Kamis, 19 November 2026

Tak Ingin Uang Rakyat Jadi Masalah Hukum, Bupati Madina Saipullah Perintahkan Jajaran Terapkan Manajemen Risiko

Administrator - Kamis, 19 November 2026 10:10 WIB
Tak Ingin Uang Rakyat Jadi Masalah Hukum, Bupati Madina Saipullah Perintahkan Jajaran Terapkan Manajemen Risiko
Baca Juga:

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran pemerintah.

Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk memastikan penggunaan uang rakyat berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta terhindar dari potensi penyimpangan dan persoalan hukum.

Penegasan itu disampaikan Saipullah saat menghadiri kegiatan manajemen risiko serta perencanaan dan penganggaran berbasis risiko di Aula Ladangsari, Gunungtua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan strategis tersebut diikuti seluruh camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Mandailing Natal. Melalui agenda ini, pemerintah daerah mendorong peningkatan pemahaman aparatur mengenai pentingnya mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai potensi risiko dalam pelaksanaan program pemerintahan.

Saipullah mengatakan, manajemen risiko tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif atau sekadar memenuhi kebutuhan dokumen pertanggungjawaban. Sebaliknya, prinsip tersebut harus menjadi bagian dari budaya kerja dan diterapkan secara nyata oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) maupun unit pelayanan pemerintahan.

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik harus dimulai sejak proses perencanaan. Setiap kegiatan perlu dianalisis secara matang agar potensi hambatan, kesalahan administrasi, hingga kemungkinan pelanggaran hukum dapat diketahui dan dicegah lebih awal.

Untuk itu, Saipullah meminta seluruh peserta memahami dan menjalankan tiga pilar utama manajemen risiko.

Pertama, membangun budaya sadar risiko di seluruh tingkatan organisasi. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berjalan seiring dengan efektivitas kinerja. Ketiga, melakukan mitigasi sejak dini terhadap berbagai titik rawan yang berpotensi menimbulkan permasalahan.

Selain itu, setiap unit kerja diminta melakukan identifikasi dan pemetaan risiko secara menyeluruh, menyusun register risiko yang mudah diterapkan, serta memastikan langkah pengendalian dilaksanakan secara konsisten.

Bupati menilai, penerapan manajemen risiko merupakan kebutuhan penting dalam menciptakan pemerintahan yang modern, transparan, efektif, dan memiliki kinerja tinggi.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas dibandingkan menunggu munculnya persoalan. Dengan perencanaan yang terukur dan pengawasan risiko yang baik, penggunaan anggaran daerah diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Sangat penting untuk membudayakan setiap perencanaan kegiatan agar dilakukan dengan baik dan disertai manajemen risiko. Ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan sekaligus upaya mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan," tegas Saipullah.

Saipullah berharap seluruh camat dan kepala puskesmas yang mengikuti kegiatan tersebut tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerja masing-masing.

Ia menekankan, keberhasilan manajemen risiko sangat bergantung pada komitmen setiap aparatur dalam menjalankan aturan, menjaga akuntabilitas, serta memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah digunakan secara bertanggung jawab.

Melalui penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis risiko, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Ismail Nasution
Sumber
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Balai Gakkum Sumatera kalah Telak dalam Praperadilan, HS BANCIN di Pengadilan Deli Serdang
Judi Mesin Tembak Ikan di Jalan Speksi dan Jalan M Basir Disebut Milik AK Terkesan Kebal Hukum
Terima SK PB PERPANI, Muhammad Yani Siap Bawa Panahan Sumut Lebih Berprestasi
Kuasa Hukum Bank Mandiri Alergi Wartawan, Hakim Kembali Minta Tergugat Nomor 30 Hadir
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak Di Tanjungbalai, Wali Kota Siapkan Pendampingan Hukum
Meruntuhkan Impunitas Konstitusional: Putusan MK dan Urgensi Pembersihan Hukum Nasional
komentar
beritaTerbaru