Kabar Permintaan Damai Rp1,2 Miliar Terdengar, Penyebab Gagalnya Proses Mediasi
sumut24.co , Medan, Kuasa hukum Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., dari Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar dan
kota
Baca Juga:
Jakarta|Sumut24.co
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Dr. Drs. Ali Amran Tanjung, S.H., M.Hum, dan meminta pemerintah dan DPR untuk segera mengobati kekecewaan masyarakat dengan kebijakan konkret. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap perasaan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dr. Ali Amran Tanjung menyatakan bahwa masyarakat saat ini merasa bahwa ada kebijakan pemerintah dan DPR yang tidak mencerminkan kepentingan mereka. Ada kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan.
"Dalam situasi seperti ini, PBB menilai bahwa pemerintah dan DPR harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi mereka,"ujar Ali Amran kepada media, Minggu (31/8) di Medan.
Advokat senior inipun berharap, Pemerintah dan DPR juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara dan membuat kebijakan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih diperhatikan dan kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kami berharap pemerintah dan DPR lebih responsif terhadap aspirasi dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat lebih mencerminkan kepentingan rakyat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR,"tegas Alumni Doktor UIN SU ini.
Lebih jauh disampaikan Ali Amran yang juga anggota Majelis Pakar Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat telah menunjukkan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR. Kebijakan-kebijakan ini dinilai oleh masyarakat tidak berpihak pada rakyat dan hanya menguntungkan segelintir orang.
"PBB menyerukan agar masyarakat lebih aktif dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat lebih mencerminkan kepentingan rakyat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR,"ujarnya.
Disamping itu lanjutnya, upaya nyata yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mengundang beberapa tokoh-tokoh ormas Islam dan tokoh agama lainnya, sebagai upaya untuk meredam eskalasi aksi yang terjadi, diharapkan mampu mendinginkan suhu panas yang ada.
"Dengan dukungan Tokoh Tokoh Masyarakat, PBB yakin Presiden Prabowo Subianto mampu mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga berbagai persoalan bangsa dapat di atasi dengan langkah-langkah kongkrit yang berkeadilan bagi rakyat,"ucapnya.(*)
sumut24.co , Medan, Kuasa hukum Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., dari Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar dan
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, meluncurkan program inovasi Monitoring Aman Terpadu Medan Deli (Mata Deli), Min
kota
sumut24.co MedanKemeriahan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke436 berlangsung semarak di Kecamatan Medan Amplas. Dari pagi, ratusan masy
kota
sumut24.co MedanPanitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran tiket
kota
Rombongan UAS Dihadang Massa di Kutai Barat, Polisi Tabligh Akbar Tetap Berjalan Kondusif
kota
sumut24.co TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota Tanjungbalai memanfaatkan ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 sebagai sarana memperkenalk
News
Wagub Sumut Surya Jajal Membatik di Stan Taman Budaya, Tegaskan Komitmen Lestarikan Warisan Budaya
kota
Buka PRSU ke50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah
kota
115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi
kota
sumut24.co JAKARTA, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) Triwulan
News