Warga Masih Kesulitan Urus Administrasi Kependudukan dan JKN-KIS

Medan|SUMUT24 Warga di Kota Medan ternyata masih kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan mendapatkan pasilitas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Baca Juga:

• Kejati Kalbar Lakukan Pemeriksaan Internal Terkait Dugaan Keterlibatan Pegawai Kejari Sekadau
• Sambut Silaturahmi Pengurus Pondok Pesantren Tuan Guru Syekh H. Mustafa B.S. Rokan, Ini Kata Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani
• Dua Pria Ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan di jl. Penggalang Kisaran

Hal ini terungkap dalam Reses I tahun 2019, Anggota DPRD MedanFraksi Golongan Karya, H.Ilhmasyah, SH yang dilangsungkan di Jalan Sunggal, Lk VII Serba Setia, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (16/02).

Ada sejumlah faktor yang membuat warga sulit mengurus administrasi kependudukan dan mendapatkan JKN-KIS, diantaranya kurangnya informasi yang diterima.

“Untuk pembuatan KK dan KTP ataupun Akte Kelahiran, kadang kami harus bolak balik karena syarat yang belum lengkap,”ungkap Tati warga Medan Sunggal.

Begitu juga soal JKN-KIS, informasi yang didapatkan warga kadang berbeda-beda. “Kami kadang bingung, katanya ada yang harus melalui ini, ada yang harus melalui itu. Ada juga yang bilang kalau mau cepat pakai sorong (uang-red),” ungkapnya.

Warga mengharapkan ada solusi dari permasalahan ini, dimana warga di Kota Medan semuanya tidak melek teknologi.

“Warga ini kan tidak semua pintar, tidak semua bisa dan tidak semua faham dengan kondisi sekarang yang katanya serba komputer. Kami mohon pencerahan,” jelasnya.

Harus Maksimal

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Medan H.Ilhamsyah SH, mendorong aparat Pemerintah dan BPJS menyampaikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada warga.

“Ini adalah masukan dari warga. Dan ini sangat penting, dimana ini membuktikan jika informasi tentang program pemerintah tidak seluruhnya didapatkan warga,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Ilhamsyah juga meminta pemerintah melakukan terobosan dan mencari formula baru dalam penyampaian informasi, sehingga masyarakat di kawasan pinggiran khusunya, bisa benar-benar mendapatkan informasi langsung dari aparatur pemerintah.

“Kebanyakan warga mendapatkan informasi dari mulut-ke mulut dan itu memungkinkan adanya informasi yang berkurang dan informasi yang bertambah,” jelas politisi Golkar dapil lima Kota Medan ini seraya mengatakan permasalahn itu yang memicu tidak sinkronnya informasi.

Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah keluhan diantaranya masalah drainase dan jalan yang luput dari perhatian Pemko Medan.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejati Kalbar Lakukan Pemeriksaan Internal Terkait Dugaan Keterlibatan Pegawai Kejari Sekadau

Sambut Silaturahmi Pengurus Pondok Pesantren Tuan Guru Syekh H. Mustafa B.S. Rokan, Ini Kata Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani

Dua Pria Ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan di jl. Penggalang Kisaran

Satres Narkoba Polres Asahan Musnahkan 8,7 Kg Sabu dan 772 Vape Etomidate, Selamatkan 19.600 Jiwa

SPBU di Depan Lapangan Segitiga Diduga Jual BBM Subsidi Menggunakan Jerigen Dalam Karung Beras

Wali Kota Tanjungbalai Temui Kepala Kanwil BPN Sumut, Bahas Percepatan Sertifikasi Aset Daerah