Polemik Ketua KONI Padangsidimpuan: Walikota dan Wakil Walikota Ikut Bertarung, Siapa Unggul

sumut24.co -Padangsidimpuan, Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padangsidimpuan yang dijadwalkan berlangsung pada 27 September 2025 mendatang semakin memanas.

Baca Juga:

• Polres Asahan Dan GMKI Bagikan Sembako: Semarak HUT Bhayangkara ke-80 Lewat Berbagi
• Bukan Khusus Wali Kota Medan, Anggaran Rp1,1 M Air Mineral untuk Agenda Resmi Selama Setahun
• Di DPRD Medan, Rico Waas Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025: Tanpa Utang, Fokus Banjir dan Digitalisasi PAD

Pasalnya, baik Walikota Letnan Dalimunte maupun Wakil Walikota Padangsidimpuan, Harry Pahlevy Harahap dikabarkan siap mengambil formulir pendaftaran sebagai calon Ketua KONI.

Fenomena ini langsung memicu perdebatan publik. Banyak pihak mempertanyakan, apakah kepala daerah yang sudah memiliki beban berat dalam mengurus pemerintahan masih bisa fokus memimpin organisasi olahraga sebesar KON.

Ahmad Hakim Lubis, warga Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sekaligus bendahara Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIb), menilai jabatan ganda justru berpotensi menimbulkan masalah serius.

"Menjadi Ketua KONI itu butuh waktu dan perhatian yang besar. Fokus saja urus APBD untuk rakyat," tegas Hakim Lubis, Rabu (17/9/25).

Menurutnya, posisi kepala daerah sudah menuntut dedikasi penuh, sehingga jika disatukan dengan jabatan Ketua KONI, bisa memunculkan konflik kepentingan.

"Lebih baik jabatan Ketua KONI diberikan kepada tokoh independen atau ketua cabang olahraga (cabor) yang memang paham betul dunia olahraga," tambahnya.

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan pandangan itu. Saiful Jamil Hasibuan ST, mantan Ketua KONI Padangsidimpuan periode 2022–2026, justru melihat peluang positif jika kepala daerah ikut terjun langsung memimpin KONI

"Kalau mereka jadi Ketua KONI, tentu ada plus dan minusnya. Tapi mari fokus pada sisi positifnya. Saya salut jika mereka benar-benar punya niat tulus dan political will untuk membangun olahraga di daerah ini," ujar Jamil.

Menurutnya, posisi kepala daerah justru bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama terkait fasilitas olahraga yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan GOR (Gedung Olahraga).

"Prestasi olahraga tidak bisa dibangun instan. Harus dimulai dari pembinaan usia dini. Nah, kalau kepala daerah turun langsung, eksekusi kebijakan bisa lebih cepat dibandingkan kami dulu yang harus melewati birokrasi panjang," jelasnya.

Jamil juga mengingatkan agar Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT) KONI Padangsidimpuan nanti tetap berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Ia berharap semua pihak melihat proses pemilihan ini sebagai momentum positif untuk kemajuan olahraga.

"Intinya, siapapun yang terpilih harus membawa semangat baru, menjaga persatuan, dan menempatkan olahraga sebagai sarana pembangunan daerah," pungkasnya.

Perdebatan soal jabatan ganda ini jelas memperlihatkan dua sisi mata uang. Di satu sisi, publik khawatir fokus kepala daerah terpecah antara urusan pemerintahan dan olahraga. Namun di sisi lain, banyak yang menilai justru inilah kesempatan emas untuk memperkuat dukungan politik dan anggaran bagi dunia olahraga.

Keputusan ada di tangan para pemilik suara dalam MUSORKOT mendatang. Yang pasti, masyarakat Padangsidimpuan berharap pemimpin baru KONI benar-benar bisa menghadirkan perubahan nyata bagi prestasi olahraga di daerah ini.(zal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Asahan Dan GMKI Bagikan Sembako: Semarak HUT Bhayangkara ke-80 Lewat Berbagi

Bukan Khusus Wali Kota Medan, Anggaran Rp1,1 M Air Mineral untuk Agenda Resmi Selama Setahun

Di DPRD Medan, Rico Waas Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025: Tanpa Utang, Fokus Banjir dan Digitalisasi PAD

Big Bad Wolf Books Hadir di Medan Sambut Libur Sekolah

PLN UPP SBU 4 Dan Kejari Toba Perkuat Sinergi Melalui Penandatanganan PKS Bantuan Hukum

Nobar Piala Dunia 2026 di Car Free Day Kisaran, Dandim 0208/Asahan Pererat Silaturahmi Bersama Warga