Perda Penanggulangan Kemiskinan Akan Sia-Sia Jika Karekter dan Mental Masyarakat Untuk Bangkit Tidak Diperbaiki

 

Baca Juga:

• Malam Penuh Makna di Kampung Kolam: Sapma PP Sumut Dilantik, G30S Dikenang
• Turun ke Lahan Pertanian, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Tanam Jagung Bersama KNPI dan Pemuda Tani
• APBD Madina 2026 Disepakati, Bupati Saipullah: Kejar Manfaat Pembangunan, Bukan Cuma Serapan

Medan|SUMUT24 Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Rudiawan Sitorus. S.Fil.I, M.Pem.I mengungkapkan, lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kota dan DPRD terhadap kehidupan masyarakatnya.

Hal ini disampaikan, Rudiawan Sitorus saat melakukan sosialisasi Perda tersebut di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Link 13 di belakang Kantor KUA Medan Barat, Ahad (22/11).

“Kota Medan sudah memiliki Perda terkait penanggulangan kemiskinan. Perda ini menjadi bukti Pemko dan DPRD Medan serius memperhatikan masalah kehidupan masyarakatnya. Sosialisasi yang dilaksanakan hari ini adalah dalam rangka memberi informasi agar masyarakat memahami hakikat dari perda ini,” jelas Rudiawan.

Disampaikannya, dalam Perda ini dimuat tentang upaya Pemko Medan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat diantaranya terkait bantuan pangan, bantuan Pendidikan, bantuan perumahan, bantuan usaha, rasa aman untuk masyarakat. “Jadi sudah sangat jelas, bahwa dalam Perda ini Pemerintah serius memperbaiki kehidupan masyarakatnya,” ucapnya.

Politisi PKS dapil I Kota Medan ini menegaskan, bantuan-bantuan yang tertuang dalam perda tersebut dimaksudkan dalam rangka mendorong warga masyarakat mandiri secara ekonomi. “Misalnya bantuan Usaha, Pemko Medan akan memberikan dan memfasilitasi usaha warga dengan mempermudah perizinan, memberi pelatihan meningkatkan skil dan lainnya,” ungkapnya.

Rudiawan menegaskan, permasalahan kemiskinan tidak akan tuntas jika pemerintah hanya memberikan bantuan cuma-cuma tanpa meningkatkan kemampuan warga. “Penanggulangan kemiskinan paling efektif adalah meningkatkan skil, masyarakat diberikan pelatihan, dipermudah dalam membuka usaha kemudian difasilitasi dalam memasarkan produknya. Saya kira program seperti ini jauh lebih riil dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan,” tegasnya.

Disampaikan Rudiawan, persoalan kemiskinan di satu kota tidak akan pernah selesai jika mental dan karakter masyarakatnya tidak turut diperbaiki. “Ini yang paling penting menurut saya, ketika instrumen seperti produk hukum sudah disiapkan, maka jauh lebih penting Pemko Medan memperbaiki karakter dan mental masyarakat untuk bangkit dan maju dari keterpurukan. Kalau ini tidak dilakukan, maka Perda sebaik apapun tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Samsidar warga di bantaran sungai mengharapkan Pemko Medan memberi perhatian terhadap masyarakat di kawasan ini. “Mohon juga diperhatikan warga di bantaran sungai, kami sering mendapat informasi akan digusur,” ungkapnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Malam Penuh Makna di Kampung Kolam: Sapma PP Sumut Dilantik, G30S Dikenang

Turun ke Lahan Pertanian, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Tanam Jagung Bersama KNPI dan Pemuda Tani

APBD Madina 2026 Disepakati, Bupati Saipullah: Kejar Manfaat Pembangunan, Bukan Cuma Serapan

Rakor PRR di Madina, Bupati Saipullah Dorong Sinkronisasi Data untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Demi Pembangunan Palas, Bupati Putra Mahkota Alam Resmi Tandatangani Perubahan APBD 2026

Perkuat Budaya Continuous Improvement, BNCT Gelar Lean Training 2026 demi Wujudkan Operasional Unggul