Pemkab Madina dan BPJS Kesehatan Perkuat Program JKN, Saipullah: Pastikan Seluruh Warga Mudah Berobat

Baca Juga:

• Adanya Isu Penonaktifan PBI, BPJS Keseahtan Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan
• Dorong Literasi dan Kepeserta Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas Berpatisipasi di Forkom IJK
• BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memperkuat komitmennya dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penandatanganan MoU berlangsung pada Jumat (30/10/2026) di ruang kerja Bupati Mandailing Natal. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Madina H. Saipullah Nasution bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, Syafrizal, serta disaksikan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.

Bupati Saipullah Nasution mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan biaya maupun akses layanan.

Menurutnya, keberadaan program JKN harus terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam memperoleh pelayanan medis yang layak, mudah dijangkau, dan berkualitas.

"Selain program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan selama tiga tahun ini, Pemkab Madina berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang paripurna, terjangkau, mudah diakses, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Saipullah setelah penandatanganan MoU.

Ia berharap sinergi antara Pemkab Madina dan BPJS Kesehatan tidak hanya sebatas kesepakatan administratif, tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

Sementara itu, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution menekankan pentingnya pembenahan sistem pelayanan, khususnya pada aspek administrasi yang berkaitan langsung dengan operasional fasilitas kesehatan.

Atika berharap BPJS Kesehatan dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi, termasuk mempercepat proses penyelesaian klaim serta pelaksanaan kredensialing fasilitas kesehatan di wilayah Mandailing Natal.

"Kami berharap BPJS Kesehatan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan administratif, khususnya percepatan proses klaim serta proses kredensialing fasilitas kesehatan di Madina agar berjalan lancar dan tepat waktu," kata Atika.

Menurutnya, kelancaran administrasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan. Dengan proses yang lebih efektif, fasilitas kesehatan diharapkan dapat menjalankan pelayanan kepada pasien secara optimal.

Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal, drg. Muhammad Firdausi Batubara, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Ia menilai kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola program JKN sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan medis.

Firdausi menyampaikan bahwa optimalisasi integrasi program JKN diharapkan mampu mengurangi berbagai hambatan yang selama ini berpotensi dialami masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Melalui integrasi program JKN yang lebih optimal, Pemkab Madina dan BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terhambat mendapatkan akses medis berstandar tinggi karena kendala biaya," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Madina akan berada di garda terdepan untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut agar berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati.

Untuk mendukung hal itu, Firdausi menginstruksikan seluruh pegawai di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menjaga standar dan mutu pelayanan.

Seluruh fasilitas kesehatan juga diminta memastikan pelaksanaan pelayanan tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi BPJS Kesehatan.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Mandailing Natal berharap koordinasi dengan BPJS Kesehatan semakin solid, sehingga penyelenggaraan program JKN dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan dapat diakses seluruh masyarakat Mandailing Natal.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Adanya Isu Penonaktifan PBI, BPJS Keseahtan Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan

Dorong Literasi dan Kepeserta Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas Berpatisipasi di Forkom IJK

BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan

Kunjungan Kedesa Binaan,Pekerja Rentan Desa Parapat Menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Gelontorkan Rp100 Triliun Lebih untuk Biayai Penyakit Jantung 

Akses JKN Makin Luas, BPJS Kesehatan Dorong Mutu Layanan Faskes