Dishub Sumut & Baltek Perkeretaapian Kelas 1 Medan dan PT KAI Divre I Sumut Gelar RDP Dengan Komisi D DPRD Sumut.

MEDAN I SUMUT24.CO
Dalam upaya menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang yang terus meningkat, Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishub Sumut) bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Medan dan PT KAI Divre I Sumut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumut, Selasa (13/08/24). Rapat ini menjadi langkah penting dalam menangani masalah keselamatan di perlintasan kereta api.

Baca Juga:

• Peralihan Aset Dinas Perhubungan Jadi Kantor Imigrasi, Antara Regulasi Hibah dan Dugaan Pelanggaran Prosedur
• Kantor Dishub Tinggal Kenangan : Aset Rp7,6 Miliar Beralih Tanpa Ganti Rugi, Publik Pertanyakan Proses Hibah
• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Lepas 12 Personel Satpol PP dan Dishub Ikuti Seleksi Komcad

Kadishub Sumut, Agustinus Panjaitan, menekankan bahwa kecelakaan di perlintasan sebidang merupakan masalah serius yang perlu ditangani segera. Data menunjukkan, sejak 2018 hingga Juli 2024, terjadi 279 kecelakaan di perlintasan kereta api yang mengakibatkan 72 korban jiwa, 73 korban luka berat, dan 145 luka ringan. "Mayoritas kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa penjagaan," ujarnya.

Sebagai langkah konkrit, Dishub Sumut telah menggencarkan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat serta memperketat sertifikasi bagi petugas jaga palang pintu kereta api. "Kami bekerja sama dengan Akademi Perkeretaapian, Madiun untuk memastikan kompetensi petugas di lapangan, dengan harapan langkah ini dapat secara signifikan menurunkan angka kecelakaan," kata Agustinus.

Agustinus juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam upaya mengatasi masalah ini. Dishub Sumut telah melengkapi delapan perlintasan kereta api di jalan provinsi dengan fasilitas keselamatan seperti rambu dan marka jalan. Saat ini, pembangunan satu unit palang pintu perlintasan di Kota Tanjung Balai sedang berlangsung, yang akan diikuti oleh tujuh perlintasan lainnya.

Pada RDP ini, anggota DPRD Sumut, Yahdi Koir Harahap, mendesak pemerintah untuk menutup perlintasan yang tidak terjaga dan mencari solusi bagi perlintasan liar (tidak terdaftar). Ia mengusulkan penggunaan palang manual yang lebih efisien dengan melibatkan partisipasi masyarakat, mengingat biaya pemasangan sistem otomatis yang cukup mahal.

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Benny Sihotang, menegaskan bahwa perhatian saja tidak cukup. Ia meminta Penjabat Gubernur Sumut, Agus Fatoni, untuk segera mengambil langkah nyata dalam meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

Melalui RDP ini, Dishub Sumut, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Medan, dan PT KAI Divre I Sumut memperkuat komitmen mereka untuk bekerja sama menciptakan perlintasan sebidang yang lebih aman dan melindungi keselamatan masyarakat Sumatera Utara.

Pertemuan penting ini turut dihadiri Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Medan Jimmy Michael Gultom dan Vice President PT KAI Divre I Sumut Arie Fathurrochman. (W05)

FOTO:

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Peralihan Aset Dinas Perhubungan Jadi Kantor Imigrasi, Antara Regulasi Hibah dan Dugaan Pelanggaran Prosedur

Kantor Dishub Tinggal Kenangan : Aset Rp7,6 Miliar Beralih Tanpa Ganti Rugi, Publik Pertanyakan Proses Hibah

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Lepas 12 Personel Satpol PP dan Dishub Ikuti Seleksi Komcad

Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum

Praperadilan Dikabulkan, PN Padangsidimpuan Nyatakan Penetapan Tersangka Kadishub Alfian Tidak Sah, Langsung Bebas dari Tahanan

Gedung UPUBKB Dishub Asahan Resmi Tutup : Akreditasi Habis, Pelayanan Uji Kir Terhenti Sementara