhir sumut dalam keadaan aman dan Kondusif, berbagai peristiwa dan kasus-kasus menyita perhatian publik kami tuntaskan, hal ini tentu wujud komitmen kami memberikan rasa aman kepada masyarakat, ” ucap Kapolda.
Menurutnya, pertemuan yang dilaksanakan hari ini dimaksudkan untuk menjalin silaturahim dan memohon doa dari para ulama dan tokoh agama serta terus memberikan dukungan kepada Polri dalam bertugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terlebih menjelang perayaan Idul Fitri.
“Setelah dua tahu kita tidak merayakan lebaran dengan sanak keluarga, tahun ini pemerintah memberi kelengkapan untuk kita bisa bersama-sama merayakan lebaran, kita jaga lebaran kita aman dan sehat,” kata Kapolda.
Kapolda juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pemuka agama atas capaian vaksinasi sumut yang mencapai target, kapolda juga menyampaikan situasi kamtibmas kondusif saat ini bukan karena kehebatan Polri sendiri tetapi hebatnya kebersamaan kita, TNI Pemda Tokoh agama dan semua masyarakat.
“Terlihat dari capaian vaksinasi yang sudah mencapai 95,5 persen dosis 1 dari 11 juta sasaran vaksin yang ada di Sumatera Utara, dosis II tercapai sejumlah 80,2 persen dan lansia dosis I sejumlah 85 persen serta ditargetkan dalam waktu dekat akan mencapai 70 persendosis II lansia,” terang jenderal bintang dua tersebut.
Panca menyebutkan, tahun ini perayaan Idul Fitri 1443 H membawa nuansa baru, dikarenakan pemerintah telah memperbolehkan masyarakatuntuk melaksanakan mudik ke kampung halaman dan tidak seperti dua tahun yang lalu.
Hal itu dapat diberikan dikarenakan tingkat Vaksinasi yang tinggi serta penyebaran Covid-19 yang sudah sangat sedikit. Tentunya semua itu untuk dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat bersilaturahim dengan keluarga dan dapat meningkatkan ekonomi nasional.
“Diharapkan agar kita bersama-sama untuk terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat keluar rumah utamanya dengan penggunaan masker,” sebutnya.
Kapolda Sumut menambahkan, pada Tanggal 28 April 2022, Polda Sumut dan seluruh Steakholder akan menjalankan Operasi Ketupat Toba 2022. Polri akan mengawal dan melakukan pengamanan untuk memastikan masyarakat yang melaksanakan Perayaan Hari Idul Fitri dengan aman, nyaman dan sehat.
Komit Berantas Judi dan Pungli
Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si mengungkapkan bahwa penggerebekan lokasi judi di Komplek Asia Mega Mas dan Komplek MMTC Pancing merupakan bukti komitmen berantas judi di wilayah hukum Polda Sumut
“Kita tidak main-main untuk memberantas penyakit masyarakat ini. Tidak ada tempat bagi pelaku perjudian”, ungkapnya.
Panca menegaskan agar tidak ada pihak-pihak yang mencari keuntungan atau kesempatan dari tindak pidana judi tersebut.
“Saya minta kepada masyarakat yang gemar berjudi untuk berhenti dan tidak main-main dengan penyakit masyarakat ini”, ujarnya
Seperti diketahui, pada Minggu (12/06) dini hari, Kapolda Sumut bersama Wakapolda Sumut dan para pejabat utama melakukan penggerebekan lokasi judi di Komplek Asia Mega Mas dan MMTC Pancing
Sebanyak 27 orang diamankan dari dua lokasi judi tersebut bersama barang bukti mesin judi tembak ikan, mesin judi piala, master chip, mesin judi sloot dan uang tunai senilai Rp 87.743.000,-
“Penggerebekan ini untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat tentang maraknya aksi perjudian di Kota Medan”, ujar Panca.
Saat ini, dari 28 Orang yang diamankan telah ditetapkan 19 Orang sebagai Tersangka dan 9 orang sebagai Saksi dari ke dua Lokasi perjudian tersebut ungkap Dirkrimum Polda Sumut.
Kedua lokasi judi tersebut juga telah ditutup dan dipasangi garis polisi oleh personil Inafis Polrestabes Medan.
Begitujuga Polda Sumatera Utara (Poldasu) akan menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara memaksa kepada masyarakat dan pengusaha.
Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi.
“Kita akan tindak tegas ormas yang meminta THR secara paksa kepada pengusaha dan masyarakat.
Menurut dia, Mabes Polri telah memerintahkan Polda dan Polres sejajaran untuk mengawasi jangan sampai ada permintaan THR dari ormas terhadap pengusaha.
“Sudah ada perintah untuk mengawasi hal seperti ini. Jadi kita Polda Sumut siap mengawasi bahkan menindak ormas yang coba-coba berulah minta THR kepada pengusaha,” terangnya.
