Kejar 10 Besar SPBE Sumut, Sekda Madina Gebrak OPD: Stop Bikin Aplikasi yang Tumpang Tindih

Madina | Sumut24.co

Baca Juga:

• Masyarakat Keluhkan Kelangkaan LPG 3 Kg, Plh Wali Kota Tanjungbalai Sidak SPBE dan Pangkalan
• Hasil Sementara Penilaian SPBE 2024, Pemko Medan Raih Nilai Maksimal Dalam Aspek Layanan

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretaris Daerah (Sekda) Madina Afrizal Nasution meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Arahan tersebut disampaikan Afrizal dalam rapat koordinasi pemerintahan digital yang digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Rabu (26/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya sinergi antar-OPD agar proses digitalisasi pemerintahan tidak berjalan secara parsial. Setiap perangkat daerah diminta berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam membangun maupun mengembangkan sistem digital.

Afrizal juga mengingatkan OPD agar tidak membuat aplikasi baru apabila layanan serupa sudah tersedia. Menurutnya, terlalu banyak aplikasi yang tidak terintegrasi justru dapat menyulitkan pemerintah maupun masyarakat.

"Sistem yang ada harus terintegrasi agar masyarakat tidak perlu menyerahkan data yang sama secara berulang," kata Afrizal.

Untuk mempercepat pencapaian target penerapan SPBE sekaligus memenuhi 20 indikator penilaian yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), seluruh pimpinan OPD diminta menunjuk satu orang sebagai admin SPBE.

Admin tersebut diharapkan menjadi penghubung dalam proses pemenuhan indikator, pengelolaan data, serta koordinasi kebutuhan digitalisasi di masing-masing perangkat daerah.

Afrizal juga meminta setiap OPD segera melengkapi bukti dukung untuk 20 indikator sesuai dengan domain masing-masing. Selain itu, perangkat daerah ditargetkan setidaknya mampu menerapkan digitalisasi pada tiga layanan prioritas sepanjang 2026.

Langkah tersebut dinilai penting agar transformasi digital di lingkungan Pemkab Madina tidak berhenti pada penggunaan teknologi semata, tetapi benar-benar berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Sekda adalah pengelolaan data pemerintahan. Ia meminta seluruh OPD mulai menggunakan konsep data tunggal sehingga informasi yang digunakan antarinstansi memiliki sumber yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data kependudukan, kemiskinan, aset daerah, serta berbagai data strategis lainnya diharapkan dapat dikelola secara terintegrasi.

"Gunakan data tunggal, mulai dari kependudukan, kemiskinan, sampai aset. Satu data, satu kebenaran," tegasnya.

Menurut Afrizal, integrasi data akan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan digital. Dengan data yang terhubung, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Afrizal memastikan Pemkab Madina berkomitmen mendukung penerapan SPBE, baik melalui penganggaran, pelatihan sumber daya manusia, maupun pendampingan kepada OPD.

Ia menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi dan infrastruktur teknologi. Faktor yang lebih penting adalah kesiapan aparatur serta keseriusan setiap OPD mengubah pola kerja.

"Keberhasilan SPBE sangat bergantung pada komitmen dan kinerja masing-masing OPD. Teknologi hanya alat, yang utama adalah komitmen dan pola kerja," ujarnya.

Pemkab Madina bahkan menargetkan dapat menembus 10 besar penerapan SPBE di Sumatera Utara. Untuk mencapai target tersebut, Afrizal mengajak seluruh OPD memegang prinsip kerja 3K, yakni Komitmen, Kolaborasi, dan Konsistensi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Madina Muhammad Syail Lubis menyatakan pihaknya siap mendampingi seluruh OPD dalam proses pemenuhan indikator SPBE.

Syail berharap regulasi yang menjadi dasar penguatan pemerintahan digital di Kabupaten Madina dapat segera ditandatangani. Menurutnya, Pemkab Madina perlu memiliki landasan regulasi yang kuat agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan lebih terarah.

"Tahun 2026 ini, sebelum peraturan pemerintah terkait pemerintahan digital keluar, kita sudah mulai dengan regulasi yang ditandatangani Bapak Sekda," kata Syail.

Ia menegaskan Diskominfo akan terus melakukan pendampingan kepada masing-masing OPD untuk memastikan 20 indikator penilaian SPBE dapat dipenuhi.

Percepatan SPBE di Madina diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai evaluasi pemerintah daerah, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Masyarakat Keluhkan Kelangkaan LPG 3 Kg, Plh Wali Kota Tanjungbalai Sidak SPBE dan Pangkalan

Hasil Sementara Penilaian SPBE 2024, Pemko Medan Raih Nilai Maksimal Dalam Aspek Layanan