Pemprov dan DPRD Sumut Tanda Tangani KUA PPAS R-APBD 2025 dan P-APBD 2024

Baca Juga:

• Bau Korupsi di Sekretariat DPRD Sumut, KAMAK Desak Aparat Bongkar Dugaan Permainan Anggaran Sekwan Zulkifli
• Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka Penganiayaan
• Puluhan Orang Diamankan Dalam Aksi Unjuk Rasa di Sumut Kini Dipulangkan, 2 Orang Positif Narkoba ditindaklanjuti

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD tahun 2025 dan Perubahan APBD tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Medan, Sumut, Jumat (23/8/2024).

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni dan Ketua DPRD Sumut Sutarto. Kegiatan ini disaksikan oleh Wakil DPRD Sumut Rahmsyah Sibarani, dan Misno Adisyah Putra, anggota Fraksi-fraksi DPRD Sumut, Forkopimda, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut sepakat KUA PPAS R-APBD 2025 diperuntukan pada prioritas belanja daerah dan juga rencana kegiatan daerah berdasarkan program pemerintah. Di antaranya pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN.

"Demikian susunan ini dibuat sebagai prioritas yang menjadi acuan Rancangan APBD 2025 berdasarkan kesepakatan bersama DPRD Sumut dan Pemprov Sumut," ucap Sekretaris DPRD Zulkifli yang membacakan hasil rapat KUA PPAS tersebut di Ruang Paripurna DPRD Sumut.

Sementara P-APBD 2024 meliputi asumsi-asumsi dasar perubahan kebijakan pendapatan, perubahan biaya belanja daerah. Termasuk di dalamnya penyesuaian penambahan penghasilan pegawai ASN juga dapat dilakukan perubahan sesuai dinamika yang berlanjut.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bau Korupsi di Sekretariat DPRD Sumut, KAMAK Desak Aparat Bongkar Dugaan Permainan Anggaran Sekwan Zulkifli

Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka Penganiayaan

Puluhan Orang Diamankan Dalam Aksi Unjuk Rasa di Sumut Kini Dipulangkan, 2 Orang Positif Narkoba ditindaklanjuti

DPRD Sumut Minta Evaluasi Mendalam Kebijakan SPP Gratis di SMA/SMK Negeri

BARAPAKSI Soroti Ketua DPRD Sumut: "Anggaran Rp6,4 Miliar untuk Mobil Dinas, Pengkhianatan terhadap Seruan Efisiensi!"

Anggota DPRD Sumut Diduga Aniaya Pramugari Dilaporkan ke Polres Nias