PRDB Desak KPK Periksa Edy Suparjan: Proyek SDA Sumut Sarat Dugaan Korupsi

Jakarta — Aksi unjuk rasa mewarnai depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI hari ini, Kamis (24/07), saat puluhan massa dari Pergerakan Rakyat Demokrasi Bersatu (PRDB) menuntut KPK untuk segera memeriksa Edy Suparjan, Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Berkat Laporan Warga, Polsek Bandar Pulau Tangkap Pengedar Sabu 1,16 Gram di Asahan
• Cepat Tanggap! Kurang Sehari, Polsek Pulau Rakyat Tangkap Pelaku Perampasan Tas Guru
• Operasi Antik Toba 2026: Polres Asahan Tangkap 85 Tersangka dan Bongkar 69 Kasus Narkotika

Aksi ini merupakan respons atas dugaan korupsi sistemik dalam tubuh Dinas PUPR Sumut, yang mencuat pasca penangkapan eks Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK beberapa waktu lalu.

> "OTT terhadap Topan Obaja hanyalah permukaan dari gunung es. Kami menduga kuat bahwa ada jaringan korupsi yang lebih luas, termasuk Edy Suparjan yang menjabat sebagai Kabid SDA dan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam sejumlah proyek bermasalah," tegas Rahmad Dani, Koordinator PRDB dalam orasinya.

Salah satu proyek yang dipersoalkan adalah rehabilitasi Pos AWLR TA 2024 senilai Rp 3,7 miliar, di mana Edy Suparjan menjabat langsung sebagai KPA. PRDB mencurigai proyek ini sarat dengan penyimpangan mulai dari pengondisian pemenang tender, mark-up anggaran, hingga fee proyek.

Tak hanya proyek 2024, PRDB juga meminta KPK menyelidiki proyek-proyek yang sedang berjalan di Tahun Anggaran 2025, yang diduga masih berada dalam lingkaran kontrol Edy Suparjan, serta memiliki potensi konflik kepentingan dengan jaringan yang terhubung ke Topan Obaja Ginting.

"Ada indikasi keterlibatan Edy Suparjan dalam proyek-proyek strategis yang selama ini dikendalikan oleh Topan Obaja Ginting saat menjabat Kadis PUPR Sumut. Jangan sampai penegakan hukum tebang pilih. Kami minta KPK segera memeriksa Edy Suparjan dan mencopotnya dari jabatannya," tambah Rahmad.

Selain proyek AWLR, PRDB juga menyinggung penggunaan anggaran eks Dinas SDA CKTR TA 2022 senilai Rp 20,39 miliar yang dinilai bermasalah dan patut ditelusuri kembali oleh KPK.

Massa PRDB membawa sejumlah poster dan spanduk dalam aksi tersebut dengan pesan-pesan keras seperti:

"Periksa Edy Suparjan Sekarang Juga!"

"KPA Proyek AWLR Diduga Terlibat Korupsi!"

"Topan Sudah Ditangkap, Kapan Edy Suparjan?"

Aksi damai tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen resmi berisi tuntutan dan bukti-bukti awal kepada pihak KPK. PRDB menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini dan menggalang aksi lanjutan apabila KPK tidak segera menindaklanjuti tuntutan mereka.

> "Jika KPK lambat, rakyat akan bangkit dan bersuara lebih keras," ujar Rahmad Dani menutup orasinya.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Berkat Laporan Warga, Polsek Bandar Pulau Tangkap Pengedar Sabu 1,16 Gram di Asahan

Cepat Tanggap! Kurang Sehari, Polsek Pulau Rakyat Tangkap Pelaku Perampasan Tas Guru

Operasi Antik Toba 2026: Polres Asahan Tangkap 85 Tersangka dan Bongkar 69 Kasus Narkotika

Operasi Antik Toba 2026: Polres Asahan Tangkap 85 Tersangka dan Bongkar 69 Kasus Narkotika

Dua Pelaku Pencurian di Sei Bamban Diringkus Satreskrim Polres Sergai, Kerugian Capai Rp4,5 Juta

Transaksi Terbongkar, Sat Narkoba Sergai Ringkus Dua Pengedar Ekstasi di Dolok Masihul