OJK Perkuat Tata Kelola dan Manajemen Risiko demi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
sumut24.co JakartaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integrita
Ekbis
Baca Juga:
Tak lama setelah penangkapan Wamenaker, rumor liar pun mulai beredar. Banyak pihak menuding bahwa penangkapan tersebut sengaja dilakukan sebagai upaya pengalihan isu dari kasus yang menyeret nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Publik pun bertanya-tanya, benarkah kedua kasus ini saling terkait?
Menanggapi tudingan yang berkembang, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, langsung memberikan klarifikasi. Ia dengan tegas membantah isu pengalihan kasus yang mengaitkan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer dengan kasus Bobby Nasution.
"Penangkapan ini murni hasil dari laporan masyarakat. Tidak ada motif lain atau upaya untuk mengalihkan isu dari kasus manapun," ujar Setyo Budiyanto dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat (22/8/2025).
Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penangkapan Wamenaker yang akrab disapa Noel ini bermula dari laporan para pekerja. Mereka mengaku dipersulit saat mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penjelasan ini diharapkan bisa meluruskan spekulasi yang beredar dan mengembalikan fokus publik pada proses hukum yang sedang berjalan.
*Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut*
Secara paralel, KPK terus tancap gas mengusut kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini, kasus ini telah menyeret Topan Obaja Putra Ginting, Kadis PUPR Sumut nonaktif, sebagai salah satu tersangka utama.
Meski kasus ini santer dikaitkan dengan Bobby Nasution, KPK menegaskan bahwa hingga kini Gubernur Sumut tersebut belum pernah dipanggil atau dimintai keterangan. Namun, lembaga anti-rasuah ini tidak main-main dalam menyelidiki kasus ini. Mereka telah memanggil sedikitnya 42 saksi dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat dinas, ASN, kontraktor, akademisi, hingga pihak swasta.
Beberapa Saksi Penting yang Telah Diperiksa KPK:
Muryanto Amin: Rektor Universitas Sumatera Utara (USU)
Muhammad Jafar Sukhairi Nasution: Mantan Bupati Madina
Dicky Anugerah: Sekretaris Bapelitbang Sumut
Pemeriksaan intensif ini telah membuahkan hasil. KPK telah menetapkan lima tersangka utama, yaitu:
1. Topan Obaja Putra Ginting – Kadis PUPR Sumut nonaktif
2. Heliyanto – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
3. Rasuli Efendi Siregar – Kepala UPTD Gunung Tua
4. M. Akhirun Efendi Siregar – Dirut PT Dalihan Natolu Grup
5. M. Rayhan Dulasmi Pilang – Direktur PT Rona Na Mora
Kasus ini menjadi bukti kuat komitmen KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Seluruh mata kini tertuju pada KPK, menanti langkah selanjutnya. Apakah kasus ini akan terus berkembang dan menyeret pihak lain yang terlibat? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.red
sumut24.co JakartaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integrita
Ekbis
sumut24.co JakartaOtoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan industri perbankan nasional sepakat memp
Ekbis
Diduga Dana Operasional BPD Paya Gambar Tak Transparan, Ketua BPD Bantah Ada Dana yang Tidak Disalurkan
kota
sumut24.co MedanGubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumut pa
Umum
sumut24.co MedanWali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengikuti Rapat Koordi
kota
sumut24.co MEDAN, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memperkuat distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara guna memastikan kebutuh
kota
sumut24.co ASAHAN, Gedung Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Asahan yang berlokasi
News
Wali Kota menghadiri Rakor Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Dana TKD 2026 di kantor Gubernur
kota
Pembahasan Rancangan Perwa tentang Posyandu
kota
Dari Impunitas ke Akuntabilitas Menjaga Harapan dalam RUU Perampasan Aset
kota