Pemerintah Gulirkan Stimulus Rp24,44 Triliun, Fokus pada Transportasi dan Bantuan Sosial

Jakarta, – Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun guna menjaga pertumbuhan dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Stimulus diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (2/6/2025), dengan sasaran utama sektor transportasi, bantuan sosial, dan ketenagakerjaan.

Baca Juga:

• Pemerintah Lanjutkan Program Magang dan Vokasi pada Semester II Tahun 2026
• Pemerintah Gelar Penyambutan Resmi di Gedung Tahfiz Kisaran
• Pemerintah Tegaskan APBN untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kemandirian Bangsa

Kebijakan ini berlaku selama masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru Juni–Juli 2025, dengan harapan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga.

"Paket ini disiapkan untuk mengantisipasi tekanan eksternal sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Fokus kami adalah membantu masyarakat dan sektor terdampak secara langsung," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Diskon Transportasi dan Tol
Stimulus sektor transportasi mencakup beberapa kebijakan insentif:

Diskon 30 persen tiket kereta api untuk 2,8 juta penumpang.

PPN ditanggung pemerintah (6 persen) untuk tiket pesawat kelas ekonomi, menyasar 6 juta penumpang.

Diskon 50 persen angkutan laut bagi 500.000 penumpang.

Diskon tarif tol 20 persen untuk 110 juta pengguna.

Menurut Sri Mulyani, insentif ini bertujuan meringankan biaya perjalanan keluarga selama masa libur dan meningkatkan aktivitas sektor transportasi yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Penebalan Bantuan Sosial
Pemerintah juga meningkatkan alokasi bantuan sosial melalui program Kartu Sembako. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh tambahan Rp200.000 per bulan selama dua bulan (Juni–Juli). Selain itu, mereka akan menerima 10 kilogram beras gratis setiap bulan, dengan total 20 kilogram selama periode tersebut.

Bantuan untuk Pekerja
Stimulus juga menyasar sektor ketenagakerjaan melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk 565.000 guru honorer dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Selain itu, pemerintah memperpanjang diskon 50 persen iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya, guna menjaga jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor manufaktur dan ekspor.

"Kebijakan ini menyasar kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Pemerintah ingin memastikan mereka tetap terlindungi dan memiliki daya beli yang cukup," ujar Sri Mulyani.

Paket stimulus ini diharapkan mampu menopang konsumsi masyarakat yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemerintah Lanjutkan Program Magang dan Vokasi pada Semester II Tahun 2026

Pemerintah Gelar Penyambutan Resmi di Gedung Tahfiz Kisaran

Pemerintah Tegaskan APBN untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kemandirian Bangsa

Momentum Penting: Exit Meeting Bimtek Anti Korupsi, Pemkab Asahan Komit Wujudkan Pemerintahan Bersih

Pemerintah Fokus Sektor Pertanian, Akses Pupuk dan Alat Jadi Prioritas

Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara