Hasyim Himbau Anggota Dewan Laporkan LHKPN ke KPK

Hasyim Himbau Anggota Dewan Laporkan LHKPN ke KPK MEDAN|SUMUT24 Terkait, masih banyaknya Anggota DPRD Kota Medan yang belum masukkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara online ke KPK.

Baca Juga:

• Wabup Achmad Fauzan Apresiasi Gotong Royong Warga Lubuk Barumun, 20 Ribu Benih Ikan Ditebar
• Kisah Jumat Sore Kasat Reskrim Polres Padang Lawas: Sambangi Ibu Tunggal hingga Abang Becak
• Sekda Palas Panguhum Nasution Tegas: Cek Bangunan KDKMP Harus Sesuai Fakta, Jangan Ditambah atau Dikurangi

Ketua DPRD Medan, Hasyim SE mengimbau agar mematuhi perintah meskipun tidak ada sanksinya.

“Kita hanya menyerukan seluruh Anggota DPRD Medan mengirimkan laporannya itu secara online. Meski masih ada waktu (31 Maret),” kata Hasyim ketika ditemui di sela-sela kegiatan FGD di Hotel Emerald Medan Jalan Yos Sudarso, Medan, Selasa (3/3).

Apalagi, tambahnya. sebagaimana diketahui ini eranya keterbukaan dan transparan seluruh pihak dituntut untuk menjalankan ketentuan yang dibuat.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan, Muslim Harahap mengakui belum terpenuhinya hingga 100 persen laporan LHKPN tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, dikarenakan beberapa pejabat muda di Pemko Medan belum terbiasa melakukan pengisian tiap lembarannya.

“Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dari aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan sampai saat ini baru mencapai 80 persen,” sebut Muslim.

Namun, menurut Muslim, dengan sisa waktu hingga berakhirnya laporan yakni 31 Maret 2020, diyakini seluruh laporan tersebut masuk dan segera di verifikasi tim KPK.

“Kalau sampai 31 Maret, saya rasa bisalah 100 persen masuk,” tutupnya.

Sedangkan, Sekretaris DPRD Medan, Abdul Azis secara terpisah mengaku sudah menyelesaikan laporan LHKPN itu,”Ini buktinya LHKPN saya sudah terverifikasi di KPK,” ujarnya sembari menunjukkan sms bukti tuntasnya laporan itu di KPK.

Terkait, masih banyaknya anggota DPRD Kota Medan yang masukkan LHKPN nya secara online ke KPK,”Kalau dewan kita tidak tahu, karena soal LHKPN itu pribadi, dia langsung ke dewan,” ucapnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Achmad Fauzan Apresiasi Gotong Royong Warga Lubuk Barumun, 20 Ribu Benih Ikan Ditebar

Kisah Jumat Sore Kasat Reskrim Polres Padang Lawas: Sambangi Ibu Tunggal hingga Abang Becak

Sekda Palas Panguhum Nasution Tegas: Cek Bangunan KDKMP Harus Sesuai Fakta, Jangan Ditambah atau Dikurangi

Antrean BBM Mengular di Padangsidimpuan, Pemko Soroti Dugaan Pelangsiran, Pertamina Dipanggil

Masa Tanggap Darurat Berakhir, Korban Kebakaran Kantin Padangsidimpuan Terima Rp18 Juta

‎Masa Tanggap Darurat Banjir Bandang Arosuka Diperpanjang Dan Pemkab Solok Perkuat Penanganan dan Kesiapsiagaan