Bahrumsyah: Banyak Kepsek di Medan Tak Mampu Kelola Keuangan Sekolah

Medan|SUMUT24 Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, menilai masih banyak Kepala Sekolah (Kepsek) tidak mampu melakukan pengelolaan keuangan sekolah. Padahal, di Dinas Pendidikan ada pola pembekalan ilmu keuangan melalui manajer BOS (Biaya Operasional Sekolah) di setiap pengucuran alokasi anggaran.

Baca Juga:

• Kejati Kalbar Lakukan Pemeriksaan Internal Terkait Dugaan Keterlibatan Pegawai Kejari Sekadau
• Sambut Silaturahmi Pengurus Pondok Pesantren Tuan Guru Syekh H. Mustafa B.S. Rokan, Ini Kata Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani
• Dua Pria Ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan di jl. Penggalang Kisaran

“Kita tahu hari ini bagaimana manajemen kelola keuangan Kepsek sangat minim sekali instrument-instrumen yang hanya memiliki latar belakang dunia pendidikan, tapi tiba-tiba disuruh kelola sebuah keuangan,” kata Bahrum usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Kepsek Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (19/3).

Karena itulah, kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini, Komisi B mengumpulkan para Kepsek untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan BOS di tahun 2018 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 tahun 2018.

“Dalam Permendagri itu tegas dinyatakan. Dana BOS itu tidak boleh dimanfaatkan untuk disimpan dengan maksud dibungakan, membiayai yang tidak menjadi prioritas, studi banding, tur wisata, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan UPTD,” katanya.

Tidak heran kemudian, sebut Bahrum, ada mekanisme yang diabaikan Kepsek seperti tidak pernah melakukan rapat kerja, melakukan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya melibatkan elemen sekolah seperti Ketua Komite dan para guru.

“Maka dari itu kami melakukan pengawasan untuk anggaran 2019 ini. Kita panggil dulu, nanti baru akan kita bentuk tim. Kita akan minta data untuk anggaran, khususnya di 2018 lalu,” tegasnya didampingi M Yusuf.

Pada pertemuan tersebut, Bahrumsyah, juga mendengarkan sejumlah keluhan Kasek yang ternyata banyak dimintai dana pos-pos siluman oleh orang tertentu mengatasnamakan jajaran instansi untuk pengamanan.”Tiba-tiba nanti ada spanduk, tiba-tiba ada anggaran untuk kegiatan KUPT,” ungkapnya.

Diketahui, para Kepsek selain berwenang dalam pengelolaan dana BOS juga memiliki alokasi dana APBD untuk meubiler sekolah, juga ada DAK dan sebagainya. ”Ini perlu kita sampaikan supaya mereka benar-benar paham mengelola keuangan,” pungkasnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejati Kalbar Lakukan Pemeriksaan Internal Terkait Dugaan Keterlibatan Pegawai Kejari Sekadau

Sambut Silaturahmi Pengurus Pondok Pesantren Tuan Guru Syekh H. Mustafa B.S. Rokan, Ini Kata Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani

Dua Pria Ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan di jl. Penggalang Kisaran

Satres Narkoba Polres Asahan Musnahkan 8,7 Kg Sabu dan 772 Vape Etomidate, Selamatkan 19.600 Jiwa

SPBU di Depan Lapangan Segitiga Diduga Jual BBM Subsidi Menggunakan Jerigen Dalam Karung Beras

Wali Kota Tanjungbalai Temui Kepala Kanwil BPN Sumut, Bahas Percepatan Sertifikasi Aset Daerah