DPRD Padangsidimpuan Turun Tangan Cari Solusi Keresahan Guru, Srifitrah Nasution : Hak para Guru Tidak Bisa di Tawar

sumut24.co -Padangsidimpuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan kembali menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Forum Musyawarah Guru Kota Padangsidimpuan (FMGKP) pada Senin (6/10/2025), para wakil rakyat membuka ruang dialog terbuka untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi para tenaga pendidik.

Baca Juga:

• DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025
• Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disetujui DPRD Kabupaten Solok.
• Apresiasi Tim Cakrawala, Asal PAD Parkir Meningkat Signifikan

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Srifitrah Munawaroh Nasution, didampingi Wakil Ketua Hj. Taty Ariyani Tambunan, serta anggota dewan lintas fraksi. Suasana rapat berlangsung hangat namun serius, menggambarkan semangat kolaboratif antara wakil rakyat dan para guru.

Isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) — 50% untuk tahun 2023 dan 100% untuk tahun 2024 yang hingga kini belum juga dicairkan oleh pemerintah daerah.

Keterlambatan ini menimbulkan keresahan di kalangan pendidik karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan semangat mereka dalam menjalankan tugas di sekolah.

Ketua DPRD Srifitrah Munawaroh Nasution menegaskan bahwa dewan tidak akan tinggal diam terhadap persoalan ini.

"Pemenuhan hak para guru adalah hal yang tidak bisa ditawar. Guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. DPRD hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka dan memastikan proses pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berjalan efektif," tegasnya.

Srifitrah juga menyampaikan bahwa hasil RDP ini akan menjadi dasar kuat bagi DPRD dalam mendorong pihak eksekutif agar mempercepat penyaluran tunjangan tersebut.

*Guru Ungkap Keresahan dan Harapan*
Dalam sesi penyampaian aspirasi, perwakilan FMGKP menggambarkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Banyak guru yang mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum menerima TPG sejak tahun sebelumnya.

"Kami hanya berharap hak kami sebagai tenaga pendidik dapat segera direalisasikan. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga bentuk penghargaan atas dedikasi kami di dunia pendidikan," ujar salah satu perwakilan guru dengan nada haru.

Keterlambatan pencairan TPG dinilai tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi menurunkan motivasi kerja di lingkungan sekolah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Hj. Taty Ariyani Tambunan menyampaikan bahwa DPRD akan menindaklanjuti hasil RDP ini dengan langkah-langkah konkret.

"Kami memahami keresahan para guru. Dewan akan segera berkoordinasi dan memanggil pihak eksekutif untuk mencari solusi terbaik terkait percepatan penyaluran TPG. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik kami kepada masyarakat," jelasnya.

Taty menambahkan, DPRD Padangsidimpuan berkomitmen menjaga transparansi dan memastikan setiap kebijakan pemerintah berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik.

RDP ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan komunitas pendidikan di Kota Padangsidimpuan. Diskusi berlangsung dengan penuh rasa saling menghormati dan berorientasi pada solusi.

Semua pihak berharap, hasil pertemuan ini dapat menjadi langkah nyata dalam mempercepat realisasi hak-hak guru sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah.(zal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disetujui DPRD Kabupaten Solok.

Apresiasi Tim Cakrawala, Asal PAD Parkir Meningkat Signifikan

Polemik Pengangkatan Kepling X Glugur Darat I Disoal Warga, Lailatul Badri : Kita Minta Ini Menjadi Perhatian Serius Wali Kota Medan

Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis Soroti Ketimpangan Bantuan Pemprov Sumut: "Jangan Jadikan Mandailing Natal Anak Tiri"

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan