Kades Terpilih Hinai Kanan Kangkangi Perda No.6 Tahun 2015

LANGKAT | SUMUT24 Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Langkat yang dilaksanakan secara serentak belum lama ini, telah menyisakan permasalahan di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Sebab, dari tiga calon kades, Seh Puden alias Uncu meraih suara terbanyak. Padahal, ia baru tinggal di Desa Hinai Kanan selama 6 bulan.

Baca Juga:

• Gandeng BRIN dan Harika Foundation, BPKH Cetak Gen Z Jadi "Dai Sejuta Mimbar" Edukasi Haji Muda
• Tempo 24 Jam,Tim Jatanras Polda Sumut Ringkus Pelaku Pembunuh Sopir Taksi Online Pelaku Terpaksa Ditembak Mencoba Melawan Petugas
• Wujudkan Pembelajaran Berkualitas, UNPAB Perbarui RPS dan Bahan Ajar Semester Ganjil 2026/2027

” Itu artinya Seh Puden telah kangkangi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2015 tentang domisili,”ungkap Suhemi FH aktivis LI-TPK (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi) Sumatera Utara, Rabu (18/5) di Stabat kepada wartawan.

Menurut Suhemi, kades terpilih Seh Puden selama ini tidak berdomisili di Desa Hinai Kanan, dia tinggal di luar negeri yaitu Malaysia selama bertahun-tahun. Begitu ada kabar akan diadakan pilihan kepala desa iapun pulang ke desa tersebut ikut mencalonkan diri sebagai peserta balon kades di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai.

Padahal, Seh Puden baru tinggal di Desa Hinai Kanan selama 6 (enam)  bulan. Dikatakannya, berdasarkan Perda Kabupaten Langkat No.6 Tahun 2015 Tentang Pilihan Kepala Desa pada BAB.III Bagian ketiga pasal 23 persyaratan calon kepala desa pada huruf.g terdaftar sebagai penduduk bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar.

Artinya, Seh Puden tidak memenuhi persyaratan sesuai bunyi perda dimaksud, atau memang sengaja kangkangi Perda tersebut.

“Yang menjadi tanda tanya kenapa Seh Puden bisa lolos ikut menjadi calon kades, sedangkan dia baru 6 bulan tinggal di desa itu, diduga keras ini semua permainan kepala dusun yang juga sebagai panitia pilkades di Desa Hinai Kanan,” ungkap Suhemi.

Demi tegaknya hukum di Bumi Langkat berseri ini, ia pun meminta kepada Dinas BPMDK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan) Kabupaten Langkat untuk meninjau ulang Pilkades Desa Hinai Kanan sebelum dilaksanakan pelantikan kepala desa.(wit)

FOTO : Suhemi FH Aktivis LI-TPK Sumut

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gandeng BRIN dan Harika Foundation, BPKH Cetak Gen Z Jadi "Dai Sejuta Mimbar" Edukasi Haji Muda

Tempo 24 Jam,Tim Jatanras Polda Sumut Ringkus Pelaku Pembunuh Sopir Taksi Online Pelaku Terpaksa Ditembak Mencoba Melawan Petugas

Wujudkan Pembelajaran Berkualitas, UNPAB Perbarui RPS dan Bahan Ajar Semester Ganjil 2026/2027

Wakil Bupati Asahan Pimpin Jajaran Forkopimda Simak Pidato Kenegaraan Presiden, Swasembada Pangan & Energi Jadi Kebanggaan Nasional

Ijeck Apresiasi Arah Pembangunan Prabowo, Dorong Program Nasional Berkesinambungan

Polsek Tanjung Morawa Amankan Terduga Pelaku Curat Sepeda Motor