Firma Hukum Hendra Gunawan Laporkan Dugaan Penjualan Ilegal Aset Desa Silo Bonto ke Polres Asahan

sumut24.co -ASAHAN, Firma Hukum Hendra Gunawan, S.H., M.H. & REKAN yang bertindak mewakili Kepala Desa Silo Bonto telah resmi mendaftarkan laporan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Kepolisian Resor (Polres) Asahan. Langkah hukum ini ditempuh terkait dugaan adanya praktik penjualan aset tanah desa yang dilakukan secara melawan hukum.

Baca Juga:

• Kilang Kayu Ilegal di Tengah Pemukiman Menjadi Tanda Tanya Besar di Balik Pembiaran Pemkab Asahan
• Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum
• Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara

Laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, 10 April 2026, dengan nomor registrasi 02/PH-HG/IV/2026. Dalam kasus ini, ada tiga pihak yang menjadi objek laporan karena diduga terlibat langsung dalam transaksi yang merugikan desa tersebut.

Ketiga pihak yang dilaporkan yakni Erwin selaku Sekretaris Desa, M. Taufik selaku Kepala Dusun 10, serta Budi Handayani yang menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat setempat. Dugaan pelanggaran ini berpusat pada pengalihan hak atas tanah seluas 5.400 meter persegi yang terletak di wilayah Dusun 8, Desa Silo Bonto.

Dasar Hukum dan Tindak Pidana
Dalam berkas laporannya, tim hukum menyoroti sejumlah pasal yang diduga telah dilanggar, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sesuai UU No. 1 Tahun 2023. Beberapa pasal yang menjadi konstruksi hukum di antaranya:

1. Pasal 486 mengenai Tindak Pidana Penggelapan, terkait penguasaan aset yang merupakan milik orang lain atau instansi namun berada dalam kekuasaan pelapor.

2. Pasal 492 mengenai Tindak Pidana Penipuan, khususnya terkait upaya menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau jabatan.

3. Pasal 257 mengenai Penyalahgunaan Kewenangan, mengingat pelibatan unsur perangkat desa dalam proses pengalihan aset yang bukan hak pribadi.

Persekongkolan dan Kerugian Negara
Hendra Gunawan, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum menegaskan bahwa keterlibatan pihak luar, yaitu organisasi masyarakat, menjadi indikasi kuat adanya persekongkolan jahat. Menurutnya, aset desa tersebut seharusnya dikelola untuk kemaslahatan bersama, namun justru diduga dialihkan secara tidak sah.

"Kami menyesalkan hal ini terjadi. Aset desa seluas itu seharusnya menjadi sumber kesejahteraan warga. Yang menjadi perhatian kami adalah keterlibatan Ketua Aliansi Masyarakat yang diduga turut memfasilitasi transaksi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat," ujar Hendra dalam keterangannya, Minggu (12/04).

Kasus ini diduga kuat telah merugikan Pendapatan Asli Desa (PAD) Silo Bonto secara signifikan.

Tuntutan Proses Hukum
Pihak pengadu menuntut agar Polres Asahan segera menindaklanjuti laporan ini dengan beberapa langkah konkret. Di antaranya adalah memanggil dan memeriksa ketiga terlapor, melakukan pengamanan lokasi atau garis polisi di lahan sengketa untuk mencegah perubahan status lahan, serta melakukan penyelidikan mendalam terkait aliran dana hasil transaksi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, proses verifikasi dan penyelidikan masih akan berjalan di tingkat kepolisian untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. (tec)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kilang Kayu Ilegal di Tengah Pemukiman Menjadi Tanda Tanya Besar di Balik Pembiaran Pemkab Asahan

Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum

Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara

Dugaan Mark Up Anggaran Pengadaan Aset Desa: Inspektorat Asahan Serahkan Hasil Pemeriksaan ke Kejaksaan

Dugaan Kejahatan Lingkungan di PTPN IV Regional I Disorot, APMPEMUS Desak Pencopotan Dirut

Kembali Tercemar, Limbah Karet Diduga Milik PTPN III Gunung Para Mengapung di Sungai Bahilang, Warga Desak Investigasi