Indonesia Siap Menggelar Pesta Demokrasi di Saat Pandemi Covid-19

Catatan : Finna Sa’diah

Baca Juga:

• Mau Liburan ke Medan? Intip Dulu 5 Rekomendasi Wisata Kuliner yang Wajib Dikunjungi!
• One Piece: Mencari Sepotong Cita-Cita Bangsa yang Hilang Dicuri Zaman
• KPK Tahan Mantan Dirut Hutama Karya dan Eks Kepala Divisi Terkait Korupsi Lahan Tol Trans Sumatera

Penyebaran covid di seluruh dunia telah mencapai angka yang sangat fantastis. Beberapa negara melakukan kebijakan seperti lockdown atau karantina wilayah. Lockdown diberlakukan sedari awal tahun 2020 dan ada beberapa negara yang mengakhiri lockdown dibulan Juli, namun dikarenakan jumlah positif covid-19 semakin melunjak tinggi maka beberapa negara tersebut melakukan lockdown tahap dua.

Seperti China, Australia, Spanyol, Malaysia, dan Vietnam. Kebijakan pemerintah untuk melanjutkan lockdown tahap dua ini berpengaruh baik untuk negara tersebut, dikarenakan dengan ketatnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah mampu megurangi sedikit penyebaran virus covid-19 ini. Indonesia sendiri baru memulai lockdown pada akhir bulan maret dimana itu terkesan pemerintah kita terlihat sangat lambat dalam mengambil kebijakan mengenai virus ini.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia sudah mencapai jumlah yang terkonfirmasi 381.910, dengan kasus aktif 63.733, total sembuh 305.100, dan total yang meninggal 13.077. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terlihat menunjukan penurunan hingga Kamis 22 Oktober 2020, dengan angka mencapai 63.579 kasus (16,8%) dan angka presentase tersebut lebih rendah daripada angka dunia yang mencai 21,9%.

Kabar penurunan tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk penangan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB. Dengan penurunan tersebut, Indonesia tampaknya semakin siap menggelar pesta demokrasi pada tanggal 9 Desember 2020. Pesta demokrasi yang seharusnya di langsungkan pada 23 September 2020, namun akibat Covid-19 Pilkada ditunda sementara sampai akhir tahun.

Namun keputusan pemerintah untuk tetap mengadakan pesta demokrasi pada bulan desember, tampaknya menjadi hal yang kontra di mata masyarakat. Dikarenakan virus Covid-19 ini masih merajarela di Indonesia, dan masyarakat meminta pemerintah untuk menunda pesta demokrasi itu sampai setidaknya benar-benar kasus Covid-19 ini sudah sangat membaik.

Namun sepertinya pemerintah tidak menghiraukan saran dari masyarakat untuk menunda Pilkada setidaknya sampai pada tahun 2021. Seluruh calon Kepala Daerah di berbagai daerah telah melakukan kampanye di masing-masing daerah mereka. Dikarenakan pandemic begini pemerintah meminta untuk seluruh calon Kepala Daerah untuk melakukan kampanye menggunakan Internet, guna untuk menghindari penularan virus corona. Tetapi kenyataannya dilapangan beberapa calon berkampanye dengan mendatangi sebagian rumah warga untuk bersosialisasi.

Menurut Schumpeter ia mengatakan “the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote”. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi ini sangat dibutuhkan, dengan kampanye yang dilakukan para calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka dalam memimpin daerah tersebut.

Disaat negara lain lebih mementingkan kesehatan dan nyawa masyarakatnya, malah Indonesia sendiri terkesan menomor sekiankan kesehatan dan keselamatan masyarakatnya. Dapat dilihat seperti Hongkong yang menunda pesta demokrasinya sampai 2021 dari yang seharusnya September 2020. Kasus Corona di Hongkong sampai pada Agustus 2020 sudah mencapai 3.272, dan kasus ini per 10 dari telah menlampaui 100 orang yang terjangkit virus ini.

Pemerintah Hongkong juga melakukan karantina wilayah dengan sangat ketat, hampir sama seperti setiap negara yang melakukan karantina wilayah. Kebijakan itu diambil untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Hongkong dan mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini.

Seperti Paraguay, Kolombia, Somalia hingga Jerman melakukan penundaan pemilu. Hongkong melakukan penundaan pemilu dikarenakan pemerintah Hongkong ingin memastikan keadilan, keselamatan public dan kesehatan public. Dikarenakan jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 4,4 juta orang dan itu akan melibatkan perkumpulan massa dan resiko penularannya sangatlah besar.

Melihat kebijakan pemerintah Hongkong yang berani ambil keputusan untuk menunda pemilu dikarenakan mengedepankan keselamatan masyarakatnya, itu sangat membuat kita yang tinggal di Indonesia merasa pemerintah Indonesia sangat tidak memikirkan rakyatnya.

Tidak adanya kegiatan pemilu saja sudah sangat menambah jumlah orang yang terjangkit virus corona ini, apalagi dengan diadakannya Pilkada ini, yang sudah jelas melibatkan 270 daerah dengan 101 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Pemerintah terlihat sangat mengedepankan kepentingan elit dan mengesampingkan keselamatan masyarakatnya. Padahal selama ini pemerintahlah yang menggaungkan terus menerus untuk selalu menjaga jarak, tidak berada di keramaian, tidak melaksanakan kegiatan yang dapat mengundang banyak massa dan lain hal sebagainya.

Namun pemerintah sendiri memberi contoh yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka sampaikan kepada masyarakat. Penulis mengharapkan pemerintah mampu memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat mengenai Pilkada yang dilaksanakan pada masa pandemic ini. Agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan Pilkada dilaksanakan disaat situasi belum membaik, dan juga agar masyarakat merasa aman dan nyaman untuk mengikuti Pilkada.

Seperti setiap TPS ditegaskan untuk mentaati protocol kesehatan, panitia TPS wajib memberikan surat bebas Covid-19 agar masyarakat merasa aman ketika mendatangi TPS, penyemprottan disenfektan 3 jam sekali di lokasi TPS, disediakannya hand sanitizer dan tempat cuci tangan, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Hal-hal seperti itu harus selalu ditekankan guna untuk membuat masyarakat percaya bahwasannya keamanan kesehatannya tetap terjtetap terjaga ketika ia mengikuti pemilihan. (*)

*Penulis Mahasiswi Perbandingan Politik S2-Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mau Liburan ke Medan? Intip Dulu 5 Rekomendasi Wisata Kuliner yang Wajib Dikunjungi!

One Piece: Mencari Sepotong Cita-Cita Bangsa yang Hilang Dicuri Zaman

KPK Tahan Mantan Dirut Hutama Karya dan Eks Kepala Divisi Terkait Korupsi Lahan Tol Trans Sumatera

2 Tahun Dana Desa Rugemuk Diduga Dikorupsi, Kepala Desa Akui Diperiksa Polres Delisersang

Panitia Seleksi Kepala Bapenda Medan Dinilai Abal-Abal, Nama Calon Terpilih Diduga Sudah Bocor

Rapat Koordinasi Pemkab Solok dan Panitia KBSS 2025 : Siap Dukung Penuh Event Komunitas Skuter se-Sumatera