Aneh! Laporan Sejak April 2025 Belum Tuntas, Lukman Pertanyakan Penyelidikan Dugaan Ijazah Palsu DPRD Tapsel

Baca Juga:

• Osriel Limbong: Jika Pansus Ijazah Bergulir, Gibran Harus Berani Buka Bukti atau Pertimbangkan Mundur Terhormat
• Dinas Pendidikan Turun Langsung, Masalah Dugaan Penahanan Ijazah di Percut Selesai
• Praktik Penahanan Ijazah, Wamenaker Afriansyah Noor Terapkan SE Kemenaker No 5 Tahun 2025

Tapsel | Sumut24.co

Penanganan laporan dugaan pemalsuan surat dan penggunaan ijazah palsu yang menyeret seorang anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menjadi sorotan. Pasalnya, laporan yang disampaikan sejak April 2025 tersebut hingga kini belum memberikan kepastian hukum.

Lukman Hakim Harahap mendesak Kapolda Sumatera Utara (Sumut) segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses penyelidikan perkara tersebut. Ia menilai, rentang waktu lebih dari satu tahun seharusnya cukup bagi penyidik untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan arah penanganan laporan.

Menurut Lukman, selama proses pengaduan berlangsung, dirinya telah menerima dua kali Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari kepolisian.

Dalam pemberitahuan tersebut, penyidik disebut telah melakukan sejumlah langkah awal, termasuk meminta keterangan Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan serta beberapa pihak lain yang dianggap mengetahui persoalan tersebut.

Namun, ia menilai perkembangan yang disampaikan belum memberikan kejelasan mengenai ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam perkara yang dilaporkannya.

"Kami meminta Kapolda segera menindaklanjuti pengaduan kami ini. Sudah setahun lamanya sejak dilaporkan, belum ada informasi yang memenuhi unsur dugaan tindak pidana," ungkap Lukman kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).

Ia menegaskan, laporan tersebut bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum, khususnya menyangkut integritas pejabat publik.

Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional, transparan, dan disertai perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan terkesan ada pembiaran, ketidakjelasan proses, atau penanganan yang berlarut-larut tanpa penjelasan kepada publik," tegasnya.

Lukman juga berharap kepolisian dapat menunjukkan komitmen terhadap prinsip kepastian hukum melalui penanganan perkara secara objektif dan tidak berlarut-larut. Ia menginginkan proses tersebut menjadi cerminan profesionalitas Polri dalam merespons setiap pengaduan masyarakat.

Adapun pihak yang dilaporkan berinisial ASH, yang saat ini tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai Gerindra untuk periode 2024–2029.

Dalam pengaduannya, Lukman mempersoalkan penggunaan ijazah Paket C yang diduga palsu atau dipalsukan dalam proses pencalonan sebagai anggota legislatif.

Dugaan tersebut menjadi dasar pengaduan kepada kepolisian dengan merujuk pada Pasal 263 KUHP serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Meski demikian, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan resmi mengenai kebenaran tuduhan maupun keterlibatan pihak yang dilaporkan.

Berdasarkan surat Polda Sumut Nomor B/SP2HP/254X/RES.1.9/2025/Ditreskrimum, penyidik telah melakukan sejumlah langkah untuk menelusuri informasi dan dokumen yang berkaitan dengan laporan tersebut.

Beberapa langkah yang disebutkan dalam surat pemberitahuan itu di antaranya meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), mewawancarai seorang pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, serta memeriksa dokumen yang berkaitan dengan keabsahan ijazah.

Penyidik juga disebut telah melakukan komunikasi dengan sejumlah saksi yang dianggap mengetahui proses penerbitan dokumen pendidikan tersebut.

Dalam SP2HP itu turut dicantumkan rencana penyidik untuk melayangkan undangan klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan. Namun, hingga saat ini Lukman mengaku belum memperoleh informasi yang memastikan apakah tahapan tersebut telah dilaksanakan.

Kondisi inilah yang kemudian mendorongnya kembali meminta perhatian langsung dari Kapolda Sumut agar penanganan laporan tidak berhenti pada tahapan pengumpulan keterangan dan pemeriksaan dokumen.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Cornelius Mangarahon Simanjuntak, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait perkembangan penanganan laporan tersebut, belum berhasil dihubungi hingga berita ini diterbitkan.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Polda Sumut mengenai perkembangan penyelidikan, termasuk tindak lanjut terhadap rencana pemanggilan pihak yang dilaporkan.

Kepastian hukum menjadi hal penting agar persoalan ini dapat diselesaikan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Osriel Limbong: Jika Pansus Ijazah Bergulir, Gibran Harus Berani Buka Bukti atau Pertimbangkan Mundur Terhormat

Dinas Pendidikan Turun Langsung, Masalah Dugaan Penahanan Ijazah di Percut Selesai

Praktik Penahanan Ijazah, Wamenaker Afriansyah Noor Terapkan SE Kemenaker No 5 Tahun 2025

Jangan Biarkan Universitas Menjadi Penjual Ijazah

Masyarakat Sumatera Utara Ingin Langkah Nyata: “Kasus Ijazah Jokowi Harus Jadi Momentum Supremasi Hukum”

Ketua PJS Kota Medan Apresiasi Program Tebus Ijazah Dinas Pendidikan