Menurut dia, tindakan meminta THR secara paksa kepada pengusaha dan masyarakat termasuk pemerasan. “Akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Untuk itu, Hadi meminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara agar melapor ke polisi apabila mendapatkan surat permintaan THR yang sifatnya memaksa dari kelompok manapun. “Jangan takut untuk melapor, kita akan tindaklanjuti,” ucapnya.
Ia berharap aksi seperti ini tidak terjadi di Provinsi Sumatera Utara sehingga Kamtibmas tetap terjaga. “Semoga Kamtibmas di Sumatera Utara tetap berjalan khususnya saat perayaan Idul Fitri,” tambah Hadi.
Polri Berperan Turunkan Angka Covid 19
Keterlibatan Polri cukup besar membantu pemerintah daerah mencegah penyebaran COVID-19 dengan berbagai kegiatannya seperti operasi yustisi yang masif dilakukan, termasuk pembagian masker gratis ke masyarakat sehingga mampu menurunkan angkat Covid 19 di Indonesia khususnya di Sumut
Kegiatan membantu penanganan sosial masyarakat terdampak COVID-19 dan telah menyalurkan ribuan paket sembako termasuk kegiatan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat yakni layanan vaksinasi gratis. sejak munculnya kasus COVID-19 sampai sekarang pihak kepolisian masih terus aktif melakukan pencegahan dengan berbagai program kegiatan.
“Saya juga memberikan apresiasi besar atas kerja keras Polri mewujudkan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dalam mendukung pembangunan daerah. Polri dan masyarakat kini terbangun sinergitas yang cukup kuat sehingga mampu mewujudkan kondisi kenyamanan dan ketertiban.
Percepatan vaksinasi untuk warga Kota Medan dengan demikian diharapkan angka penyebaran virus COVID-19 dapat turun dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.
Vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan imunitas tubuh, sehingga kekebalan ini nantinya bisa sangat bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
Untuk itu masyarakat diminta untuk segera melakukan vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah setempat.
Seperti diberitakan di media massa polri turut berperan dalam proses percepatan vaksinasi masyarakat.
Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (17/9) meninjau vaksinasi pedagang di Pasar Induk Lau Cih, Medan Tuntungan.
Ini merupakan bentuk keseriusan polri dalam mempercepat proses vaksinasi terkhusus di Kota Medan.
Untuk itu diminta kepada masyarakat untuk “menyerbu” vaksinasi yang digelar oleh pemerintah dengan mengingat protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
“Dalam memberikan pelayanan, menilai ada suatu peningkatan yang semakin baik dan cepat sesuai harapan masyarakat.
Polri Raih Predikat WTP 8 Tahun Berturut-turut dari BPK
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (LHPLK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2020. Dengan demikian selama delapan tahun berturut-turut sejak 2013 sampai 2020, Polri berhasil meraih WTP dari BPK.
“Capaian tersebut harus dipertahankan dan terus ditingkatkan guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6).
Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyampaikan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan uang negara dengan sebaik-baiknya. LHPLK sendiri diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Sigit di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (29/6).
Sementara itu, Hendra Susanto mengatakan, WTP yang diberikan bukanlah hadiah dari BPK, melainkan kepatuhan Polri dalam mengelola dan menjunjung tinggi akuntabilitas. BPK, kata dia, tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
“Opini ini bukan hadiah dari BPK tetapi sebagai kepatuhan Polri dalam mengelola keuangan negara,” kata Hendra.
Menurut Hendra, tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini yang merupakan pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan sejumlah kriteria.
Polri-TNI dan Masyarakat Tak Terpisahkan
Dalam rangka mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif Polri telah membuka layanan Call Center 110 untuk menerima laporan / informasi dari masyarakat tentang terjadinya gangguan Kamtibmas. Layanan Call Center 110 ini gratis. Dan operator stanby selama 24 jam. Jika ada laporan gangguan kamtibmas yang masuk ke Call Center 110, operator akan menanggapi dan personil akan turun langsung ke lapangan untuk menindak lanjuti atas laporan gangguan kamtibmas tersebut. Dengan adanya layanan Call Center 110 ini, mempermudah masyarakat untuk memberikan informasi kepada Polri terkait gangguan kamtibmas yang terjadi untuk segera kami tangani.
Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Perlu adanya dukungan dari masyarakat, karena keberhasilan tugas – tugas Polri juga didukung dari partisipasi dan informasi yang diberikan oleh masyarakat.
Saat ini juga Polri bersama instansi terkait menggelar operasi “Patuh Toba – 2022” diseluruh jajaran Polda Sumatera Utara yang dilaksanakan mulai tgl. 13 – 26 Juni 2022 dengan tujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk itu baik pengemudi maupun kenderaan harus dilengkapi dengan kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang – lundangan dan tertib lalu lintas yang berlaku. Kami menghimbau kepada kita semua yang hadir untuk dapat menyampaikan kepada sanak keluarga, tetangga dan masyarakat agar mengutamakan keamanan serta keselamatan dalam berkenderaan.
