Kunjungan Bobby Nasution ke Tabagsel Paling Minim, Bagas Godang Institute Tagih Janji Berkantor 3 Bulan

Baca Juga:

• Ketua Ikanas Sumut DR Asren Nasution Resmikan Bagas Godang Bayo Suti Parholong di Binjai

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Janji Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk berkantor selama minimal tiga bulan di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) kembali menjadi sorotan.

Bagas Godang Institute menilai komitmen tersebut perlu segera diperjelas realisasinya menyusul minimnya jumlah kunjungan gubernur ke wilayah Tabagsel berdasarkan hasil penelusuran pemberitaan publik.

Dalam rekapitulasi kunjungan Gubernur Sumatera Utara periode 20 Februari 2025 hingga 29 Oktober 2026, kawasan Tabagsel tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kunjungan paling sedikit dibandingkan sejumlah kelompok wilayah lain di Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang dihimpun Bagas Godang Institute, terdapat sembilan kunjungan yang berhasil ditelusuri di kawasan Tabagsel. Rinciannya, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak empat kunjungan, Kota Padangsidimpuan dua kunjungan, Kabupaten Padang Lawas Utara dua kunjungan, dan Kabupaten Padang Lawas satu kunjungan.

Sementara itu, untuk Kabupaten Mandailing Natal, belum ditemukan bukti kunjungan langsung yang memadai dalam penelusuran tersebut.

Angka ini terpaut cukup jauh dibandingkan wilayah lain. Kelompok Medan dan sekitarnya mencatat 28 kunjungan di luar Kota Medan, disusul kawasan Toba–Tapanuli Utara–Dairi/Pakpak sebanyak 21 kunjungan, Kepulauan Nias 15 kunjungan, Pantai Timur–Labuhanbatu Raya 10 kunjungan, serta Sibolga–Tapanuli Tengah sebanyak 10 kunjungan.

Secara keseluruhan, terdapat 93 kunjungan yang berhasil diidentifikasi di luar Kota Medan.

Bagas Godang Institute menegaskan bahwa angka tersebut merupakan jumlah minimum berdasarkan dokumentasi pemberitaan publik, bukan data resmi keseluruhan perjalanan dinas gubernur. Dengan demikian, daerah yang belum memiliki dokumentasi kunjungan memadai tidak serta-merta dapat diartikan tidak pernah dikunjungi.

Sorotan terhadap minimnya kunjungan tersebut tidak terlepas dari janji Bobby Nasution ketika berkampanye di Kabupaten Padang Lawas pada 30 September 2024.

Saat itu, Bobby menyampaikan komitmen untuk berkantor minimal tiga bulan di kawasan Tabagsel apabila terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Janji tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Kehadiran gubernur di daerah diharapkan dapat membantu mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan, terutama menyangkut konektivitas antarwilayah dan sektor pertanian.

Namun, hingga penelusuran Bagas Godang Institute pada akhir Oktober 2026, belum ditemukan dokumentasi publik yang cukup untuk memastikan bahwa komitmen berkantor selama tiga bulan tersebut telah direalisasikan.

Bahkan, dalam pemberitaan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2026, rencana berkantor di Tabagsel masih disebut sebagai salah satu agenda yang akan dilaksanakan sebelum akhir tahun, bersama kawasan Pantai Timur dan Dataran Tinggi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat Tabagsel telah ditindaklanjuti.

Bagas Godang Institute menilai masyarakat tidak cukup hanya menerima pengulangan pernyataan atau rencana. Publik membutuhkan kepastian jadwal, bukti pelaksanaan, serta hasil nyata dari komitmen yang telah disampaikan seorang kepala daerah.

Bagas Godang Institute juga mengingatkan bahwa jumlah kunjungan tidak bisa serta-merta disamakan dengan jumlah hari gubernur berkantor di suatu daerah.

Karena itu, sembilan kunjungan yang tercatat dalam rekap tersebut tidak digunakan sebagai dasar untuk menghitung persentase pemenuhan janji tiga bulan.

Penilaian terhadap realisasi komitmen itu harus didasarkan pada data yang lebih lengkap, mulai dari tanggal kedatangan, durasi keberadaan gubernur, lokasi berkantor, agenda pemerintahan, hingga hasil pekerjaan yang dilakukan selama berada di Tabagsel.

Menurut Bagas Godang Institute, esensi dari janji berkantor di daerah bukan sekadar kehadiran seremonial atau menghadiri sejumlah kegiatan pemerintahan.

Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang berkelanjutan, membuka ruang pengaduan, menyelesaikan persoalan lintas kabupaten, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berbagai persoalan strategis di Tabagsel, seperti infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perkebunan, dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah provinsi.

Kehadiran gubernur secara langsung diharapkan mampu mempercepat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat tidak terus berlarut-larut.

Untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban terhadap janji tersebut, Bagas Godang Institute meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan komitmen berkantor di Tabagsel.

Ada empat hal yang menjadi perhatian utama.

Pertama, Pemprov Sumut diminta mempublikasikan jumlah hari realisasi berkantor di Tabagsel, disertai tanggal, lokasi, serta agenda pemerintahan yang dilaksanakan.

Kedua, pemerintah provinsi perlu menetapkan jadwal pelaksanaan atau penyelesaian komitmen tiga bulan tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan memantaunya secara terbuka.

Ketiga, Pemprov Sumut diminta menyampaikan hasil serta tindak lanjut dari kegiatan pemerintahan di Tabagsel, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perkebunan.

Keempat, pemerintah provinsi diharapkan membuka data resmi seluruh kunjungan gubernur ke kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Data tersebut penting agar pemetaan yang dilakukan masyarakat dan lembaga independen dapat dilengkapi serta dikoreksi berdasarkan informasi yang akurat.

Bagas Godang Institute menyatakan terbuka terhadap klarifikasi maupun tambahan data dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menyerang pribadi gubernur, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik dalam mendorong transparansi dan pemerataan pembangunan.

Bagi masyarakat Tabagsel, persoalan ini bukan semata-mata tentang berapa kali gubernur datang berkunjung. Lebih penting dari itu adalah kepastian bahwa janji yang pernah disampaikan benar-benar diwujudkan.

Masyarakat berhak mengetahui kapan gubernur mulai berkantor, berapa lama berada di daerah, agenda apa yang dikerjakan, dan persoalan apa saja yang berhasil diselesaikan.

Sebab, sebuah janji pembangunan tidak cukup hanya disampaikan di hadapan masyarakat. Janji tersebut harus dibuktikan melalui tindakan, keterbukaan informasi, dan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua Ikanas Sumut DR Asren Nasution Resmikan Bagas Godang Bayo Suti Parholong di Binjai