Fraksi Golkar DPRD Toba Tuntut Pemkab Segera Penuhi Kewajiban

sumut24.co -BALIGE, Sejumlah pekerjaan bersumber dana APBD T.A 2024 yang telah selesai dikerjakan dan telah di audit oleh BPK hingga saat ini belum dibayarkan.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Sambut Baik Rencana Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun VIII Desa Pertahanan
• Fraksi DPRD Medan Soroti LPJ APBD 2025, Wawali Zakiyuddin Harahap Dengarkan Pandangan di Paripurna
• Pemkab Madina dan Polres Teken MoU Perlindungan Perempuan dan Anak, Bupati Saipullah Nasution: Penanganan Harus Serius dan Komprehensif

Hal ini disampaikan pada pandangan umum fraksi Golkar pada rapat paripurna DPRD kabupaten Toba dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di gedung DPRD Toba, Rabu (03/09/2025).

"Kami minta pada saudara bupati, wakil bupati agar segera membayarkan dana yang belum terealisasi kepada rekanan, sementara pekerjaan fisik sudah selesai dikerjakan sesuai kontrak pada tahun 2024 secara khusus yang anggarannya dari dana BKP", sebut Santo Pane selaku juru bicara Fraksi Golkar.

Selain itu, kegiatan yang bersumber dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang belum terbayarkan agar menjadi perhatian dan diselesaikan pada tahun ini.

"Jadi dari informasi dan aspirasi masyarakat adat 2 kelompok yang belum terbayarkan, pertama pekerjaan yang bersumber dana dari APBD kabupaten Toba 2024 itu ada beberapa pekerjaan yang belum terbayarkan tapi pekerjaan sudah selesai dan sudah di audit oleh BPK.

Kedua ada dana BKP yaitu kucuran dari provinsi yang dihitung ke kabupaten Toba. Untuk itu lah pendapat kami dari Fraksi Golkar agar dana yang sudah ada di P di bahas lah itu untuk membayar pekerjaan yang menggunakan dana dari APBD 2024 untuk dibayarkan dan selesai tahun ini", sebut Ramli Simanjuntak.

Pandangan umum ini juga didasari kehadiran puluhan rekanan yang meminta legislatif untuk turut memperhatikan nasib mereka.

"Yang menjadi permasalahan itu BKP, agar di bahas oleh eksekutif. PU dan eksekutif harus menyusul itu supaya cepat dibayarkan karena pekerjaan sudah selesai.

Untuk anggaran dari APBD sekitar 9-12 miliar namun untuk BKP itu saya kurang tahu persis tapi kemaren rekanan datang menyampaikan aspirasi walau tidak menyebutkan jumlah, hanya meminta agar mereka dibantu", pungkas Ramli selaku ketua Fraksi Golkar dijumpai di ruang kerjanya, secara terpisah. (Des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Asahan Sambut Baik Rencana Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun VIII Desa Pertahanan

Fraksi DPRD Medan Soroti LPJ APBD 2025, Wawali Zakiyuddin Harahap Dengarkan Pandangan di Paripurna

Pemkab Madina dan Polres Teken MoU Perlindungan Perempuan dan Anak, Bupati Saipullah Nasution: Penanganan Harus Serius dan Komprehensif

Rayakan Idul Adha, Pemkab Toba Serahkan Kurban Sembelih

Pemkab Asahan Gelar Penyembelihan 101 Hewan Qurban, Daging Dibagikan Merata ke Seluruh Lapisan Masyarakat

Jamin Keamanan Hewan Qurban, Pemkab Asahan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh di Alun-Alun Kisaran