Pembagian Jasa BPJS di RSUD HAMS Kisaran Dianggap Tebang Pilih, Perawat Merasa Berbeda Kasta dan Kasus Meninggalnya Yasmin Juga Jadi Sorotan

sumut24.co -ASAHAN, Suasana di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran kini diliputi kegelisahan. Tak hanya kasus meninggalnya Yasmin Nazwa Munibah yang belum tuntas, kini muncul keluhan serius dari para perawat terkait ketidakadilan dalam pembagian jasa klaim BPJS Kesehatan yang dinilai tertutup dan tebang pilih.

Baca Juga:

• Kasus Meninggalnya Yasmin Nazwa Munibah : LBH RI Nusantara Kirim Surat Somasi ke RSUD HAMS Kisaran, Beri Waktu 3×24 Jam
• Lambatnya Penanganan di RSUD HAMS Kisaran, Pasien Anak Meninggal : Lembaga Bantuan Hukum Soroti Pelanggaran UU Kesehatan
• Sinergi 5 Pilar, Pemkab Asahan Jalin Kerja Sama Lintas Sektoral Tekan Pengangguran dan Dorong Kemandirian Ekonomi

Seorang perawat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku, ada kesenjangan yang mencolok. Perawat PPPK paruh waktu di ruang rawat hanya menerima insentif BPJS sebesar Rp1.056.000 per bulan, sementara staf non-PNS di bagian rekam medis yang bekerja di kantor justru mendapat Rp1.500.000. Belum itu, gaji serta uang jaga malam selama dua bulan terakhir belum juga dibayarkan kepada perawat PPPK paruh waktu dan pegawai honor.

"Yang paling berat kerjanya itu perawat, tapi justru yang kurang diperhatikan. Uang jaga malam belum keluar, tapi kerja sudah dilakukan. Bagaimana mau totalitas kalau manajemennya semena-mena?" ucapnya dengan nada kecewa.

Kasus meninggalnya Yasmin Nazwa Munibah juga memunculkan kejanggalan lain. Keluhan muncul ketika justru perawat yang diminta membuat kronologi kejadian, bukan dokter yang menangani pasien tersebut.

"Kenapa perawat yang disuruh menanggung beban penjelasan, bukan dokter yang menanganinya? Aneh bukan?" sindir sumber tersebut.

Sementara itu, pihak rumah sakit melalui juru bicara sengketa medis, dr Binsar Sitanggang, didampingi Plt. Direktur RSUD HAMS, dr Eka Wilda Sari, membantah tuduhan kelalaian medis. Dalam pernyataannya pada Senin (9/11/2026), dr Binsar menegaskan penanganan terhadap pasien sudah sesuai prosedur dan tidak ada penelantaran.

Namun, di tengah pembantahan itu, orang tua almarhumah Yasmin, Irvansyah Putra, mengungkapkan pihak rumah sakit telah berkunjung ke rumahnya dan meminta agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Irvansyah menyatakan ia menerima kedatangan mereka dengan baik, namun masalah ini kini sudah diserahkan kepada kuasa hukumnya.

"Permintaan itu akan saya sampaikan kepada penasihat hukum kami," ucap Irvansyah dengan tegas.

Kini, dugaan praktik phantom billing atau penggelembungan data klaim BPJS juga ikut disorot. Para perawat meminta aparat hukum menelusuri kebenaran pengajuan klaim yang diduga tidak selalu berbasis pada pelayanan yang benar-benar diterima pasien. Hingga berita ini diturunkan, Plt. Direktur RSUD HAMS Kisaran belum bersedia memberikan tanggapan lebih lanjut saat dikonfirmasi Via WhatsApp (WA), Rabu (11/11/2026).

Semua pihak tentu berharap persoalan ini segera terang benderang, agar tidak ada lagi yang merasa diperlakukan tidak adil, dan kebenaran di balik meninggalnya Yasmin segera terungkap. (tec)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kasus Meninggalnya Yasmin Nazwa Munibah : LBH RI Nusantara Kirim Surat Somasi ke RSUD HAMS Kisaran, Beri Waktu 3×24 Jam

Lambatnya Penanganan di RSUD HAMS Kisaran, Pasien Anak Meninggal : Lembaga Bantuan Hukum Soroti Pelanggaran UU Kesehatan

Sinergi 5 Pilar, Pemkab Asahan Jalin Kerja Sama Lintas Sektoral Tekan Pengangguran dan Dorong Kemandirian Ekonomi

Pemkab Madina dan BPJS Kesehatan Perkuat Program JKN, Saipullah: Pastikan Seluruh Warga Mudah Berobat

Adanya Isu Penonaktifan PBI, BPJS Keseahtan Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan

Dorong Literasi dan Kepeserta Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas Berpatisipasi di Forkom IJK