Petahana Edy -Bobby Bertarung di Pilgubsu 2024, Shohibul : Peluang Edy Rahmayadi Besar

Baca Juga:

• Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Warisan Edy Rahmayadi Dirusak Bobby Nasution
• Edy Rahmayadi Disebut Layak Gantikan Tito Karnavian Sebagai Mendagri
• Edy Rahmayadi Dinilai Layak Jadi Menteri Pertahanan, HIKMA Sumut: Pengalaman dan Integritas Jadi Modal

Medan I Sumut24.co

Petahana Gubsu Edy Rahmayadi resmi dicalonkan PDI Perjuangan dalam Pilgubsu 2024, dan akan bertarung dengan Bobby Nasution yang didukung super koalisi.

Menanggapi hal tersebut Pemerhati Sosial Politik UMSU Shohibul Anshor Siregar mengatakan, Walau last minutes Edy Rahmayadi "ditinggal" oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun jika ternyata, akhirnya, telah diputuskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusung Edy Rahmayadi, maka itu bermakna partai berlambang Moncong Putih telah menolak semua bujukan berkoalisi membangun sebuah Kotak Kosong untuk memuluskan dinasti Joko Widodo di Sumatera Utara.

Lebihlanjut Dosen Fisipol UMSU itu, Ini peristiwa demokrasi yang sangat penting di tengah gejala kuat backsliding democracy (kemunduran demokrasi) di tangan Joko Widodo. Selain itu saya kira PDI-P telah melakukan telisik kritis yang menyeluruh, tak hanya sebataspopularitas dan elaktabilitas, terhadap semua figur yang mendaftar dan pada akhirnya menyadari plus-minusnya.Peluang Edy Rahmayadi besar dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, ia petahana yang memiliki kemiripan dengan posisi politik Joko Widodo menjelang Pilpres 2019. Waktu itu Joko Widodo menempati popularitas dan elektabilitas tertinggi di antara figur yang mengemuka. Meskipun demikian, terdapat persentase penduduk yang menginginkannya
untuk tidak kembali memimpin. Edy Rahmayadi dikehendaki oleh rakyat untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua, meski terdapat suara yang bertentangan.

Pada tahun 2014-2019 Jokowi fokus pada infrastruktur dan konsolidasi menghadapi masalah Covid-19, sedangkan pada tahun 2019-2023 Edy Rahmayadi menghadapi masalah yang sama, yakni Covid-19 dan rekonstruksi untuk new-normal. Fokus program unggulan Edy Rahmayadi relative sama, yakni pada infrastruktur dan pendidikan.Kalau bukan fenomena universal di negara yang berusaha menjalankan demokrasi, kepetahanaan selalu sangat penting dalam budaya rivalitas politik
di Indonesia. Pada Pilkada serentak 2024, seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia akan potensil mengunggulkan petahana, karena jejak rekam mereka.

Memang akan ada negative campaign untuk itu. Namun bahkan black campaign sekalipun tak selalu berhasil karena umumnya sangat mudah diketahui oleh pemilih bahwa narasi diramu hanya untuk kepentingan penantang dan bukan atas dasar objektivitas. Kedua, Indonesia telah menunjukkan keajegan peristiwa kesenjangan antara akumulasi suara parpol dan gabungan parpol dalam pemilu dengan perolehan
suara pasangan dalam pilkada. Koalisi besar tidak menjadi jaminan.Tingkat independensi pemilih tidak selalu begitu berhasil diintervensi oleh partai-partai dalam pilkada, karena perbedaan aspirasi dan kepentingan.
Pada satu sisi partai lebih mementingkan kekuasaan dan reward awal berupa
materi dan janji kekuasaan yang dipersembahkan oleh figur yang diusung dan jejaring kekuasaan di belakangnya. Pada pihak lain pemilih lebih mementingkan hak-hak konstitusional mereka untuk beroleh pemimpin yang berintegritas. Sebetulnya partai dan gabungan partai sangat menyadari masalah ini. Mereka hanya terjebak dalam perburuan kekuasaan dan materi yang tidak pernah terkspose luas.Ketiga, mungkin ada orang yang berusaha membandingkan mudahnya Bobby Nasution menjadi calon Walikota Medan dan menang pada tahun 2020 yang lalu. Tetapi jangan pernah lupa bahwa bukan hanya suasananya yang akan jauh berbeda, melainkan respek terhadap kekuasaan yang juga sudah sangat jauh berubah saat ini dan apalagi saat pilkada digelar 27 Nopember nanti. Oleh laporan khusus Majalah TEMPO bulan lalu rezim Joko Widodo selama sepuluh tahun disebut telah mencatatkan 18 Dosa. Peradilan Rakyat Luar Biasa menggugat Nawadosa Joko Widodo. Filem dokumenter Dirty Vote yang tak terbantahkan telah menjadi milik publik. Meski belakangan baru disuarakan oleh para guru besar dari kampus, namun apa yang dipermasalahkan sejak lama oleh para Ketua BEM perguruan tinggi antara lain tentang fenomena anomali "lips Service" Joko Widodo, akhirnya terkonfirmasi.Tetapi Edy Rahmayadi harus segera bergerak cepa. Bina jaringan yangdiawaki para insan demokrasi ulet yang mampu menjaga setiap suara di TPS dan arus perjalanannya hingga ke perhitungan akhir di KPU. Bahkan Daftar Pemilih Tetap harus disisir agar tidak ada peluang bermain curang.Bahkan sebagai langkah antisipasi, Edy Rahmayadi harus mempersiapkan sebaik-baiknya data akurat untuk menghadapi potensi kecurangan yang mungkin sajaa urusannya harus ditempuh melalui PHPU pada Mahkamah Konstitusi.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Warisan Edy Rahmayadi Dirusak Bobby Nasution

Edy Rahmayadi Disebut Layak Gantikan Tito Karnavian Sebagai Mendagri

Edy Rahmayadi Dinilai Layak Jadi Menteri Pertahanan, HIKMA Sumut: Pengalaman dan Integritas Jadi Modal

Edy Rahmayadi, Pilihan Tepat Presiden Prabowo Jadi Menhan

PRDB Desak KPK Periksa Edy Suparjan: Proyek SDA Sumut Sarat Dugaan Korupsi

KITA LAWAN LUHUT YANG SOMBONG DAN KURANG AJAR. JANGAN TAKUT!