Sengketa Empat Pulau: Kesepakatan 1992 Masih Sah, Aceh Punya Dasar Hukum Kuat

Baca Juga:

• DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025
• Gelorakan Budaya Literasi Sejak Dini, Ketua TP PKK Asahan Kunjungi PAUD Sentang dan Taman Baca Nurul Iman
• Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Asahan Resmi Memulai KKN di Desa Teluk Dalam, Usung Semangat "Bersama Membangun Desa Menuju Masa Depan"

Banda Aceh— Polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas, menyusul klaim ulang terhadap empat pulau strategis di kawasan Singkil oleh pihak Sumut. Padahal, konflik ini sejatinya telah diselesaikan lewat kesepakatan resmi antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut pada tahun 1992.

Latar Belakang: Ketegangan 1990–1992

Empat pulau yang disengketakan itu adalah:

1. Pulau Panjang

2. Pulau Mangkir Gadang

3. Pulau Mangkir Ketek

4. Pulau Lipan

Pada awal 1990-an, keempat pulau tersebut menjadi sumber perselisihan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ketegangan melibatkan penangkapan nelayan, konflik batas laut, serta tumpang tindih izin usaha.

Melihat potensi eskalasi konflik, pada tahun 1992, Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini, memediasi pertemuan antara Gubernur Aceh Prof. Dr. Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar. Hasilnya adalah Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani di Jakarta dan disaksikan langsung oleh Mendagri.

Isi Pokok Kesepakatan 1992

Kesepakatan tersebut memuat poin-poin penting berikut:

1. Keempat pulau secara tegas diakui sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

2. Sumatera Utara tidak boleh lagi mengklaim wilayah maupun mengeluarkan izin usaha di empat pulau tersebut.

3. Pengelolaan seluruh sumber daya (perikanan, wisata, dan lainnya) menjadi hak eksklusif Pemerintah Aceh.

4. Kerja sama antarprovinsi hanya diperbolehkan dalam aspek teknis dan konservasi lintas batas.

Kesepakatan itu dinyatakan final dan mengikat secara hukum.

Landasan Hukum yang Memperkuat Aceh

Seiring waktu, kesepakatan 1992 ini diperkuat oleh berbagai regulasi dan keputusan hukum, antara lain:

Pasal 246 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menegaskan bahwa batas wilayah Aceh mengikuti ketentuan hukum dan kesepakatan sebelumnya.

Putusan Mahkamah Agung No. 01.P/HUM/2013, yang menolak gugatan dari pihak Sumatera Utara terkait klaim ulang atas pulau-pulau tersebut.

Arsip Nasional Kementerian Dalam Negeri, mencatat dokumen kesepakatan ini sebagai arsip sah negara.

Mengapa Sumut Kembali Mengklaim?

Meski sudah final, belakangan muncul manuver dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kembali memasukkan keempat pulau tersebut dalam rencana tata ruang dan potensi investasi.

Tiga alasan utama yang kerap disuarakan adalah:

1. Potensi besar sektor perikanan, pariwisata, dan migas.

2. Dorongan dari investor yang berminat membuka usaha di kawasan tersebut.

3. Pertimbangan politik lokal terkait pengaruh administratif wilayah.

Namun, langkah ini ditolak keras oleh Pemerintah Aceh dan masyarakat Singkil.

Sikap Tegas Aceh: Hormati Kesepakatan dan Hukum

Pemerintah Aceh menyatakan bahwa:

Kesepakatan 1992 masih sah dan berlaku.

Upaya klaim ulang oleh Sumut adalah pelanggaran terhadap hukum nasional.

Jika perlu, Aceh siap membawa kasus ini ke pengadilan internasional untuk menjaga integritas wilayahnya.

"Kami menghormati sejarah, hukum, dan janji lama. Sumut harus berhenti mengada-ada," ujar seorang tokoh masyarakat Aceh Singkil.

Kesimpulan

Kesepakatan 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumut adalah sah dan final.

Aceh memiliki dasar hukum kuat, baik melalui undang-undang, putusan MA, maupun dokumen resmi negara.

Klaim ulang oleh Sumut dianggap sebagai pelanggaran terhadap penyelesaian damai yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.

> Sejarah tidak boleh dihapus. Janji negara harus dihormati.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Gelorakan Budaya Literasi Sejak Dini, Ketua TP PKK Asahan Kunjungi PAUD Sentang dan Taman Baca Nurul Iman

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Asahan Resmi Memulai KKN di Desa Teluk Dalam, Usung Semangat "Bersama Membangun Desa Menuju Masa Depan"

Gedung UPUBKB Dishub Asahan Resmi Tutup : Akreditasi Habis, Pelayanan Uji Kir Terhenti Sementara

Bupati Asahan Hadiri Rakor TKD Tambahan 2026, Sinergi Percepat Pemulihan Pascabencana dan Kesejahteraan Warga

Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Asahan Turun Langsung Pimpin Upacara Hari Pertama Masuk Sekolah