PB ALAM AKSI Tuntut Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Renovasi Mess, Dugaan Pungli Disdik

Baca Juga:

• KAMAK Demo Kantor PUPR Sumut, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Rp250 Miliar
• Gemppar Kembali Lakukan Demo di Kantor Bupati, Kejari dan DPRD Asahan Meminta Copot Sekda Asahan
• FORSOMAKAR Kembali Demo Kantor Gubsu dan Dinas PUPR Sumut, Soroti Bobroknya Tata Kelola Perizinan Tambang Galian C di Sumut

MEDAN I Sumut24.co

Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAM AKSI) kembali menggelar unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu (22/5/2024). Sebelumnya mereka telah melakukan aksi serupa beberapa kali.

Massa dari PB ALAM AKSI membawa beberapa karton yang bertuliskan tuntutan mereka terhadap Kejati Sumut.

Koordinator Aksi Hendri Munthe dalam orasinya meminta Kejaksaan Tinggi Sumut untuk menangkap pelaku-pelaku korupsi sebagaimana diuraikan dalam statemen mereka.

Dilihat wartawan, pada pernyataan sikapnya, PB ALAM AKSI mendesak Kejati Sumut untuk mengusut dugaan korupsi pada kegiatan Renovasi Mess Pemprov Sumatera Utara di Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Renovasi Mess tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 berbiaya Rp. 2,3 miliar. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Sinar Jaya Abadi (SJA) tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara Rp 790 juta, sebagaimana telah menjadi temuan BPK.

"Patut diduga praktik korupsi tersebut melibatkan Saudara Zulkifli Sekwan DPRD Sumut, yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Biro Umum Pemprov Sumatera Utara. Informasi yang kami peroleh, permasalahan ini telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Madina. Namun sampai saat ini belum ada penetapan tersangka terkait dugaan korupsi tersebut," ucap Hendri.

Selain itu, PB ALAM AKSI meminta agar lembaga Adhyaksa mengusut dugaan praktik pungutan liar di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Dugaan praktik pungli tersebut dilakukan dengan dalih adanya surat tindak lanjut dari Inspektorat mengenai pengelolaan Dana BOS. Sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kepala Sekolah diduga dipanggil untuk menghadap Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Utara "KU".

Puluhan Kepala Sekolah tersebut dipanggil dengan alasan laporan pengelolaan Dana BOS oleh Inspektorat. Usai kegiatan tersebut, para Kepala Sekolah diduga dimintai uang sebesar Rp 10 juta oleh "R" tanpa alasan yang jelas. Diduga kuat bahwa "R" adalah orang suruhan dari "KU".

"Kami minta Kejati Sumut mengusut tuntas sesuai informasi data yang kami sampaikan. Pj Gubernur Sumut juga harus mengevaluasi jajarannya tersebut," harap Hendri.

Unjuk rasa PB ALAM AKSI di Kejati Sumut diterima oleh Staf Penerangan Hukum.
Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi massa kepada pimpinannya.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KAMAK Demo Kantor PUPR Sumut, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Rp250 Miliar

Gemppar Kembali Lakukan Demo di Kantor Bupati, Kejari dan DPRD Asahan Meminta Copot Sekda Asahan

FORSOMAKAR Kembali Demo Kantor Gubsu dan Dinas PUPR Sumut, Soroti Bobroknya Tata Kelola Perizinan Tambang Galian C di Sumut

AKSI UNJUK RASA BEM UMN Al-Washliyah Diwarnai Keributan dengan Satpam Kanwil BRI Regional Medan

Federasi Sebagai Alternatif: Jalan Keluar Dari Kemunduran Demokrasi Pilkada Tidak Langsung Melalui DPRD

Mahasiswa Akan Geruduk PUPR Sumut dan DPPESDM, Desak Transparansi Perizinan SDA dan SIPB