Andar Amin Buka Suara! Isu Tak Harmonis dengan Irsan Dibantah Telak: Rumah Kami Berhadapan, Kekompakan Tetap Terjaga!
Andar Amin Buka Suara! Isu Tak Harmonis dengan Irsan Dibantah Telak Rumah Kami Berhadapan, Kekompakan Tetap Terjaga!
News
Baca Juga:
- Wabup Atika Kebut Penyaluran Banpres Rp3 Juta per UMKM Terdampak Bencana di Madina, Ini Syaratnya!
- Bupati Saipullah Bangga! Guru Madina FC Juara Piala Gubernur Sumut 2026, Trofi Diboyong ke Bumi Gordang Sambilan
- Wabup Madina Atika Azmi Nasution Dukung Operasi Zebra 2026, Keselamatan Pengendara Jadi Prioritas
Madina | Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama DPRD mulai mempersiapkan sejumlah regulasi strategis untuk mendukung pembangunan daerah pada 2027.
Sebanyak 24 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang terdiri dari 18 usulan pemerintah daerah dan enam usulan legislatif, resmi masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Penetapan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mandailing Natal di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis, didampingi Wakil Ketua Miftahul Falah. Dari jajaran pemerintah daerah hadir Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Pj. Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, Asisten I M. Sahnan Pasaribu, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat terkait.
Dari total 24 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027, sebanyak 18 merupakan usulan Pemkab Madina. Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian di antaranya menyangkut pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pendirian perseroan daerah aneka usaha, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan Ranperda tentang penataan desa. Berbagai usulan tersebut mencerminkan kebutuhan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah.
Sementara itu, enam Ranperda lainnya berasal dari inisiatif DPRD Madina. Usulan tersebut meliputi standarisasi dan kualifikasi sarana serta prasarana pendidikan, pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat.
DPRD juga mengusulkan regulasi mengenai bantuan pondok pesantren, penyelenggaraan perlindungan anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Beragam materi yang masuk dalam Propemperda tersebut mencakup sejumlah sektor penting, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, pemerintahan desa, perlindungan masyarakat hingga pemberantasan narkotika.
Bupati Madina H. Saipullah Nasution mengatakan, penetapan Propemperda merupakan tahapan penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, keberadaan regulasi yang tepat dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam menentukan arah kebijakan dan mengelola berbagai potensi sumber daya daerah.
Ia berharap seluruh Ranperda yang telah ditetapkan dapat dibahas secara serius dan konstruktif oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Saipullah menegaskan, setiap peraturan daerah yang nantinya disahkan harus memenuhi prinsip taat asas, dapat diterapkan, menjamin keadilan, memberikan kepastian hukum, serta membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Mandailing Natal.
"Harapan kami, Propemperda yang telah ditetapkan ini dapat dibahas bersama sehingga menghasilkan peraturan daerah yang taat asas, aplikatif, berkeadilan, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Madina," ujar Saipullah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proses penetapan Propemperda Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2027.
Penetapan 24 Ranperda ini menjadi tahapan awal bagi Pemkab Madina dan DPRD untuk memperkuat landasan hukum pembangunan daerah. Tantangan selanjutnya adalah memastikan setiap rancangan regulasi dapat dibahas tepat waktu dan diwujudkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.zal
Andar Amin Buka Suara! Isu Tak Harmonis dengan Irsan Dibantah Telak Rumah Kami Berhadapan, Kekompakan Tetap Terjaga!
News
Letnan Dalimunthe Tegaskan Golkar Punya Peran Strategis, Sinergi Politik dan Kebersamaan Jadi Kunci Kemajuan Padangsidimpuan
News
PSI Aceh Sambut Baik Pangkat Rendah Bisa Sidangkan Jenderal
News
Pemkab Paluta Rangkul Insan Pers, Bupati Reski Basyah Ajak Media Kritis dan Kawal Pembangunan
News
Musda VI Golkar Padangsidimpuan Resmi Dibuka, Andar Amin Harahap Tekankan Konsolidasi dan Kekompakan
News
Bupati Saipullah Bangga! Guru Madina FC Tak Terkalahkan, Piala Gubernur Sumut Dibawa Pulang
News
24 Ranperda Masuk Propemperda Madina 2027, Saipullah Dorong Regulasi Berpihak kepada Rakyat
News
TAK TERBENDUNG! Irsan Efendi Nasution Kembali Nakhodai Golkar Padangsidimpuan, Misi Besar Rebut Hati Rakyat
News
Bupati Saipullah Genjot Layanan KB MOW di Madina, Target Empat Kali Setahun hingga Jangkau Pelosok Desa
News
Tak Ingin Uang Rakyat Jadi Masalah Hukum, Bupati Madina Saipullah Perintahkan Jajaran Terapkan Manajemen Risiko
News