KAMAK Soroti KPK: Tidak Independen, Sarat Kepentingan Politik, dan Tebang Pilih Penegakan Hukum

Baca Juga:

• Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti, Ini Rekam Jejak Lambok Sidabutar dalam Penanganan Korupsi
• Bupati Tulungagung Terseret Kasus Pemerasan, Dana Dipakai untuk Kepentingan Pribadi hingga THR Forkopimda
• Kejati Sumsel Kembali Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Pelayaran Sungai Lalan

Jakarta— Ketua Koalisi Masyarakat Antikorupsi (KAMAK), Azmi Hadli, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai semakin kehilangan independensinya. Dalam pernyataannya, Azmi menyebut KPK saat ini kental dengan nuansa politik dan tebangpilih dalam menindak kasus-kasus korupsi, terutama di wilayah Sumatera Utara.

"Jelas-jelas ada ketimpangan yang mencolok. Anak buah Gubernur Sumatera Utara sudah kena OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan, tapi sampai sekarang KPK belum juga berani memanggil atau memeriksa Gubernurnya, Bobby Nasution," ujar Azmi.

Ia menambahkan, status Bobby sebagai menantu mantan Presiden RI membuat publik curiga akan adanya perlakuan khusus dan kekhawatiran politis dari lembaga antirasuah tersebut. "Ini bukan sekadar asumsi. Beberapa mantan komisioner dan penyidik senior KPK, termasuk Pak Saut Situmorang, sudah menyampaikan pendapat bahwa dalam kasus OTT Topan Ginting dan kawan-kawan, mustahil tidak ada keterlibatan dari pucuk pimpinan daerah," lanjutnya.

Azmi menyayangkan sikap pasif KPK yang dianggap tak punya nyali dan penuh keraguan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan elite politik tertentu. Menurutnya, praktik semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan.

"KPK jangan cuma berani menindak yang kecil-kecil. Rakyat melihat, dan rakyat juga tahu kapan hukum sedang dipermainkan," tegas Azmi.

KAMAK menuntut agar KPK segera bertindak secara adil, memeriksa semua pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu, termasuk Gubernur Sumatera Utara. "Kalau tidak, KPK akan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat," pungkas Azmi Hadli. Red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti, Ini Rekam Jejak Lambok Sidabutar dalam Penanganan Korupsi

Bupati Tulungagung Terseret Kasus Pemerasan, Dana Dipakai untuk Kepentingan Pribadi hingga THR Forkopimda

Kejati Sumsel Kembali Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Pelayaran Sungai Lalan

Kejari Labuhanbatu Paparkan Perkembangan Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Pramuka

Kejatisu Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi di PT Angkasa Pura II

Sidang Perdana Kasus Satelit Kemhan, Tiga Terdakwa Didakwa Korupsi Proyek USD 29,9 Juta