Hadiri Workshop BPK RI, Wali Kota Tanjungbalai Dorong Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Workshop dan Diskusi Optimalisasi Penyelesaian Kasus Tuntutan Perbendaharaan yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Fadly Abdina Tekankan Disiplin ASN dan Percepatan Realisasi APBD
• Wali Kota menerima penghargaan Kota Pematangsiantar sebagai Nominasi TPAKD Award Tahun 2026. Penghargaan diserahkan oleh Mandagri di Rakornas TPAKD 20
• Wali Kota diwakili Asisten Administrasi Umum Setdako menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri ke XII Tahun 2026, di Ponpes Salafiyah Darussalam

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumut tersebut turut dihadiri Kepala BPK Sumut Paula Henry Simatupang, Bupati Labuhanbatu Utara, Bupati Asahan, Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, para asisten, Inspektur, serta Kepala BPKPD Kota Tanjungbalai.

Workshop ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memperkuat pemahaman sekaligus menyusun langkah strategis dalam mengoptimalkan penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan.

Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel. Setiap persoalan yang berkaitan dengan keuangan daerah harus diselesaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemko Tanjungbalai mendorong agar penyelesaian berbagai persoalan tuntutan perbendaharaan dapat dilakukan secara efektif, terukur dan sesuai aturan.

Langkah tersebut juga diiringi dengan penguatan evaluasi, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah. Tujuannya agar setiap program dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemko Tanjungbalai berkomitmen terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta bertanggung jawab.

Penguatan pengawasan dan optimalisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang semakin akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Tanjungbalai. (eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Wali Kota Fadly Abdina Tekankan Disiplin ASN dan Percepatan Realisasi APBD

Wali Kota menerima penghargaan Kota Pematangsiantar sebagai Nominasi TPAKD Award Tahun 2026. Penghargaan diserahkan oleh Mandagri di Rakornas TPAKD 20

Wali Kota diwakili Asisten Administrasi Umum Setdako menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri ke XII Tahun 2026, di Ponpes Salafiyah Darussalam

LSM DPP SS-PAMA Dorong Penyelidikan Dugaan Mark-Up Barcode Absensi Desa di Asahan

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak Di Tanjungbalai, Wali Kota Siapkan Pendampingan Hukum

Wali Kota Tinjau Jalan Rusak dan Drainase Dangkal di Selat Tanjung Medan dan Selat Lancang