Helm hingga Knalpot Tak Standar, Ini 9 Target Operasi Patuh Toba 2026 di Tapanuli Selatan

Tapsel | Sumut24.co

Baca Juga:

• Pemko Pematangsiantar bersama Polres Rakor akselerasi program Kapolri ‘Polisi Bersama Masyarakat’ dan kesiapan Operasi Patuh 2026
• Galian C Tanpa Izin di Setia Janji Tetap Beroperasi, Sudah Ditegur DLH. Warga Desak Penindakan Tegas dan Penutupan Paksa
• RS Abdul Jalil Meliala Berkapasitas 103 Bed Belum Beroperasi, Wali Kota Turun Tangan

Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) resmi memulai Operasi Patuh Toba 2026 pada Senin (26/10/2026). Operasi yang berlangsung selama 14 hari hingga 8 November 2026 ini menyasar sembilan jenis pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Sebanyak 36 personel Polres Tapanuli Selatan dilibatkan dalam operasi tersebut. Pelaksanaan operasi ditandai dengan apel gelar pasukan di Lapangan Apel Markas Polres Tapanuli Selatan yang dipimpin langsung Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M.

Dalam amanatnya, Anton menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Patuh Toba 2026 tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggar yang ditindak. Lebih dari itu, operasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas saat berkendara.

"Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, Operasi Patuh Toba 2026 diarahkan untuk menekan angka pelanggaran, kecelakaan dan fatalitas korban sekaligus mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, tertib, lancar dan berkeselamatan secara berkelanjutan," kata AKBP Anton.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting untuk mencegah kecelakaan. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar budaya tertib berlalu lintas dapat tumbuh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Toba 2026 mengedepankan langkah preemtif, preventif, dan represif dengan tetap menjunjung tinggi prinsip humanis, profesional, serta berkeadilan.

Pendekatan preemtif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, langkah preventif diwujudkan melalui patroli dan pengawasan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan pelanggaran, kemacetan, maupun kecelakaan lalu lintas.

Adapun penegakan hukum dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan jenis pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Anton meminta seluruh personel agar tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengutamakan pembinaan terhadap pelanggaran tertentu yang masih dapat ditoleransi sesuai ketentuan.

"Kedepankan penindakan yang modern dan transparan, serta mengutamakan penindakan berupa teguran terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang masih dapat dibina," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tindakan kepolisian. Penegakan aturan harus dilaksanakan secara profesional agar masyarakat memahami bahwa operasi tersebut bertujuan melindungi keselamatan pengguna jalan, bukan sekadar memberikan sanksi.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh ketentuan berkendara telah dipenuhi selama Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung.

Terdapat sembilan kategori pelanggaran yang menjadi sasaran operasi, yakni:

1. Tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor.
2. Tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang kendaraan yang diwajibkan menggunakannya.
3. Menggunakan telepon seluler saat berkendara sehingga mengganggu konsentrasi di jalan.
4. Melanggar batas kecepatan yang telah ditetapkan.
5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
6. Melanggar ketentuan jumlah penumpang sesuai aturan yang berlaku.
7. Menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, termasuk penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar.
8. Mengemudikan kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai.
9. Tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau menggunakan kendaraan tidak sesuai peruntukannya.

Melalui pengawasan terhadap sejumlah pelanggaran tersebut, kepolisian berharap potensi kecelakaan dapat ditekan. Masyarakat juga diminta memastikan kondisi kendaraan tetap layak jalan dan dokumen berkendara tersedia sebelum melakukan perjalanan.

Kepada 36 personel yang ditugaskan, AKBP Anton Santoso mengingatkan agar seluruh anggota bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Setiap tindakan di lapangan harus dilaksanakan secara profesional, bermoral, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan anggotanya untuk menghindari tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Dengan kekuatan ini, saya harapkan setiap anggota dapat melaksanakan tugas secara profesional, bermoral, humanis dan penuh integritas. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi Polri, kita juga dituntut untuk terus meningkatkan citra Polri yang humanis," ujarnya.

Penegasan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi, mengingat pendekatan yang mengedepankan edukasi dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2026 turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPRD Tapanuli Selatan H. Rahmat Nasution, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.

Hadir pula perwakilan Kodim 0212/Tapanuli Selatan, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Utara, Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan, sejumlah pemangku kepentingan terkait, dan pejabat utama Polres Tapanuli Selatan.

Kehadiran unsur pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, dan instansi terkait menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung ketertiban serta keselamatan berlalu lintas.

Polres Tapanuli Selatan berharap Operasi Patuh Toba 2026 dapat berjalan optimal selama 14 hari pelaksanaan. Masyarakat diimbau untuk selalu menaati aturan, melengkapi dokumen kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan saat berada di jalan raya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemko Pematangsiantar bersama Polres Rakor akselerasi program Kapolri ‘Polisi Bersama Masyarakat’ dan kesiapan Operasi Patuh 2026

Galian C Tanpa Izin di Setia Janji Tetap Beroperasi, Sudah Ditegur DLH. Warga Desak Penindakan Tegas dan Penutupan Paksa

RS Abdul Jalil Meliala Berkapasitas 103 Bed Belum Beroperasi, Wali Kota Turun Tangan

Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia dan Koperasi Jasa Cahaya Kita Bersama Teken PKS Uji Mesin Mobile Grain Dryer di Deli Serdang

Koperasi Jasa Keluarga Pers Gandeng Perusahaan Tiongkok Kembangkan Pengering Gabah Portabel

Kadis Koperasi dan UKM Sumut: 17.994 Koperasi Jadi Pilar Penguatan Ekonomi Rakyat, UMKM Tembus 1,4 Juta Unit