Pemko Tanjungbalai Konsultasi ke BPS Sumut, Bahas IKK untuk Optimalkan Alokasi DAU 2027

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan konsultasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara terkait Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Anggaran Bimtek Desa di Asahan Diduga Dikuras Hingga Miliaran Rupiah, LSM Desak Penegak Hukum Turun Tangan
• PAD Tanjungbalai Berpotensi Bertambah, Data BPN Ungkap 2.030 Objek Pajak Belum Padanan
• Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung

Konsultasi tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina ke Kantor BPS Sumut di Medan, Senin (8/6/2026).

Dalam kunjungan itu, Fadly didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Bapperida Mariani, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tety Juliani Siregar.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPS Sumut Asim Saputra. Fadly mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penetapan IKK Kota Tanjungbalai, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi nilai indeks tersebut.

"Kami ingin memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait teknis penetapan IKK serta faktor-faktor yang memengaruhinya sehingga data yang digunakan dapat lebih akurat dan sesuai kondisi di lapangan," kata Fadly.

Menurut dia, sejumlah komponen yang menjadi perhatian dalam perhitungan IKK meliputi harga material konstruksi, bahan pabrikan, upah tenaga kerja, hingga biaya sewa alat berat.

Ia menjelaskan, IKK merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah pusat dalam menghitung besaran Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Karena itu, perubahan nilai IKK dapat berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, nilai IKK Kota Tanjungbalai mengalami penurunan dari 94,78 pada 2024 menjadi 94,46 pada 2025 atau turun sebesar 0,32 poin.

Penurunan tersebut diperkirakan dapat memengaruhi besaran alokasi DAU yang akan diterima Kota Tanjungbalai pada tahun anggaran 2027.

"Kami berharap mendapatkan bimbingan dan masukan dari BPS Sumut agar data-data pendukung yang digunakan dalam penyusunan IKK dapat tersaji secara optimal," ujarnya.

Fadly menegaskan bahwa ketersediaan data yang valid dan akurat menjadi salah satu fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Menurut dia, kolaborasi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan BPS Sumut diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan pembangunan sekaligus mendukung terwujudnya visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

"Kolaborasi ini akan semakin memantapkan arah kebijakan pembangunan daerah yang didukung oleh data yang akurat dan terpercaya," kata Fadly.(eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Anggaran Bimtek Desa di Asahan Diduga Dikuras Hingga Miliaran Rupiah, LSM Desak Penegak Hukum Turun Tangan

PAD Tanjungbalai Berpotensi Bertambah, Data BPN Ungkap 2.030 Objek Pajak Belum Padanan

Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung

Pangdam I/BB Pimpin Penutupan Dikmata, 1.955 Siswa Resmi Jadi Prajurit TNI AD

Rico Waas Luncurkan E-Loket, Perkuat Transparansi dan Kepatuhan Pajak

Kesiapsiagaan PDI Perjuangan se- Sumut Menghadapi Perubahan Cuaca dan Bencana Alam