Sumut Kondusif
Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sumatera Utara (Sumut) selama libur lebaran Idul Fitri 1443 H berjalan sangat kondusif.
Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang turut menjaga situasi kamtibmas selama libur lebaran Idul Fitri 1443 H di Sumatera Utara berjalan aman.
“Selama libur lebaran tidak ada kasus yang menonjol dan situasi keamanan di Sumut aman, kondusif.
Panca juga memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat saat libur lebaran dalam rangka Operasi Ketupat Toba 2022.
“Alhamdulilah Operasi Ketupat Toba 2022 berjalan cukup baik dilaksanakan personel dalam menciptakan suasana lebaran di Sumut yang kondusif,” bebernya.
Panca mengungkapkan, penerapan sistem One Way yang dilakukan Polda Sumut dan jajaran berhasil mengurai kemacatan di Jalinsum Sumut-Riau, Sumut-Aceh saat arus mudik dan balik lebaran.
“Saya selaku Kapolda Sumut meminta maaf apabila masih ada kekurangan dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. “Di hari baik ini, saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 H mohon maaf lahir batin,” pungkasnya.
Polri Awasi 17 Ribu Pasar Pastikan Ketersediaan dan Harga Minyak Goreng Terjaga
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan mengawasi ketersediaan dan harga minyak goreng jenis curah mulai dari tingkat produsen hingga ke pasar, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam hal pengawasan, Sigit menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
“Kami tentunya mendapatkan tugas untuk membantu memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik. Utamanya terkait dengan verifikasi kewajiban dari produsen untuk pastikan produksi minyak goreng curah khususnya, betul-betul berada di pasar. Sehingga kemudian persetujuan ekspor dapat diberikan,” kata Sigit dalam acara Business Matching Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) di Bali, Jumat (10/6/2022).
Sigit menjelaskan, setiap hari pihaknya mengawasi kurang lebih 17 ribu pasar tradisional. Hasilnya, sebanyak 10 ribu pasar secara rutin mendapatkan distribusi minyak goreng curah.
“Ada yang setiap hari barang sudah dikirim, ada yang seminggu tiga kali, ada seminggu dua kali dan kurang lebih 7.000 seminggu satu kali. Tentunya ini yang kita minta untuk terus ditingkatkan sehingga ketersediaan minyak goreng curah betul-betul ada di pasar,” ujar Sigit.
Selain memantau pasar, mantan Kabareskrim Polri ini juga menuturkan pihaknya mengikuti perkembangan harga buah tandan segar. Menurutnya, dalam hal ini, jika tangki terserap untuk bisa direalisasikan baik dalam bentuk minyak curah maupun ekspor, harapannya buah tandan segar yang dibeli oleh produsen dapat meningkat untuk diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO).
“Saat ini harga-harga (buah tandan) kita perhatikan rata-rata di angka 2.000 – 2.100 sampai 2.500. Di 51 wilayah sudah diangka 2.550. Harapan kita semua petani bisa mendapatkan harga antara 2.500 sampai dengan 3.000,” ucap Sigit.
Dengan seluruh pengawasan tersebut, mantan Kapolda Banten ini berharap semua pihak mulai dari petani hingga produsen mendapat keuntungan yang sama. Serta tak ada lagi permainan atau spekulan yang bermain dengan ketersediaan minyak goreng khususnya jenis curah.
“Jadi harapan kita petani sejahtera, minyak goreng curah tersedia dipasar dan produsen melalui proses verifikasi pengawasan dari semua pihak terkait bisa melaksanakan ekspor, yang dalam posisi semua kewajibannya sudah dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi permainan terkait dengan angka-angka fiktif yang tentunya saat ini kita sudah kita awasi. Dengan langkah-langkah ini, kita harapkan semua bisa berjalan dengan baik,” papar Sigit.
Dalam kesempatan ini, Sigit pun menegaskan tidak akan segan menindak siapapun yang melakukan penyimpangan terkait minyak goreng. Ia pun mencontohkan dengan menindak tegas spekulan yang melakukan repacking dan menjual dengan harga lebih tinggi.
“Kemarin kita sudah peringatkan repacking, sudah kita proses, ini apabila terus dilanjutkan kita akan proses tegas. Saya kira prosesnya seperti itu, kita ingatkan lalu ada yang kita proses tegas. Saya minta semua patuhi apa yang menjadi komitmen kita bersama karena memang paling penting minyak curah di pasar masyarakat tidak kesulitan serta kekurangan. Produsen bisa ekspor setelah kewajibannya dipenuhi. Tidak ada distribusi disimpangkan karena kalau ada seperti ini dipastikan kita tindak tegas,” tutup Sigit.
Hubungan antar-kelembagaan pemerintah masyarakat dan Polri telah sepakat bersinergi untuk saling mendukung program pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selamat ulang tahun ke 76 Kepolisian Republik Indonesia semoga semakin dekat dengan masyarakat, semoga. ***
* Artikel ini untuk lomba karya tulis HUT ke 76 Kepolisian Republik Indonesia
