Bahrumsyah: Banyak Kepsek di Medan Tak Mampu Kelola Keuangan Sekolah

Medan|SUMUT24 Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, menilai masih banyak Kepala Sekolah (Kepsek) tidak mampu melakukan pengelolaan keuangan sekolah. Padahal, di Dinas Pendidikan ada pola pembekalan ilmu keuangan melalui manajer BOS (Biaya Operasional Sekolah) di setiap pengucuran alokasi anggaran.

Baca Juga:

• 29 Mei 2026 Turnamen Pingpong Lansia Se-Kota Medan Resmi Digelar, Wali Kota Dijadwalkan Buka Acara
• Dapur MBG Naik Kelas, Pasatama Institute Bekali Penjamah Makanan dan Auditor Internal HACCP
• Presiden RI Resmikan Museum dan Perpustakaan Seskoad serta Berikan Taklimat kepada 1.095 Pasis TNI-Polri*

“Kita tahu hari ini bagaimana manajemen kelola keuangan Kepsek sangat minim sekali instrument-instrumen yang hanya memiliki latar belakang dunia pendidikan, tapi tiba-tiba disuruh kelola sebuah keuangan,” kata Bahrum usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Kepsek Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (19/3).

Karena itulah, kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini, Komisi B mengumpulkan para Kepsek untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan BOS di tahun 2018 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 tahun 2018.

“Dalam Permendagri itu tegas dinyatakan. Dana BOS itu tidak boleh dimanfaatkan untuk disimpan dengan maksud dibungakan, membiayai yang tidak menjadi prioritas, studi banding, tur wisata, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan UPTD,” katanya.

Tidak heran kemudian, sebut Bahrum, ada mekanisme yang diabaikan Kepsek seperti tidak pernah melakukan rapat kerja, melakukan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya melibatkan elemen sekolah seperti Ketua Komite dan para guru.

“Maka dari itu kami melakukan pengawasan untuk anggaran 2019 ini. Kita panggil dulu, nanti baru akan kita bentuk tim. Kita akan minta data untuk anggaran, khususnya di 2018 lalu,” tegasnya didampingi M Yusuf.

Pada pertemuan tersebut, Bahrumsyah, juga mendengarkan sejumlah keluhan Kasek yang ternyata banyak dimintai dana pos-pos siluman oleh orang tertentu mengatasnamakan jajaran instansi untuk pengamanan.”Tiba-tiba nanti ada spanduk, tiba-tiba ada anggaran untuk kegiatan KUPT,” ungkapnya.

Diketahui, para Kepsek selain berwenang dalam pengelolaan dana BOS juga memiliki alokasi dana APBD untuk meubiler sekolah, juga ada DAK dan sebagainya. ”Ini perlu kita sampaikan supaya mereka benar-benar paham mengelola keuangan,” pungkasnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

29 Mei 2026 Turnamen Pingpong Lansia Se-Kota Medan Resmi Digelar, Wali Kota Dijadwalkan Buka Acara

Dapur MBG Naik Kelas, Pasatama Institute Bekali Penjamah Makanan dan Auditor Internal HACCP

Presiden RI Resmikan Museum dan Perpustakaan Seskoad serta Berikan Taklimat kepada 1.095 Pasis TNI-Polri*

Satresnarkoba Polrestabes Medan Ringkus Pemasok Narkoba, Management Phantom : Tidak Benar Kami Menjual Narkoba

One Layer, Goodbye Discomfort: UNIQLO AIRism Innerwear Hadirkan Solusi Bebas Gerah untuk Aktivitas Sehari-hari

MTQ Ke 23 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Resmi Dibuka Bupati