Pemko Tanjungbalai Ikuti Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemprov Sumut

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Pemerintah Kota Tanjungbalai mengikuti rapat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 serta penyaluran kurang salur transfer bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 dan 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Selasa (5/5/2026).

Baca Juga:

• 34 Kontingen Pramuka Tanjungbalai Ikuti Jambore Nasional XII di Cibubur
• Bupati Asahan Pimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih, Tak Ada Sejengkal Tanah yang Lewatkan Menghormati Sang Saka
• Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Rp 1,5 Miliar KORMI Asahan : LSM Resmi Lapor ke Kejari, Forwaka Desak Pihak Terkait Diperiksa Menyeluruh

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Command Center Diskominfo Kota Tanjungbalai bersama sejumlah pejabat terkait.

Rapat dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan diikuti kepala daerah, sekretaris daerah, serta kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BPKPD) dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Dalam paparannya, Bobby Nasution menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Dana tersebut terdiri dari DBH Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp175 miliar.

Menurut Bobby, penyaluran dana tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk menyelesaikan kewajiban transfer kepada daerah yang totalnya mencapai Rp3,31 triliun.

"Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun ini bisa diselesaikan pada tahun 2026. Saat ini proses penyaluran sudah berjalan sekitar Rp1,77 triliun," kata Bobby.

Ia juga meminta pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah agar anggaran yang diterima dapat segera berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

"Jangan sampai pendapatan tinggi tetapi realisasi belanja rendah. Dana yang disalurkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program daerah," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sumut akan menerapkan metode baru dalam menentukan prioritas dukungan fiskal daerah dengan mempertimbangkan efektivitas program pemerintah daerah dalam memperbaiki indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga kualitas lingkungan hidup.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam kegiatan tersebut, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kepala BPKPD Siti Fatimah, serta Kepala Bapperida Mariani.(eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

34 Kontingen Pramuka Tanjungbalai Ikuti Jambore Nasional XII di Cibubur

Bupati Asahan Pimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih, Tak Ada Sejengkal Tanah yang Lewatkan Menghormati Sang Saka

Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Rp 1,5 Miliar KORMI Asahan : LSM Resmi Lapor ke Kejari, Forwaka Desak Pihak Terkait Diperiksa Menyeluruh

Duta Genre Harus Jadi Penggerak Remaja, Rico Waas: Jangan Hanya Aktif Saat Ada Acara

Gandeng Komisi Informasi, Pemko Medan Sosialisasi Permendagri No. 2 Tahun 2026

Pererat Ikatan, Polres Asahan Bagikan 100 Jaket untuk Da’i, Tokoh Agama dan Pelatih Polisi Siswa