Wali Kota Tanjungbalai Temui Kepala Kanwil BPN Sumut, Bahas Percepatan Sertifikasi Aset Daerah

sumut24.co -MEDAN – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) serta sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Kasus Pencabulan Viral Tanjungbalai : Oknum Guru Diduga Terlibat, YLBH dan FUI Asahan Turun Langsung Temui Korban
• Kasus Pencabulan Viral Tanjungbalai : Oknum Guru Diduga Terlibat, YLBH dan FUI Asahan Turun Langsung Temui Korban
• Peringati HAN Ke-42, Pemko Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Penuhi Hak dan Perlindungan Anak

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan antara Pemko Tanjungbalai dan Kanwil BPN Sumut terkait penataan administrasi pertanahan, termasuk legalisasi aset berupa tanah dan pulau-pulau yang berada dalam wilayah administrasi Kota Tanjungbalai.

Dalam pertemuan itu, Mahyaruddin didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Muhammad Fadly Lubis serta Sekretaris Dinas Perkim Fajar Mas Muliawan. Rombongan diterima langsung Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha, beserta jajaran.

Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, mulai dari percepatan penyusunan NPGT sebagai dasar perencanaan pemanfaatan ruang dan tanah, inventarisasi aset milik pemerintah daerah, percepatan sertifikasi aset, hingga penataan dan legalisasi aset berupa pulau-pulau.

Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan, legalitas aset daerah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

"Dengan adanya dukungan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, kami berharap seluruh tahapan penataan dan sertifikasi aset daerah dapat berjalan lebih cepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Mahyaruddin.

Menurutnya, kepastian hukum atas aset pemerintah sangat penting agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal sekaligus menjadi pendukung perencanaan pembangunan daerah.

Mahyaruddin menambahkan, Pemko Tanjungbalai berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan BPN guna mempercepat penataan administrasi pertanahan, memberikan kepastian hukum terhadap aset daerah, serta mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai yang tertib, maju dan berkelanjutan.(eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kasus Pencabulan Viral Tanjungbalai : Oknum Guru Diduga Terlibat, YLBH dan FUI Asahan Turun Langsung Temui Korban

Kasus Pencabulan Viral Tanjungbalai : Oknum Guru Diduga Terlibat, YLBH dan FUI Asahan Turun Langsung Temui Korban

Peringati HAN Ke-42, Pemko Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Penuhi Hak dan Perlindungan Anak

Pemkot Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Melalui Kerja Sama

Buka Muswil III SAPMA PP Sumut, Ijeck Tegaskan Kader Harus Jauhi Narkoba, Firmansyah Kembali Terpilih

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Hadiah Gebyar Pajak Sumut 2026 kepada Lima Wajib Pajak