Kades Terpilih Hinai Kanan Kangkangi Perda No.6 Tahun 2015

LANGKAT | SUMUT24 Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Langkat yang dilaksanakan secara serentak belum lama ini, telah menyisakan permasalahan di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Sebab, dari tiga calon kades, Seh Puden alias Uncu meraih suara terbanyak. Padahal, ia baru tinggal di Desa Hinai Kanan selama 6 bulan.

Baca Juga:

• Konsultasi Publik Penyusunan RDTR Tanjungbalai 2026–2046 Dibuka Wakil Wali Kota
• Dukungan Kemanusiaan di Tapsel: Posko Aman Nusa II Distribusikan Bantuan ke Aek Ngadol, Huta Godang, dan Garoga
• Terungkap! Rp843 Miliar Hilang dari Pernyataan Resmi, Elfenda: Ini Tidak Wajar!

” Itu artinya Seh Puden telah kangkangi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2015 tentang domisili,”ungkap Suhemi FH aktivis LI-TPK (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi) Sumatera Utara, Rabu (18/5) di Stabat kepada wartawan.

Menurut Suhemi, kades terpilih Seh Puden selama ini tidak berdomisili di Desa Hinai Kanan, dia tinggal di luar negeri yaitu Malaysia selama bertahun-tahun. Begitu ada kabar akan diadakan pilihan kepala desa iapun pulang ke desa tersebut ikut mencalonkan diri sebagai peserta balon kades di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai.

Padahal, Seh Puden baru tinggal di Desa Hinai Kanan selama 6 (enam)  bulan. Dikatakannya, berdasarkan Perda Kabupaten Langkat No.6 Tahun 2015 Tentang Pilihan Kepala Desa pada BAB.III Bagian ketiga pasal 23 persyaratan calon kepala desa pada huruf.g terdaftar sebagai penduduk bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar.

Artinya, Seh Puden tidak memenuhi persyaratan sesuai bunyi perda dimaksud, atau memang sengaja kangkangi Perda tersebut.

“Yang menjadi tanda tanya kenapa Seh Puden bisa lolos ikut menjadi calon kades, sedangkan dia baru 6 bulan tinggal di desa itu, diduga keras ini semua permainan kepala dusun yang juga sebagai panitia pilkades di Desa Hinai Kanan,” ungkap Suhemi.

Demi tegaknya hukum di Bumi Langkat berseri ini, ia pun meminta kepada Dinas BPMDK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan) Kabupaten Langkat untuk meninjau ulang Pilkades Desa Hinai Kanan sebelum dilaksanakan pelantikan kepala desa.(wit)

FOTO : Suhemi FH Aktivis LI-TPK Sumut

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Konsultasi Publik Penyusunan RDTR Tanjungbalai 2026–2046 Dibuka Wakil Wali Kota

Dukungan Kemanusiaan di Tapsel: Posko Aman Nusa II Distribusikan Bantuan ke Aek Ngadol, Huta Godang, dan Garoga

Terungkap! Rp843 Miliar Hilang dari Pernyataan Resmi, Elfenda: Ini Tidak Wajar!

Dampak Bencana di Sumatera Utara Meningkat Drastis, 463 Ribu Warga Terdampak — 343 Meninggal, 57 Hilang

Bank Sumut Syariah dan Dompet Dhuafa Waspada Serahkan Laptop untuk Sekolah Bintang Rabbani

PTPN I Turunkan Dua Tim Bantu Korban Banjir di Aceh, Salurkan Bantuan Kesehatan dan Logistik