PETI di Perdagangan Diduga Kebal Hukum, Oknum Pengelola Tambang Ilegal Disorot
PETI di Perdagangan Diduga Kebal Hukum, Oknum Pengelola Tambang Ilegal Disorot
News
Baca Juga:
Medan – Pemerhati sosial dan politik H. Syahrir Nasution menyoroti rencana pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat di berbagai pelosok Tanah Air. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak bernasib sama dengan program makan bergizi gratis yang menuai kontroversi akibat masalah pendanaan dan implementasi.
Dalam keterangannya kepada media, Syahrir menilai bahwa semangat pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat terpencil patut diapresiasi. Namun, ia juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan serupa seperti pada program makan gratis, yang hingga kini masih menyisakan polemik dan tagihan yang belum terselesaikan.
"Jangan sampai Sekolah Rakyat ini hanya jadi proyek pencitraan. Program makan gratis saja masih meninggalkan hutang, sekarang mau tambah program baru lagi. Pemerintah harus realistik," tegasnya, Kamis (17/4).
Lebih lanjut, Syahrir mengkritisi rencana pemerintah yang akan menggunakan guru ASN atau PPPK untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Menurutnya, hal ini justru berpotensi menimbulkan ketegangan baru, terutama dengan guru yang sudah mengajar di sekolah-sekolah resmi yang ada saat ini.
"Ini berpotensi memicu konflik antar-guru, terutama jika guru ASN atau PPPK ditarik untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Harusnya, program ini jadi peluang untuk mengangkat guru honorer yang belum diangkat jadi ASN atau PPPK," ujarnya.
Ia menyarankan agar pemerintah menggunakan program ini sebagai jalan keluar dari peliknya persoalan tenaga honorer yang selama ini luput dari perhatian negara. Dengan mengangkat mereka secara otomatis, tidak hanya kualitas pendidikan di pelosok bisa meningkat, tapi juga keadilan bagi para pendidik yang telah lama mengabdi bisa tercapai.
"Ini momentum. Jangan disia-siakan. Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan menambah masalah baru," tutupnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan membuka akses pendidikan dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), dengan konsep pengajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pada kearifan lokal. Namun hingga kini, konsep teknis dan pendanaan program tersebut masih terus dibahas di tingkat kementerian terkait.red2
PETI di Perdagangan Diduga Kebal Hukum, Oknum Pengelola Tambang Ilegal Disorot
News
Medan sumut24.co Bagi masyarakat Kota Medan pencinta kuliner khas Nusantara, kini tidak perlu jauhjauh melangkah ke Serambi Mekkah untuk
Ekbis
BREAKING NEWSListyo Resmi Dicopot, Presiden Tunjuk Letjen Ariyo Windutomo Plt KSP
News
Jakarta Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Penu
News
AnakAnak Korban Bencana Butuh Perlindungan, Pemkab Tapsel Dorong Kebijakan Berbasis Aspirasi
News
Paskibraka Kabupaten Solok Dibawa Masuk ke Istana Negara RI.
News
sumut24.co ASAHAN, Orang tua almarhumah Yasmin Nazwa Munibah, Irvansyah Putra dan Mirna Wati, secara resmi menandatangani surat kuasa hukum
News
Kapolda Sumut dan Bhayangkari Hadirkan Fasilitas Air Bersih dan MCK untuk Warga Langkat
News
SUTRISNO PANGARIBUAN Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Harus Diusut hingga ke Aktor Intelektual, Jangan Berhenti pada Tiga Jenderal!
News
Menatap Realitas Baru Konsensus Dewan Keamanan PBB dan Urgensi Transformasi Misi MINURSO
News