LKPD Tanjungbalai Diserahkan, BPK Sumut Sampaikan 3 Poin Penting

Baca Juga:

TANJUNGBALAI I Sumut24. co

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai sudah menerima hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumatra Utara (Sumut).

"Kami berharap agar Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memperkuat sistem pengendalian internal dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara konsisten demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Paula Hendry di aula Sutrisno Hadi kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (7/5/25).

Paula Hendry dalam pertemuan itu, kemudian menyampaikan pesan dengan pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD). Pesan itu mengenai soal tiga (3) poin penting agar Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan.

Pertama, tidak ada pembatasan lingkup yang material, tidak ada pelanggaran standar akuntansi yang material dan tidak terjadi fraud kecurangan.

"Apabila poin diatas kita laksanakan dengan benar, maka percayalah Kota Tanjungbalai ini bisa meraih kembali mendapatkan WTP, jika anggarannya di kelola dengan baik. Kami sebagai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara harus objektif, transparan dalam memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan seluruh aset-aset negara," terang Paula Henry.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim dalam pertemuan itu mengatakan agar para pimpinan OPD dilingkungan Pemko Tanjungbalai kedepannya tepat waktu dalam menyampaikan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

"Kami menyambut baik kunjungan dan silaturrahmi yang telah terjalin selama ini semoga silaturrahmi ini ke depan semakin erat, semoga tim BPK yang sedang bertugas diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas, jika tim BPK memiliki kendala dalam tugas kami berharap dapat dikordinasikan dengan baik agar dapat dicarikan solusinya, "katanya.

Mahyaruddin Salim kemudian menyampaikan komitmennya dengan BPK RI Sumut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK secara tepat waktu dan bertanggung jawab.

"Luas daerah, jumlah penduduk dan kemiskinan menjadi tolak ukur kita, semoga kedepannya Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," tutupnya.

Kegiatan penyerahan LKPD tersebut diakhiri dengan penyerahan plakat dari Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim dengan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry.(eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News