Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Mendagri Tekankan Penguatan Kapasitas Kepala Daerah

sumut24.co -TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari ruang kerjanya, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Lantik Pengurus DPD LASQI Tanjungbalai, Dorong Generasi Muda Berprestasi Lewat Seni Islami
• Buka Bimtek PUG 2026, Wali Kota Mahyaruddin Soroti Kesenjangan Gender Di Tanjungbalai
• PAD Tanjungbalai Berpotensi Bertambah, Data BPN Ungkap 2.030 Objek Pajak Belum Padanan

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Agenda tersebut membahas penguatan kapasitas kepala daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif di daerah dengan tanggung jawab yang semakin kompleks.

Selain menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mampu menekan angka kemiskinan, menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengendalikan inflasi.

Menurut Tito, luasnya kewenangan desentralisasi membuat kepala daerah membutuhkan dukungan yang memadai agar mampu menjalankan tugas secara optimal.

"Kepala daerah harus diberikan instrumen yang memperkuat kemampuan mereka dalam melaksanakan seluruh beban kerja," ujarnya.

Salah satu bentuk dukungan yang disoroti adalah penyesuaian regulasi mengenai kedudukan keuangan kepala daerah yang masih mengacu pada PP Nomor 109 Tahun 2000.

Namun, penyesuaian tersebut, kata Tito, tetap harus mempertimbangkan capaian kinerja.

Mendagri juga mendorong seluruh kepala daerah untuk terus berinovasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

Menurutnya, inovasi pelayanan publik dapat menjadi salah satu cara memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mempercepat pembangunan.

Selain itu, Kemendagri terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan fiskal, termasuk dalam memenuhi belanja pegawai dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Tidak ada opsi untuk merumahkan apalagi memberhentikan PPPK," tegas Tito.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi bersama jajaran pengurus serta sejumlah kepala daerah yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan di wilayah masing-masing. Aspirasi tersebut mendapat tanggapan langsung dari Mendagri dan Komisi II DPR RI.(eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota Lantik Pengurus DPD LASQI Tanjungbalai, Dorong Generasi Muda Berprestasi Lewat Seni Islami

Buka Bimtek PUG 2026, Wali Kota Mahyaruddin Soroti Kesenjangan Gender Di Tanjungbalai

PAD Tanjungbalai Berpotensi Bertambah, Data BPN Ungkap 2.030 Objek Pajak Belum Padanan

Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung

14 Pengunjung Positif Narkoba, PP Tanjungbalai Selatan Desak Wali Kota Tutup Permanen Kito Cafe

Lantik Pengurus LP3KD, Rico Wass Ajak Berkolaborasi Bangun Pemko Medan