Senin, 16 November 2026

Keyword: Sufmi Dasco Ahmad, Gerindra Sumut, Ade Jona Prasetyo, Dasco Wapres, Prabowo Subianto

Administrator - Minggu, 15 November 2026 19:26 WIB
Keyword: Sufmi Dasco Ahmad, Gerindra Sumut, Ade Jona Prasetyo, Dasco Wapres, Prabowo Subianto
Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) pendamping Prabowo Subianto terus bermunculan dari berbagai daerah. Kali ini, dukungan datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindr
JAKARTA – Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) pendamping Prabowo Subianto terus bermunculan dari berbagai daerah. Kali ini, dukungan datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh DPC Gerindra se-Sumut.

Baca Juga:

Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo dalam Minggu (15/11/2026), mengatakan dukungan tersebut didasarkan pada enam pertimbangan. Mulai dari pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas partai, hingga pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan.

"Kami dari DPD Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh DPC Gerindra se-Sumut menyampaikan dukungan kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad. Dukungan ini tentu memiliki sejumlah pertimbangan yang kami lihat dari pengalaman, kapasitas, serta rekam jejak beliau dalam dunia politik," ujar Ade Jona.

Pertimbangan pertama adalah pengalaman dan kematangan politik. Ade Jona menilai pengalaman Dasco menjadi modal penting untuk memahami dinamika politik nasional, persoalan pemerintahan, serta menghadapi berbagai situasi kompleks.

"Pertama, beliau memiliki pengalaman dan kematangan politik. Dalam menjalankan tugas kenegaraan, pengalaman merupakan salah satu aspek penting," tutur dia.

"Dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap dinamika politik, persoalan pemerintahan, serta bagaimana mengambil langkah dalam situasi yang kompleks," sambungnya.

Kedua, Dasco dinilai memiliki kemampuan membangun komunikasi lintas partai.

Menurut Ade Jona, kemampuan tersebut diperlukan untuk menjembatani perbedaan kepentingan politik sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak.

"Selanjutnya, kemampuan membangun komunikasi lintas partai. Kita memahami bahwa Indonesia memiliki dinamika politik yang sangat beragam," jelas Ade Jona.

"Karena itu, kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak menjadi sesuatu yang penting untuk menjaga hubungan politik dan memperkuat koordinasi," katanya.

Pertimbangan ketiga berkaitan dengan kapasitas legislasi dan pemahaman ketatanegaraan.

Ade Jona menyebut seorang pemimpin nasional perlu memahami proses pembentukan kebijakan serta hubungan antarlembaga negara berdasarkan konstitusi.

"Ketiga, kapasitas legislasi dan pemahaman ketatanegaraan. Seorang pemimpin di tingkat nasional harus memahami bagaimana sistem pemerintahan berjalan, bagaimana kebijakan dibentuk, serta bagaimana hubungan antarlembaga negara harus dijalankan sesuai konstitusi," ungkapnya.

Keempat, kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan. Ade Jona menilai stabilitas politik dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting agar agenda pemerintahan dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Berikutnya adalah kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan. Stabilitas bukan hanya soal menjaga situasi politik tetap kondusif, tetapi juga bagaimana membangun koordinasi, menyatukan berbagai pandangan, dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik," tuturnya.

Kelima, integritas dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Menurutnya, jabatan kenegaraan membutuhkan sosok yang mampu mempertimbangkan berbagai konsekuensi kebijakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Kelima, integritas dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pejabat negara tentu memiliki konsekuensi luas. Karena itu, dibutuhkan sikap yang bijaksana, matang, dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta negara," ucapnya.

Sementara itu, pertimbangan keenam adalah kemampuan menerjemahkan agenda politik menjadi kebijakan publik.

Ade Jona menilai gagasan politik perlu diwujudkan melalui program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Keenam, kemampuan menerjemahkan agenda politik menjadi kebijakan publik. Bagi kami, politik tidak boleh berhenti pada gagasan atau wacana. Harus ada kemampuan untuk mengubah agenda menjadi kebijakan yang konkret dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, keenam pertimbangan tersebut menjadi dasar dukungan DPD Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh DPC se-Sumut kepada Dasco.

"Dukungan ini merupakan sikap kami di Sumatera Utara. Kami melihat ada sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan, baik dari sisi pengalaman, komunikasi politik, pemahaman ketatanegaraan, maupun kemampuan dalam mendukung jalannya pemerintahan," pungkasnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Sumber
:
SHARE:
Tags
Ade
beritaTerkait
Status PNS Iskandar Muda Diberhentikan, Mengapa Masih Tercatat sebagai Pj Kepala Desa Tabuyung?
Ketua DPD Satgas AMPI Sumut Lantik Satgas dan Brigade Kartini AMPI Kota Binjai Priode 2026 - 2031, Ini Pesannya
Seni Anyaman Rotan dalam Perhiasan Mewah: Adelle Jewellery Luncurkan The Woven Collection di Ulang Tahun ke-13
HUT ke-62 Golkar, Andar Amin Harahap Tekankan Kader Dewasa Berpolitik
Lima Kategori Dipertandingkan, Ini Daftar Juara The Khourt Competition
The Khourt Competition Vol. 1 Digelar, Bank Danamon Dukung Pengembangan Olahraga Padel di Medan
komentar
beritaTerbaru